Pernyataan itu berbeda dengan klaim Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut penambangan andesit itu telah dilengkapi AMDAL dan tidak melanggar aturan.
Direktur Walhi Yogyakarta Halik Sandera berujar Amdal yang diterbitkan hanya disatukan dengan pembangunan Bendungan Bener.
Seharusnya, kata Halik, Amdal itu berbeda mengingat dampaknya berbeda dan secara lokasi Desa Wadas dan Bendungan Bener berjarak hampir 10 kilometer.
“Jadi, tidak betul kalau rencana penambangan ini dia punya Amdal tersendiri. Kalau kemudian ini dijadikan satu Amdalnya dengan Bendungan Bener, secara tapak lokasi, kan, berbeda,” ucap Halik saat dihubungi JPNN.com pada Senin (14/2/2022).
Halik mengatakan Amdal antara kedua lokasi itu seharusnya tidak disatukan mengingat dampak lingkungan yang dihasilkan juga berbeda.
"Secara dampak, kan, juga berbeda terhadap dampak sosial dan dampak lingkungan cukup berbeda. Seharusnya dalam prinsip penyusunan dokumen lingkungan itu berbeda,” ujarnya.
Walhi pun keberatan saat pemerintah mengeklaim pembangunan Bendungan Bener urgen karena untuk kepentingan umum.
Sebab, lebih dari 50 persen fungsi bendungan tersebut adalah untuk pemenuhan air bandara baru Yogyakarta International Airport (YIA).
"Artinya, itu juga dipertanyakan dalam konteks untuk kepentingan umum tuh, umum siapa?“ tanya Halik.
[JPNN]
