Sentil Pemerintah Soal Anggaran Guru Honorer, Dede Yusuf: Lebih Kecil dari Kereta Cepat dan Infrastruktur

[PORTAL-ISLAM.ID]  Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf menanggapi pernyataan guru honorer saat rapat yang viral di media sosial.

Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) DPR, seorang guru honorer dari Jawa Barat, Lina Kurniati menangis mengadukan nasibnya ke anggota dewan.

Dia mengungkapkan kecilnya gaji sebagai guru honorer sebesar Rp450.000 per bulan, dan itu hanya dibayar 4 bulan sekali.


Terkait permasalahan tersebut, Dede Yusuf pun mengungkapkan bahwa terdapat Dana Alokasi Umum (DAU) untuk guru honorer di dalam APBN.

Video pernyataan politikus partai Demokrat itu pun dibagikan oleh Cipta Panca melalui media sosial pribadinya.

"Saya melihat sedikit, yaitu UU APBN tahun anggaran 2021, di situ dijelaskan Pasal 11 ayat 21 bahwa penggunaan DAU paling sedikit 25 persen untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan manusia," tutur Dede Yusuf, dikutip dari akun Twitter @panca66, Jumat, 5 November 2021.

Salah satu penggunaan DAU sebesar 25 persen tersebut, dapat digunakan untuk bidang pendidikan, termasuk dukungan kepada guru honorer.

"Dan untuk, nah ini ada poinnya, termasuk dukungan untuk gaji non PNS sebesar Rp19,63 triliun. Artinya ada di sini, dan saya yakin nanti untuk tahun 2022 juga ada," kata Dede Yusuf.

Dia pun membandingkan besaran APBN yang diperlukan untuk guru honorer, dengan besarnya dana untuk proyek infrastruktur pemerintah.

Proyek pertama yang 'disentil' adalah proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang pendanaannya saat ini telah diizinkan menggunakan APBN.

"Yuk kita lihat sedikit gambaran, dibutuhkan Rp19,63 triliun. Sementara itu angka yang kecil. Untuk penambahan kereta api cepat itu dibutuhkan kurang lebih Rp27,7 tirliun dari APBN," ujar Dede Yusuf.

Tidak hanya itu, dia juga menyentil penambahan modal negara (PMN) untuk BUMN, dan anggaran infrastruktur di tahun 2021 ini.

Oleh karena itu, anggaran negara sebesar Rp19 triliun untuk guru honorer terbilang kecil jika dibandingkan dengan berbagai anggaran tersebut.

"Penambahan modal negara untuk BUMN itu membutuhkan Rp55 triliun, dan anggaran infrastruktur di tahun 2021 itu adalah sekitar Rp417 triliun. Jadi Rp19 triliun itu kecil," ucap Dede Yusuf. [Pikiran-rakyat]