"Ibu Menteri, dari segi abstraksi hukum mana pun, dari nalar hukum apa pun, tidak ada alasan untuk menahan uang orang lain yang adalah keringat dari si buruh," tegas Hotman Paris Hutapea, dikutip dari Instagram @hotmanparisofficial, Jumat 18 Februari 2022.
Ia meminta Ida merenungkan kembali mengenai aturan JHT teranyar tersebut. Pasalnya, kebijakan itu bisa merugikan buruh.
"Harus nunggu beberapa tahun untuk mencairkan uangnya sendiri. Di mana keadilannya bu? Di mana keadilannya? Itu kan uang dia," tegas Hotman.
Memang, sambung Hotman, pemerintah menyatakan orang yang terkena PHK akan dapat banyak jaminan. Salah satunya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
"Tapi berapa bulan sih uang itu cukup membiayai hidup keluarga," imbuh Hotman.
Terlepas dari alasan itu, Hotman menegaskan tak ada alasan untuk menahan orang lain. Terlebih dalam jangka waktu panjang.
"Tolong hati-hati bu, sekali lagi ini uang dari si buruh, si pegawai. Benar-benar tidak ada alasan menahan puluhan tahun," ucap Hotman.
Ia juga mengingatkan kasus penyelewengan pengelolaan dana puluhan tahun yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero). Jangan sampai, kata Hotman, uang pekerja hilang seperti di dua perusahaan tersebut.
"Memang benar diinvestasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, ingat bu kalau puluhan tahun ingat kasus Asabri, Jiwasraya, meski dikawal OJK, apa yang terjadi dan itu uang siapa yang dimainkan dan akhirnya hilang semua itu uang," pungkas Hotman.
[Video]
Baiklah Tuan Puan tidak setuju dengan saya atau PKS atau kawan2 buruh soal JHT ini
— Perhatikan, Fani! (@inisifanii) February 18, 2022
Tapi masa iya sih sama bang Hotman tidak percaya jugak? (",) pic.twitter.com/CjwB3wPFP0
