Tatar Krimea: Etnis Muslim yang Terjebak dalam Perang Rusia-Ukraina

[PORTAL-ISLAM.ID]  Rusia secara resmi menyatakan perang terhadap Ukraina pada hari Kamis (24/2/2022). Pengumuman perang ini disampaikan Presiden Rusia Vladimir Putin, memperingatkan tentara Ukraina meletakkan senjata dan kembali ke rumah mereka.

Perang menimbulkan kekhawatiran atas warga sipil yang tinggal di Ukraina, terutama minoritas Muslim Tatar Krimea. Tatar Krimea adalah orang-orang Muslim Turki, yang telah diusir dari rumah mereka pada tahun 1944 dan 2014.

Serangan Rusia ke Ukraina hari Kamis, mencatatkan seorang anak laki-laki Muslim Tatar Krimea berusia 17 tahun menjadi korban pertama. Korban tinggal  di desa Semihatka, dekat Genicesk, Kherson, Ukraina.  

“Saya berbicara Tatar, saya tidak punya apa-apa untuk mengatakan kepada Rusia! Semoga Allah menyelamatkan kita dari setan-setan (Rusia) ini!”  katanya.

Tatar Krimea adalah etnis minoritas Muslim yang berasal dari Semenanjung Krimea, di pantai utara Laut Hitam. Mereka telah diperlakukan tidak bersahabat, bahkan sampai pada pengusiran.

Semenjak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, dan semenanjung itu menjadi dua, Muslim Tatar Krimea kembali ke tanah air mereka. Namun kini, mereka harus kembali terjepit dengan aksi Rusia yang menyerang Ukraina.

Muslim yang Terlupakan

Delapan tahun lalu (2014), Federasi Rusia mencaplok Semenanjung Krimea setelah pasukan tak bertanda berbaris ke wilayah Ukraina dan mengambil alih parlemen lokal. 

Dalam enam bulan pertama tahun ini, Tatar Krimea yang telah tinggal di semenanjung itu setidaknya sejak abad ke-15, menyumbang sebagian besar jumlah aksi penangkapan — sekitar 138 dari 200 — yang dilakukan oleh otoritas Federasi Rusia.

Angka-angka, yang dirilis oleh Pusat Sumber Daya Tatar Krimea (CTRC), sebuah organisasi non-pemerintah, hanya menceritakan sebagian kecil dari kisah lengkap ketidakadilan dan pelecehan yang telah dialami masyarakat sejak pencaplokan semenanjung itu.

Dari 73 penggeledahan rumah yang tercatat, 55 dilakukan di rumah-rumah minoritas Tatar, dan dari 69 penahanan, 57 adalah dari Tatar Krimea, menurut CTRC. Saat ini, Tatar Krimea tidak dapat menikmati keamanan dan kenyamanan bahkan di tanah leluhur mereka. Namun, mereka tidak asing dengan penindasan dan pelecehan.

Pembantaian Stalin

Pada tahun 1944, diktator Soviet Joseph Stalin menuduh Tatar Muslim berkolaborasi dengan Nazi Jerman dan mengkhianati negara, dan memerintahkan deportasi mereka dari semenanjung. Deportasi ini dilancarkan oleh Larenty Beria, kepala polisi rahasia dan keamanan Uni Soviet, yang bertindak atas nama Josef Stalin.

Dalam waktu tiga hari, polisi rahasia NKVD menggunakan kereta-kereta ternak untuk mendeportasi orang-orang Tatar Krimea, termasuk wanita, anak-anak, lansia, dan bahkan komunis dan anggota Tentara Merah. Mereka dipindahkan secara paksa di wilayah ribuan kilometer jauhnya.

Mereka sendiri merupakan salah satu dari sepuluh suku bangsa yang terkena dampak kebijakan perpindahan populasi di Uni Soviet yang dicanangkan oleh Stalin. Deportasi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman kolektif karena tuduhan orang-orang Tatar Krimea berkolaborasi dengan Nazi Jerman.

Sumber-sumber Soviet mendakwa mereka sebagai pengkhianat, tetapi kaum nasionalis Tatar membantahnya dan mengklaim bahwa program deportasi ini adalah bagian dari rencana Soviet untuk mengakses Selat Dardanella dan memperoleh wilayah di Turki yang dihuni oleh kerabat etnis Tatar.

Walaupun Nazi awalnya menganggap rendah orang-orang Tatar Krimea, kebijakan mereka berubah akibat perlawanan yang sengit dari Uni Soviet. Banyak tahan perang Soviet yang direkrut oleh Wehrmarct dan dimasukkan ke dalam satuan-satuan pendukung militer.

Sementara itu, 15.000 hingga 20.000 orang Tatar Krimea berhasil diyakinkan untuk membentuk battalion pertahanan diri untuk melindungi desa-desa Tatar Krimea dari serangan-serangan kelompok  partisan Soviet serta untuk memburu mereka.

Moskow berhasil melakukan pemindahan secara paksa penduduk sekitar 230.000 ke negara-negara Soviet lainnya, sebagian besar Uzbekistan. Selain itu, sekitar 80.000 rumah dan 360.000 hektare lahan di Krimea ditinggalkan.

