"Duitnya banyak, Gus, kawan itu. Buzzernya banyak. Menguasai Media..."

[Catatan Agustinus Edy Kristianto]

Berita demo mahasiswa agaknya lumayan tersaingi gaungnya dengan berita pencitraan Menteri BUMN Erick Thohir. 

Tuntutan akan perbaikan kehidupan ekonomi masyarakat dan koreksi atas perilaku menyimpang penyelenggara negara seperti hendak dihalang-halangi oleh hembusan pesan bahwa ET adalah calon pemimpin ideal yang dinanti rakyat.

Celakanya adalah ia masih aktif menjabat sebagai menteri, membawahkan 142 BUMN beraset total Rp9.925 triliun, berwenang dalam pengangkatan komisaris dan direksi, mengendalikan kebijakan tertinggi di kementerian, memiliki akses data dan informasi. 

Ia masih digaji sebagai pembantunya Presiden Jokowi. Memakai fasilitas dan bonus dari uang negara!

Kampanye pencitraannya berpotensi besar penyalahgunaan jabatan, dalam hal minimal pencampuradukan kewenangan, yang bisa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan.

Mundurlah dulu jika mau kampanye!

Kita tak pedulikan hak dia untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik tapi kita pedulikan aspek good governance; etika, moral, dan kepantasan; manipulasi; keadilan dalam penegakan hukum manakala menyangkut perkara diri, keluarga, dan kroninya!

Saya orang media. Saya bisa menerka apa yang dimaui dari angle berita yang diangkat dan placement kontennya. 

Saya mencium apa pesannya. Ia mau membentuk Top-of-mind awareness (TOMA). Artinya menjadi brand pertama yang ada di benak orang ketika berbicara Pemilu 2024. 

Ia mau dibentuk sebagai tokoh pemersatu yang diterima semua kalangan, yang minim skandal (kalangan muslim, pengusaha, elite politik, perempuan, milenial, bahkan penggemar BTS/Army).

Ia mau menjadi cawapres---meskipun relawan mendeklarasikan sebagai capres (call tertinggi)---teh botol. Siapapun capresnya, dia cawapresnya. Sebab, ia sendiri yang bilang sadar diri bahwa ia bukan orang Jawa padahal sejarah menunjukkan presiden cenderung Jawa. 

Ia mau menjadikan dirinya sebagai dagangan yang 'masuk akal'. Targetnya hanya wapres, sosoknya bisa diterima, dan modal logistik ada. 

Kemasan itu menarik di mata para tauke penyokong yang berpikir siapa saja pemenangnya harus menguntungkan bisnisnya (minimal tidak mengganggunya). Tauke akan senang menyumbang.

Bisnisnya dicitrakan maju, meskipun emiten yang dikendalikannya yakni ABBA sempat masuk notasi khusus bursa karena tidak sampaikan laporan keuangan. Tapi belakangan semua dibuat meroket. Noice---stasiun radio miliknya---disuntik Rp316 miliar oleh investor yang dipimpin Northstar---investor GOTO juga.

Ia mau menjadi kesinambungan Jokowi. Meniru beberapa cara branding Jokowi yang terbukti sukses menghipnotis 55% pemilih pemilu lalu.

Makanya kita dibombardir berita: "Erick Thohir Dinilai Kandidat Presiden Paling Diterima Semua Kalangan"; "Keluarga Erick Thohir Dirikan Masjid di Amerika Serikat'; Erick Thohir Buka 2700 Lowongan BUMN; Erick Thohir Siapkan Mudik Gratis; Erick Thohir Tingkatkan Ekonomi Rakyat"; "Keberpihakan Erick Thohir kepada Wong Cilik Dijadikan Teladan";  "Erick Thohir Mantapkan Visi Misi 2024"; "Makin Kompak, Jokowi Restui Duet Erick Thohir dan Prabowo"; "Erick Thohir Cari 1,2 juta Petani via Program Makmur BUMN"; "Erick Thohir Didukung NU Maju Capres"; "Program Erick Thohir Dinilai Sukses Bikin Nelayan Mandiri".

