JK Tidak Sedang Bercanda Minta Pemerintah Petimbangkan Soal Pembangunan IKN dengan Kondisi Keuangan Negara dan Prioritas

[PORTAL-ISLAM.ID]  Kalau tak ada aral, proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp467 triliun mulai digarap bulan depan. Keuangan negara sedang seret, sebaiknya ditunda saja.

Tak sedang bercanda, mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan keuangan negara untuk pembangunan IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

Alasan JK masuk akal. Biaya untuk pembangunan IKN Nusantara, tidak sedikit. Sehingga perlu menyesuaikan dengan isi brangkas negara. Semuanya harus berkaca kepada keuangan nasional. Filosofinya, setiap rupiah pengeluaran negara harus produktif.

“Itu sangat tergantung, jika melihat kondisi keuangan baik nasional memang semua belanja kita harus produktif dan betul harus menjaga situasi,” kata JK di Trans Media di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, dikutip Jumat (15/7/2022).

Sebagai mantan Wapres di era SBY dan Jokowi, JK tentu punya perhitungan dan analisa yang berbobot. Bahwa ongkos membangun pusat pemerintahan baru, lengkap dengan berbagai sarana dan prasana, perlu anggaran jumbo. ”Pembangunan IKN itu banyak dilakukan negara memang dengan alasan yang baik dan itu tidak mudah, ongkos besar,” katanya.

Selanjutnya, politisi senior Partai Golkar ini berharap, pemerintah sudah berpikir matang sebelum memulai proyek ini. Tentu saja, ada kajian ilmiah yang kuat yang melandasi proyek IKN Nusantara perlu segera digarap.

”Pemerintah juga diharapkan mempertimbangkan banyak sisi untuk memindahkan IKN, mudah mudahan ini distudi, jadi kita bisa melihat kemampuan kita gimana dan kondisi saat ini,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengimbau proyek IKN Nusantara ditunda. Anggaran harus diprioritaskan untuk belanja rutin, termasuk persiapan Pemilu 2024 yang menelan dana luar biasa

“Soal IKN, sebenarnya harus ada prioritas lain. Belanja rutin tentu harus diprioritaskan. Pemilu tentu juga harus, kecuali memang tidak niat bikin pemilu di 2024 nanti,” kata Bhima.