PKS: Klaim Pemerintah Penggunaan BBM Premium Menurun Itu Sesat

[PORTAL-ISLAM.ID]  Pemerintah dan Pertamina didesak untuk tidak menggembar-gemborkan alasan penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite karena penggunaannya terus turun.

Narasi itu menyesatkan dan berpotensi masuk kategori kebohongan publik. Sebab, faktanya hingga kini masih banyak masyarakat yang ingin menggunakan bensin Premium.

Demikian disampaikan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat (24/12/2021). 

"Kalaupun penggunaan Premium berkurang, hal itu disebabkan karena pihak Pertamina yang mengurangi jumlah pasokan BBM Premium di beberapa wilayah. Bukan karena peminatnya yang berkurang," tegas Mulyanto.

Politikus PKS ini meminta pemerintah dan Pertamina untuk jujur dan membuka data jumlah distribusi BBM Premium ke berbagai wilayah. Sehingga, publik dapat melihat apakah benar penurunan konsumsi BBM Premium itu karena turunnya minat masyarakat.
 
Mulyanto pun menyayangkan pemerintah dan Pertamina tidak jujur soal penghapusan BBM premium ini. Menurutnya, ketika ada pihak yang menolak penghapusan BBM tersebut bukan anti pada upaya ramah lingkungan.

"Namun kita tetap harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat," cetusnya.

Atas dasar itu, Mulyanto meminta pemerintah untuk memikirkan solusi alternatif BBM murah bagi masyarakat apabila tetap ingin menghapus BBM jenis Premium dan Pertalite. Sehingga upaya menjaga lingkungan hidup tercapai namun beban hidup masyarakat tidak bertambah. 

Apalagi, kata dia, saat ini daya beli masyarakat sedang lemah karena terdampak pandemi Covid-19. Tahun 2022 belum tentu terjadi pemulihan daya beli masyarakat tersebut.
 
“Pemerintah harus memiliki rencana buffering dan mitigasinya. Kalau Premium dihapus, apa alternatif BBM murah untuk masyarakat?" kata Mulyanto.
 
“Kalau itu yang dilakukan, saya yakin tidak ada penentangan dari masyarakat,” sambungnya.
 
Lebih lanjut, Mulyanto mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang rencana penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite tersebut.
 
“Jadi, betul-betul harus dikaji terkait kondisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi ini. Apakah, sudah tepat waktunya menghapus Premium tersebut ?” pungkasnya.