Sadarilah, itu bukan semata Erick Thohir. Itu 'dimanipulasi" seolah-olah kontribusi semata Erick Thohir. Itu milik negara/BUMN. Jabatannya adalah atas nama negara. Fasilitasnya adalah fasilitas negara. Lowongan kerjanya adalah lowongan kerja negara/BUMN (bukan di perusahaan dia seperti Mahaka).

ATM-ATM bank yang ada muka dan suaranya pun kepunyaan negara. Ia sangat unggul dalam hal tampil tanpa rasa malu.

Jabatan komisaris dan direksi BUMN yang dibagi-bagikannya---termasuk kepada para aktivis dan relawan---adalah milik negara. Duetnya dengan Prabowo membentuk konsorsium BUMN Pertahanan DEFEND ID adalah milik negara.

Semua aset negara tapi dimanfaatkan seolah-olah 'miliknya' seorang, untuk kepentingannya, untuk kejayaannya.

Ia percaya diri karena merasa---bersama kakaknya---telah menggenggam Indonesia. Mengendalikan grup media dengan segmen pembaca muslim, memuncaki jabatan di Masyarakat Ekonomi Syariah, nge-blend dengan ormas muslim terbesar bahkan ia menjadi anggota 'laskarnya'.

Mengempit Jokowi dan keluarganya---salah satunya bersama si bungsu menjadi pemilik Persis Solo.

Menguasai lahan tempat kawasan hijau Kaltara tempat IKN dibangun, menguasai pasokan batu bara perusahaan listrik, mengendalikan pabrik amoniak terbesar, mengacak-acak bursa dengan kekuatan GOTO mempengaruhi bobot IHSG, mengendalikan ekosistem transportasi berkat kongsinya dengan pemilik perusahaan otomotif; memiliki akses ke investor institusi besar di luar negeri---yang mana cocok bila butuh gadai saham atau repo.

"Duitnya banyak, Gus, kawan itu. Banyak yang masuk PKB. Partai Kawan Boy," kata seorang politisi senior kepada saya.

Ia kendalikan media dan artinya mengendalikan pikiran publik. Terakhir, sejumlah pemred diajak kakaknya jalan-jalan ke New York melihat-lihat pabrik.

Buzzernya banyak karena memang bujetnya ada untuk itu!

Ia pun seolah 'kebal' hukum dan terjadi bukan hanya semasa pemerintahan sekarang. 

Tempo menulis begini ketika terjadi kasus suap SKK Migas: "... Namun ada sosok yang belum sekali pun diperiksa KPK. Akan tetapi, disebut-sebut tersangkut kasus ini, yaitu Boy Thohir yang menjabat Presiden Direktur PT Adaro Energy, Tbk."

Koneksinya dengan kalangan militer juga solid sejak lama. Mantan Panglima TNI Djoko Suyanto adalah bekas Komisaris Adaro, yang kini menjadi Preskom Chandra Asri---perusahaan Petrokimia milik pengusaha Orba---bersama seorang mantan pimpinan KPK.

Kasus Rekind vs PAU (komisaris Boy) juga menguap. 

Laporan saya tentang dugaan korupsi dan konflik kepentingan berkaitan dengan kucuran Rp6,4 triliun Telkomsel ke GOTO bahkan hanya dicatat tetapi ditolak KPK untuk diteruskan ke tahap selanjutnya.

Lengkap dan kuat.

Secara praktis politik, pilihannya ada tiga, bagi para politisi: 1) peras habis-habisan dengan pura-pura mendukungnya; 2) tolak habis-habisan dengan tidak mendukung, bahkan menyerangnya; 3) kombinasi keduanya. 

Kita, rakyat biasa, menonton saja dulu sambil jernih berpikir dan melihat fakta. 

Bertanya kritis: apa iya ini pemimpin kita berikutnya? Segitu doang?

Bagi mahasiswa yang sedang berdemo, itulah kisah nyata tentang bagaimana oligarki bekerja, yang dalam tuntutan kalian disebutkan harus ditentang.

Salam.

(Agustinus Edy Kristianto)