Rapor Merah Infrastruktur Jokowi
Pembangunan infrastruktur era Jokowi masif dan jor-joran. Namun terkesan serampangan alias kurang terencana. Jangan kaget kalau banyak masalah di sana-sini.
Ekonom dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat, Gede Sandra, menyebut sejumlah proyek infrastruktur yang digarap BUMN karya, kini tidak berfungsi maksimal. "Contoh yang paling gamblang adalah Bandara Kertajati, LRT Palembang, LRT Kelapa Gading, yang menjadi sepi peminat," katanya.
Yang paling anyar, lanjut Gede, membengkaknya biaya pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung sebesar Rp27 triliun. "Akibatnya Presiden Jokowi harus melanggar janji, dengan mengucurkan APBN untuk proyek yang awalnya didanai utang dari China itu," ungkapnya.
Soal tol Cibitung-Cilincing, kata ekonom Universitas Bung Karno (UBK) ini, secara finansial, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, memperoleh cuan Rp660 miliar dari pembelian saham yang dilakukan PT Akses Pelabuhan Indonesia (API). "Perlu diingat, PT API yang beli saham WSKT itu, bagian dari BUMN. Dia anak usaha PT Pelindo (Persero). Ini sama halnya duit dari kantong kanan masuk kantong kiri," ungkapnya.
Selanjutnya dia mengingatkan, pemerintahan Jokowi jangan serampangan berutang hanya demi pembangunan infrastruktur yang tidak jelas visibility study-nya.
Sepanjang periode 2020-2024, Jokowi memimpikan pembangunan jalan tol sepanjang 1.500 kilometer, jalan baru 2.500 kilometer, pembangunan 21 bandara, serta pengembangan jaringan tujuh pelabuhan hub terpadu.[inilah]
