"Prank" Unjuk Rasa Mahasiswa

Prank Unjuk Rasa Mahasiswa

Oleh: Desmond J. Mahesa (DPP Gerindra)

Demo mahasiswa tanggal 11 April 2022 sudah berakhir dengan damai tanpa kericuhan berarti karena tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Selesai demo digelar, nampaknya tidak ada perubahan situasi nasional yang berimplikasi positif bagi perbaikan kehidupan bangsa dan negara. Semuanya kembali berjalan normal seperti biasa.

Harga harga kebutuhan pokok tetap saja naik khususnya minyak goreng yang masih tetap bertengger di level tertingginya. Pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 11 persen tetap berlaku sejak ditetapkan 1 April 2022. Harga bahan bakar minyak pertamak juga tetap naik seperti yang telah diputuskan sebelumnya. Semua komoditas tetap naik yang berarti bahwa demo mahasiswa tidak berpengaruh apa apa terhadap kebijakan negara.

Kalau tuntutan penurunan harga harga saja tidak terealisasikan apalagi tuntutan untuk supaya presiden yang sekarang berkuasa lengser dari kursinya. Sepertinya harapan itu terlalu muluk muluk karena situasi yang terjadi sekarang tidak seperti demo tahun 1998 yang berhasil menurunkan penguasa Orde baru (orba).

Barangkali satu satunya hasil hasil yang kelihatan kasat mata dari demo mahasiswa tanggal 11 April kemaren adalah keberhasilan massa pendemo menggebuki Ade Armando sampai menurunkan celananya. Bahkan pasca demo 11 April, media massa diramaikan oleh berita berita soal penganiayaan Ade Armando sehingga hilang substansi tuntutan demo mahasiswa.

Sampai disini banyak yang beranggapan bahwa demo mahasiswa tanggal 11 April itu hanya merupakan kegiatan unjuk rasa yang sia sia saja. Nama mahasiswa justru ikut tercoreng karena adanya insiden penganiayaan terhadap Ade Armando dosen mereka dari Universitas Indonesia.

Benarkah unjuk rasa mahasiswa tanggal 11 April tersebut menjadi kegiatan yang sia sia karena tidak jelas apa hasilnya? Mengapa masyarakat khususnya elemen mahasiswa perlu terus meningkatkan kewaspadaannya?

Prank Mahasiswa

Jauh hari sebelum demo mahasiswa tanggal 11 April digelar, sudah ada demo-demo pendahuluan diberbagai daerah di hampir seluruh wilayah Indonesia. Demo-demo yang digelar dikabarkan hanya merupakan pemanasan sebelum demo besar yang akan diselenggarakan tanggal 11 April 2022 yang konon bukan saja akan melibatkan mahasiswa seluruh Indonesia tetapi juga kalangan buruh dan elemen masyarakat lainnya.

Sasaran demo bukan hanya ingin supaya kebutuhan bahan pokok diturunkan tetapi juga menuntut supaya pemilu 2024 ditunda, menolak presiden tiga periode bahkan sampai mau menjatuhkan Presiden segala.

Media sosial begitu heboh membicarakan rencana demo besar yang kabarnya akan dihadiri oleh ribuan massa dengan istana negara sebagai tujuan utamanya. Berita-berita ini tentu saja membuat masyarakat resah karena mengkhawatirkan situasinya berubah menjadi seperti tahun 1998 ketika gelombang demo mahasiswa berhasil menurunkan penguasa Orba.

Kecemasan ini rupanya tidak hanya ada di masyarakat biasa tetapi juga sudah melanda kalangan elit penguasa. Kecemasan ini dapat dibaca dengan diturunkannya Jenderal Wiranto untuk turun gunung mengkondisikan situasi yang ada. Mengingat beliau dikenal sangat berpengalaman menghadapi situasi situasi genting negara.

Dalam hal ini pengamat politik Rocky Gerung menilai, langkah rezim menghadirkan Wiranto untuk bertemu para mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara tersebut menggambarkan psikologi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang tidak baik-baik saja.

"Kalau Pak Wiranto sudah turun tangan itu artinya ada kecemasan luar biasa. Dipanggil lagi, jagoannya akhirnya datang," ujar mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia (UI) ini dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu (9/4/2022).

Sebagai wujud kecemasan dari penguasa, berbagai aksi terror, intimidasi dan pecah belah juga terjadi menjelang demo digelar oleh mahasiswa. "Selain hoaks, teror, intimidasi, dan peretasan juga terjadi menjelang aksi mahasiswa. Para pentolan BEM SI mendapat teror melalui media sosial maupun langsung ke gadget mereka, ke HP mereka, dan juga ada penguntitan," kata Konsultan media dan politik, Hersubeno Arief, Sabtu, 9 April 2022.