Pada saat itu, jumlah Tatar Krimea hampir seperlima dari populasi semenanjung itu. Menurut survei para aktivis politik pada 1960-an, lebih dari 46 persen Tatar Krimea tewas karena penyakit dan kelaparan selama tiga tahun pertama deportasi.

Sebagian besar penduduk dapat kembali ke Krimea setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Tatar Krimea mulai mengadakan upacara setiap tanggal 18 Mei untuk memperingati pemindahan penduduk secara paksa. Namun, pertemuan itu telah dilarang oleh otoritas Rusia sejak pencaplokan Krimea pada 2014.

Pengambilalihan semenanjung itu mengikuti intervensi militer di Krimea yang dilakukan Federasi Rusia setelah revolusi Ukraina 2014 dan berlangsung di tengah kerusuhan yang meluas di Ukraina selatan dan timur.

Sebuah referendum yang diselenggarakan oleh Moskow pada tahun 2014 seolah-olah untuk menentukan status Krimea dianggap ilegal oleh kekuatan Barat dan diboikot oleh Tatar Krimea. Menurut CTRC, pencaplokan memaksa lebih dari 20.000 Tatar Krimea dari rumah mereka ketika Federasi Rusia mengirim 200.000 warga negara untuk tinggal di semenanjung itu.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan penganiayaan terhadap Tatar Krimea, yang kabarnya mencapai sekitar 300.000, telah berlanjut sejak status referendum 2014. Bentuknya tidak hanya penangkapan, penggeledahan dan pemenjaraan, tetapi juga upaya untuk merusak budaya dan sejarah mereka, menurut kelompok tersebut.

Beberapa aktivis menuduh Federasi Rusia memalsukan sejarah Tatar Krimea untuk membenarkan penganiayaan terhadap penduduk. “Selama tahun ajaran ini, ditemukan bahwa buku pelajaran kelas sepuluh mengatakan Tatar Krimea berkolaborasi dengan Nazi Jerman,” kata Eskender Bariiev, ketua CTRC, kepada Arab News.

Ada protes atas sejarah yang ditulis buku teks, membuat Tatar Krimea mengajukan banyak keluhan yang memaksa pihak berwenang Rusia untuk menghapusnya dari sistem pendidikan, menurut Bariiev.

Para aktivis juga mengatakan otoritas Federasi Rusia sedang berusaha untuk mengubah nama etnis Tatar Krimea, yaitu nama yang diberikan kepada kelompok etnis tertentu. Di antara pengganti kontroversial untuk “Tatar Krimea” yang dilayangkan adalah Tatar, Tatar diaspora, minoritas Tatar atau Tatar Krimea, kata Bariiev.

Dia mengatakan otoritas Federasi Rusia berusaha untuk menghindari mengakui fakta bahwa Tatar Krimea adalah penduduk asli Krimea dengan menggunakan semua jenis kecerdasan. Misalnya, Mahkamah Agung Rusia melarang Mejlis — badan perwakilan Tatar Krimea — atas tuduhan ekstremisme pada 2016.

Berbicara pada sesi Mekanisme Pakar PBB tentang Hak Masyarakat Adat, Bariiev mengatakan tindakan Federasi Rusia melanggar hak masyarakat adat untuk mengelola lembaga perwakilan yang dijamin oleh deklarasi PBB. Selain Mejlis, administrator baru Krimea telah melarang sejumlah asosiasi dan kelompok Muslim Tatar Krimea dan menuntut anggotanya.

Sebuah laporan CTRC mengatakan 42 dari 60 tahanan politik Ukraina yang ditahan secara ilegal di wilayah Rusia adalah anggota Hizbut Tahrir, sebuah organisasi politik internasional yang berusaha untuk “mendirikan kembali satu kekhalifahan Islam.”

Pada saat yang sama, sejumlah aktivis Tatar Krimea telah dilarang memasuki semenanjung, beberapa hingga 30-50 tahun. Salah satunya adalah Bariiev dari CTRC, yang tidak diizinkan kembali ke tanah airnya sejak 2015.

Salah satu alasan pengadilan yang dikutip dalam kasusnya adalah ancaman yang diduga diajukan kepada publik oleh badan yang dia bantu dirikan. Pada tahun 2014, bersama dengan yang lain, Bariiev membentuk sebuah komite yang tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak Tatar Krimea.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan penganiayaan terhadap Tatar Krimea telah berlanjut sejak referendum 2014.

Muslim Tatar terkemuka lainnya yang juga dilarang memasuki Krimea adalah Mustafa Dzhemilov, mantan ketua Mejelis dan anggota parlemen Ukraina. Dia adalah salah satu dari mereka yang mengalami langsung pengasingan paksa komunitas di Uzbekistan.

Dzhemilov mengatakan dia dilarang mengambil jurusan bahasa Arab di Tashkent, di Uzbekistan, karena etnisnya. “Salah satu anggota komite penerimaan mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak menerima Tatar Krimea dan merekomendasikan agar saya tidak membuang waktu saya dan bergabung dengan departemen yang berbeda,” kata Dzhemilov kepada Arab News.

Dia yakin pihak berwenang mencap Mejelis sebagai kelompok ekstremis karena badan perwakilan Tatar Krimea telah menolak untuk mengakui kedaulatan Rusia atas Semenanjung Krimea.

(Sumber: HIDAYATULLAH)