Pernyataan Rocky ini disampaikan lantaran MK telah menolak setidaknya 30 gugatan uji materi UU Pemilu. Terutama soal ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold 20 persen.
Rocky awalnya menyampaikan, MK sebenarnya memiliki dua aktivitas, baik pasif dan aktif. Aktivitas pasifnya yakni menunggu adanya pendaftaran perkara atau yang dinamakan judicial review.
Kemudian, kata dia, yang harusnya dicermati aktivitas MK lainnya yakni judicial acitivism.
"Lebih dari itu Mahkamah di seluruh dunia dari zaman Sokrates sampai zaman Jokowi dalilnya satu yaitu Mahkmah punya fungsi judicial activism. Apa itu judicial activism? Memantau, mendengar, mencium, mengamati potensi retaknya demokrasi," kata Rocky dalam diskusi bertajuk 'JR Presidential Threshold 20 persen oleh PKS' di Youtube PKS TV, Sabtu (9/7/2022).
Menurut Rocky, kekinian justru MK telah mengabaikan fungsi judicial activism-nya tersebut. Padahal, kata dia, di berbagai belahan dunia, mahkamah lain kerap menggunakan fungsi tersebut.
"Di luar negeri begitu ada kekacauan demokrasi, Mahkamah Konstitusi bikin semcam konferensi pers tidak dengan cara langsung rakyat bikin judicial review tapi dia kasih tahu, 'Eh ada bahaya loh coba LSM ajukan judicial review nanti kami proses kami bantu'. Jadi mahkmah harus membantu rakyat untuk menemukan cara mempersoalkan treshold itu," tuturnya.
"Bukan dia tutup, disitu dungunya, Mahkamah Konstitusi itu jadi kedunguan kita. Apa gunanya demokrasi kalau penjaga konstitusi tidak paham kalau demokrasi terancam bahkan dia paham bahwa 20 persen ancam demokrasi," sambungnya.
Menurutnya, MK sekarang tak paham soal tersebut dan dirinya ingin menjelaskan hal tersebut. Terlebih Rocky mengajak para hakim-hakim MK saat ini untuk berdebat.
"Saya mau terangkan itu dan saya mau minta berdebat ditaruh dalam panel semua hakim itu dan kita duel argument. Di situ taruh legal filosofi hukum segala macam taruh. Supaya orang tonton bahwa kedunguan itu diperlihara oleh Mahkamah dianggap mulia," tuturnya.[suara]