"Karena itu mereka mohon maaf kalau sering tidak di bisa dihubungi karena mereka harus sering tidak mengaktifkan handphonenya dan posisi mereka itu sering berpindah-pindah," ujarnya seperti dikutip media.

Bentuk kecemasan penguasa terkait dengan rencana demo besar 11 April 2022 juga tergambar dengan adanya pengerahan aparat gabungan untuk pengamanannya. Seperti dikutip CNN Indonesia, tak kurang dari 6.826 aparat gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk mengawal aksi demonstrasi mahasiswa. Personel ditempatkan di dua titik, yakni sekitar Monumen Nasional (Monas) dan gedung DPR yang menjadi pusat konsentrasi massa.

Sejalan dengan hal tersebut beberapa pejabat negara mulai membuat statemen yang nuansanya sejalan dengan tuntutan mahasiswa. Sebagai contoh Kepala Staf Presiden, Moeldoko tiba tiba saja secara resmi melarang masyarakat untuk mengungkit maupun membahas polemik perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, wacana Jokowi 3 Periode akan membuat makin panas  situasi negara. Apalagi, Jokowi sendiri sudah menyatakan secara tegas dan lugas bahwa tidak berminat untuk menjadi presiden 3 periode. "Presiden sudah jelas mau ngomong apa lagi? Masih lagi dipersoalkan, sekali lagi saya ingatkan sudah cukup berpolemik tentang ini," kata Moeldoko di kantor KSP Jakarta, Rabu, 6 April 2022.

Bahkan Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu semakin berani buka suara dan meminta Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan segera mundur dari jabatannya. Pasalnya, Luhut dinilainya telah menyebarkan informasi bohong atau hoaks terkait dengan data masyarakat yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.

Mungkin karena “panik” dengan situasi yang memanas jelang demo mahasiswa, pihak istana tiba tiba menggelar rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/04/2022). Dalam rapat yang dihadiri oleh para Mentri, para pejabat negara dan KPU ini Presiden RI Jokowi kembali menegaskan tidak ada penundaan Pemilu Presiden dan Legislatif 2024. Dengan demikian, tidak akan ada perpanjangan jabatan presiden hingga 3x. Berikut jadwal Pemilu Presiden dan Legislatif tahun 2024.

Dalam arahannya, Presiden meminta jajarannya menyampaikan kepada publik bahwa jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak sudah ditetapkan agar tidak muncul isu lain seperti adanya upaya penundaan pemilu di masyarakat kita.

“Saya kira sudah jelas semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya,” ujarnya seperti dikutip pers (10/4/22).

Munculnya pernyataan tegas Presiden Jokowi terkait dengan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, rasanya bukan suatu kebetulan belaka. Pernyataan itu muncul karena elite penguasa mungkin merasa “cemas” karena isu penundaan pemilu dan presiden tiga periode menjadi agena utama yang dituntut mahasiswa dalam demo yang digelarnya. Mungkin saja pernyataan resmi dari Presiden terkait dengan wacana tunda pemilu dan 3 periode itu tidak akan muncul kalau saja tidak ada rencana demo besar mahasiswa.

Pada akhirnya tanggal 11 April 2022 yang ditunggu tunggu tiba juga. Mulai malam hari aparat keamanan sudah dipersiapkan untuk pengamanan demo esok harinya. Para mahasiswa juga sudah pada berdatangan merangsek ke ibukota. Tetapi ternyata ribuan massa yang diperkirakan akan melakukan unjuk rasa tidak terbukti adanya. Jumlah massa yang hadir tidak sebesar yang diperkirakan semula.

Lokasi demo pun dialihkan ke gedung DPR, beralih dari rencana semula di istana negara. Konon kabarnya BEM Universitas Indonesia juga urung turun berunjuk rasa. Barisan mahasiswa dikabarkan sudah terpecah pada waktu menjelang digelar unjuk rasa sehingga jumlahnya tidak sebesar diperkirakan semula.

Elemen masyarakat lainnya yang mau turun seperti kelompok buruh dan organisasi massa lainnya juga tidak kelihatan menampakkan batang hidupnya. Pendeknya demo besar itu tidak terjadi seperti perkiraan semula. Jumlah massa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR mungkin sekitar seribuan saja.

Fenomena tersebut ada yang menilai sebagai bentuk “prank” mahasiswa kepada penguasa. Karena pihak penguasa sudah terlanjur cemas dan panik akan terjadinya demo besar yang berimplikasi pada kekuasaaanya. Mereka sudah menurunkan Jenderal Wiranto, menurunkan banyak pasukan, menggelar rapat terbatas penegasan tidak ada penundaan pemilu dan sebagainya tetapi ternya demo mahasiswa tidak seheboh yang diduga sebelumnya.

