Hal ini dia sampaikan saat memberikan tanggapan hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait masa jabatan Presiden Joko Widodo ditambah menjadi hingga 2027 akibat Pandemi COVID-19.
"Di dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan jauh lebih baik," kata dia Minggu, 9 Desember 2022.
Menurut Bahlil, ini karena kalangan pengusaha baru merasa selesai babak belur dengan persoalan kesehatan akibat COVID-19. Dalam masa pemulihan tidak ingin diganggu persoalan politik.
Di sisi lain, dia melanjutkan, persoalan memajukan dan memundurkan pemilu dalam sejarah bukan sesuatu yang haram dilakukan. Dia mencontohkan saat terjadinya krisis pada 1997-1998.
"Memajukan pemilu atau memundurkan pemilu dalam sejarah bangsa itu bukan sesuatu yang diharamkan juga, karena tahun 1997 kita pemilu kan harusnya 2002, karena kita pemilu lima tahun sekali, tapi kita majukan karena persoalan krisis waktu itu, ya, reformasi," tegas Bahlil.
Oleh sebab itu, dia menekankan, yang harus menjadi cara pandang dalam menyikapi pemilu saat ini adalah apa kepentingan dominan yang dibutuhkan masyarakat.
"Di Orde Lama kita juga sekian lama melakukan pemilu, tinggal kita lihat kebutuhan bangsa kita ini apa, apakah menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19? Bagaimana memulihkan ekonomi? Atau bagaimana kita memiliki kepemimpinan baru lewat pemilu?" ujarnya.
Hasil Survei
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan bahwa hasil survei terkait tambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo hingga 2027 atas dasar penanggulangan COVID-19.
Yang mengatakan sangat setuju dan setuju atas wacana itu, katanya mencapai 35,5 persen, sedangkan jumlah yang mengatakan kurang setuju sebanyak 32,9 persen dan tidak setuju 25,1 persen.
"Ditunda pemilu sampai 2027 yang kurang setuju atau tidak setuju itu masih mayoritas tetapi yang setuju atau sangat setuju itu angkanya cukup lumayan 35,5 persen. Jadi itu penundaan pemilu hingga 2027," kata Burhanuddin.
Bau Amis Oligarki
Wacana penundaan pemilu 2024 menjadi 2027 alias penambahan 3 tahun masa presiden Jokowi ini tericum bau amis yang menyengat.
Warganet menyebut penundaan pemilu itu tak lain adalah keinginan oligarki yang ingin tetap berkuasa, dan terancam kekuasaannya kalau pemilu tetap digelar 2024.
"RAKYAT SUDAH MUAK NEGARA INI DIATUR OLEH PENGUSAHA2 TAIPAN DAN OLIGARKI!!" komen @MrDesperate1.
"Masif dan terstruktur, lembaga surpei, kpu, sekarang bkpm," komen @MuhaiminBinIrin.
"Mungkin ada yg blm balik modal ya? Kepengin seumur hidup ya? biar bisa dikuasai seluruh isi alam wakandanasia?" komen @susiloyhu.
"OLiGARKI perusak cita2 perjuangan para pahlawan bangsa. Oligarki bangsat," komen @Purnomo95182656.
"Wkwkwk... Akal2n yg sungguh membagongkan... Rakyat justru ingin cepet selesai ni rezim...," komen @desmon_dudi.
RAKYAT SUDAH MUAK NEGARA INI DIATUR OLEH PENGUSAHA2 TAIPAN DAN OLIGARKI!!
— Mr Desperate (@MrDesperate1) January 9, 2022
