Sebut Jokowi ‘Bengis’ Dalam Ambisi Berkuasa, Rocky Gerung: Semuanya Dipalsukan Dalam Pencitraan Kamera!

[PORTAL-ISLAM.ID]  Pengamat Politik Rocky Gerung melayangkan kritik tajam kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menurutnya hingga saat ini terus menggerakkan wacana 3 periode dan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Rocky Gerung bahkan membandingkan era pemerintah Presiden Jokowi dengan era pemerintah Habibie dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  yang juga sempat diiming-imingi jabatan 3 periode.

Menurutnya, Habibie dan SBY lebih memahami hakikat dari demokrasi sehingga membuat keduanya menolak tegas jabatan 3 periode.

Namun berbeda SBY, Rocky Gerung justru menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak paham makna demokrasi sehingga membuatnya terus gencar menggolkan wacana 3 periode.

“Jadi ini orang-orang, Pak Habibie , Pak SBY orang-orang yang paham demokrasi, bacaannya bagus, dan tercerahkan karena melihat peristiwa di dunia, itu dibaca baik oleh Pak Habibie dan Pak SBY,” kata Rocky Gerung seperti dikutip dari kanal Youtube pribadinya pada 04 April 2022.

“Dan sekarang ini, Pak Jokowi gak punya bacaan, dia gak tau apa itu demokrasi, Jokowi sebetulnya gak paham demokrasi,” tambahnya.

Mantan dosen Filsafat Universitas Indonesia itu bahkan menyebut bahwa Presiden Jokowi sangat bengis soal ambisi berkuasa.

Namun menurutnya, kebengisan ini sengaja ditutupi dengan tampilan Presiden Jokowi yang selalu terlihat sederhana dan berangkat dari masyarakat bawah.

“Ada watak kalau saya pakai istilah bengis nanti dimarahin orang, jadi kebengisan itu sebetulnya diselundupkan lewat bahasa tubuh yang seolah-olah ya orang sederhana, Pak Jokowi datang dari kalangan sipil, dia sama sekali tidak punya kepentingan apa-apa,” terangnya.

“Makin lama kita baca bahwa memang semuanya dipalsukan dalam pencitraan kamera, di dalam agenda setting pers yang dikuasai oligarki yang pro Jokowi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Rocky Gerung bahkan menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak memiliki prestasi sehingga membuatnya terus berambisi untuk melawan konstitusi dan memperpanjang masa jabatan presiden.

“Kalau pak Jokowi punya prestasi, jadi yang kita halangi bukan karena Jokowi ingin menghalangi konstitusi, tapi memang dia gak punya prestasi,” pungkasnya. [kabes]