Cak Imin bahkan dikritik sejumlah pihak dan parpol, mengingat jadwal Pemilu sudah disepakati DPR, pemerintah, dan KPU sesuai dengan konstitusi UUD 1945.
Kepala Bappilu Partai Demokrat Andi Arief berpendapat lain.
Meski tak spesifik mengomentari pernyataan Cak Imin, ia menilai wacana penundaan Pemilu 2024 adalah ide Presiden Jokowi.
"Partai Demokrat tahu ide perpanjangan jabatan kemauan Pak Jokowi, bukan maunya ketua-ketua partai koalisi," kata Andi Arief melalui akun Twitternya, Kamis (24/2).
Lebih lanjut, Andi menegaskan, Demokrat menolak usulan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
Ia pun meminta Jokowi memberikan klarifikasi atas isu-isu perpanjangan masa jabatan presiden yang beredar di di masyarakat.
"Sikap Demokrat jelas tetap menjadi pioner dan penjaga demokrasi serta bersama rakyat yang mayoritas menolak. Pak Jokowi, segera jelaskan serius (tanpa bercanda) pada rakyat," tandas dia.
Perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan pandemi mulai hangat pada 2021 di kalangan DPR, MPR, hingga DPD.
Namun, Presiden Jokowi telah angkat bicara dan menolak tegas wacana ters
Isu ini pun dibantah dengan adanya keputusan KPU, DPR, dan pemerintah, yang sepakat pemilu digelar pada 14 Februari 2024.
Namun menyusul hal ini, isu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden nyatanya tak pudar.
Selain Cak Imin, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sempat menyatakan bahwa ada usul dari para pengusaha, yang meminta Pemilu 2024 ditunda karena alasan pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, kelompok relawan Jokowi, JokPro 2024, masih optimis mendorong Jokowi untuk maju 3 periode.
Yakni melalui amandemen UUD 1945 agar Jokowi bisa kembali menjadi capres di Pemilu 2024. [kumparan]