Dengan demikian kalau ada yang menilai unjuk rasa mahasiswa tanggal 22 April 2022 itu tidak ada hasilnya rasanya tidak juga. Paling tidak mahasiswa sebagai pilar demokrasi telah berhasil membuat penguasa tidak main-main dengan kekuasaannya. Telah berhasil “memaksa” Presiden membuat pernyataan tegas untuk tidak menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatannya dalam rapat resmi di istana negara.

Inilah peran penting mahasiswa untuk selalu mengontrol jalannya pemerintah yang sekarang berkuasa. Dimana turunnya mahasiswa ke jalan merupakan pesan besar bahwa amanat reformasi harus terus dijaga.

Harus Tetap Waspada

Kini meskipun para mahasiswa telah berhasil “ngeprank” penguasa dengan rencana besarnya untuk berunjuk rasa, namun kewaspadaan perlu terus dijaga. Karena segala kemungkinan bisa saja terjadi terkait dengan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masaja jabatan presiden Indonesia.

Mengapa perlu waspada, karena hal ini berangkat dari pengalaman pengalaman sebelumnya. Dulu ketika masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Bapak Jokowi pernah berjanji dibawah kitab suci untuk tidak meninggalkan DKI Jakarta selama 5 tahun masa jabatannya. Tapi kemudian karena merasah ingin patuh pada perintah partainya akhirnya berkenan naik pangkat menjadi Presiden Indonesia.

Demikian pula halnya dengan keluarga presiden yang semula tidak ingin masuk ke ranah politik dan ingin berwiraswasta saja tapi nyatanya muncul syahwat juga untuk menjadi penguasa. Mereka kini menduduki posisi sebagai Walikota di Solo dan Medan Sumatera Utara.

Fakta lain  juga mengemuka, ketika pejabat negara yang menjadi penampar muka presiden Indonesia karena getol mengusulkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden justru sekarang diangkat menjadi orang kepercayaannya.Jabatan rangkap terus bertambah jumlahnya seolah olah seperti tidak ada pejabat lain yang bisa dipercaya.

Alhasil meskipun pernyataan tegas Presiden untuk tidak menunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sudah dinyatakan di istana, namun bukan berarti  sudah ada jaminan sepenuhnya bahwa tidak akan ada perubahan nantinya. Karena waktu dua tahun masih cukup lama untuk terjadinya dinamika perubahan politik yang membuat situasi menjadi berbeda.

Ketika masyarakat lengah siapa tahu gerakan sistematis untuk menunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden itu kembali dirintis jalannya. Sebab itu sebelum pesta demokrasi penyelenggaraan pemilu benar benar telah terlaksana, kewaspadaan tetap perlu dijaga. Mengapa demikian karena meskipun sudah ada penegasan dari istana tentang tidak adanya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden namun  peraturan KPU yang mengatur tentang berbagai program dan jadwal serta aktivitas teknis Pemilu 2024 belum disahkan berlakunya. Selain itu dana untuk pelaksanaan Pemilu 2024 belum disahkan juga.

Menurut Kepala Departemen Politik dan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, belum ada jaminan bahwa isu perpanjangan jabatan presiden sudah berakhir pasca adanya demo besar mahasiswa 11 April 2022. Itu karena, menurut Arya, kekuatan untuk melakukan amandemen konstitusi ada pada partai politik sebagai penentunya. "Kalau ada lobi-lobi ke partai untuk amandemen, dan partainya setuju, itu kan situasi bisa berubah," ujarnya kepada media di Jakarta, 12 April 2022

Memang segala kemungkinan bisa saja terjadi tanpa di duga-duga. Kalau ini benar benar terjadi diluar dugaan bukan tidak mungkin demo mahasiswa yang benar benar besar akan meledak karena masyarakat sudah merasa dikhianati oleh elite politiknya. Semoga saja semua berjalan baik baik saja dan pemerintah yang berkuasa sekarang dapat mengakhiri masa jabatannya sampai tahun 2024 dengan khusnul khotimah tanpa tergoda untuk menambah masa jabatannya.

Pemerintah yang berkuasa, tetaplah fokus untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat negara dengan berupaya menepati janji janji kampanye yang pernah dicanangkannya saat mencari suara. Sebab bertambah masa jabatan tidak selalu akan berarti bahagia bahkan dikhawatirkan malah bisa bikin celaka. Sudah banyak contohnya tinggal pemerintah yang berkuasa sekarang mengambil pembelajaranya. Tapi maukah kiranya? (LJ)