MENAG BIKIN GADUH, KHILAFAH YANG DITUDUH

MENAG BIKIN GADUH, KHILAFAH YANG DITUDUH

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.

Sabtu (30/10/2021) sejumlah tokoh dan ulama serta panitia Koalisi Persaudaraan & Advokasi Umat Banten, mengundang penulis untuk hadir menjadi salah satu pembicara di Banten, dengan tema 'MENAG BIKIN GADUH, KHILAFAH YANG DITUDUH'. Tema yang diangkat sangat pas dengan kondisi keumatan, terutama pasca pernyataan Menag Yaqut Cholil Choumas yang membuat gaduh publik NKRI.

Kronologis peristiwa keumatan itu, jika diurutkan dapat diringkas dalam beberapa kejadian sebagai berikut :

Pertama, pada Rabu (20/10/2021) TVNU memuat pidato Menag yang diantaranya menyempaikan bahwa Kemenag adalah hadiah Negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum. Bahkan, Menag memberikan statement permakluman kalau sekarang NU memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama.

Kedua, penyataan Menag yang tidak berdasar dan melukai umat Islam itu memantik banyak kritik, tak terkecuali dari internal NU. Yaitu:

1. Sabtu (23/10) Ketua Muhammadiyah Prof Haedar Nashir menulis artikel yang dimuat Republika, dengan judul 'NEGARA UNTUK SEMUA'. Substansi artikel, mengkritik pernyataan Menag yang dianggap tidak beranjak akil baligh dalam memaknai ide kebangsaan, kenegaraan dan keindonesiaan.

2. Ahad (24/10), Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengkritik keras pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas karena pernyataan Menag dinilai tidak menghargai kelompok dan elemen umat dan masyarakat lainnya.

3. Ahad (24/10), Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini meluruskan ucapan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut Kemnterian Agama ( Kemenag ) merupakan hadiah untuk NU. Menurutnya, Kemenag adalah hadiah negara semua agama.

4. Ahad (24/10), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat ikut prihatin sekaligus mengecam pernyataan Yaqut Cholil Qoumas. Bahkan, Melalui ketuanya, Buya Gusrizal Gazahar menanggapi keras pernyataan Menteri Agama tersebut dengan menyayangkan jika Kemenag untuk NU, maka Ketua MUI Sumbar memilih diluar.

Ketiga, sosial media dipenuhi ujaran kritikan terhadap pernyataan Menag yang ngawur. Hal ini sampai memunculkan sejumlah tagar dan seruan, sejumlah video dan artikel, yang pada pokoknya mengecam Menag.

Keempat, Senin (25/10) Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengklarifikasi bahwa pernyataannya tentang Kementerian Agama hadiah untuk Nahdlatul Ulama disampaikan dalam forum internal keluarga besar NU. Tujuannya, lebih untuk memotivasi para santri dan pesantren.

Klarifikasi Menag ini tidak menghentikan kritik publik, sebab soalnya tidak sesederhana sebagaimana dijelaskan Menag. Publik juga makin geram, karena tidak ada sepatah kata pun permohonan maaf yang disampaikan kepada publik atas kegaduhan yang ditimbulkan Menag.

Alih-alih meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Menag pada Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) Ke-20 yang digelar di Surakarta, Jawa Tengah pada 25 hingga 29 Oktober 2021 dengan tema “Islam In A Changing Global Contex: Rethinking Fiqh Reactualization and Public Policy”, justru mengumbar tuduhan keji dan sangat jahat kepada ajaran Islam Khilafah.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan perlunya rekontekstualisasi fikih Islam yang dianggap telah berhenti atau berakhir semenjak Abad Pertengahan silam. Salah satunya adalah soal ide khilafah yang dinilai hanya menjadi bencana bagi umat Islam.

Tuduhan Menag ini sangat keji, bahkan belum ada orang Kristen yang begitu membenci ajaran Kristen. Namun Menag yang notabene beragama Islam ini, malah begitu membenci ajaran Islam Khilafah sampai menuding Khilafah akan menimbulkan bencana bagi umat Islam.

Bukan hanya soal tudingan Khilafah menjadi bencana bagi umat Islam, 14 poin konteks yang menjadi alasan pentingnya rekontekstualisasi fikih di era global secara umum keseluruhannya bermasalah.

Misalnya saja, pada poin kesepuluh disebutkan:

"Sejarah Islam setelah kematian menantu Nabi Muhammad, yakni Sayyidina Ali, menunjukkan bahwa setiap usaha untuk memperoleh dan mengkonsolidasikan kekuatan politik atau militer dalam bentuk kekhalifahan pasti akan disertai dengan pembantaian antara satu pihak dengan yang lain. Hal ini merupakan tragedi bagi komunitas Muslim secara keseluruhan, terutama pada awal sebuah dinasti baru."

Astagfirullah, darimana simpulan dari pernyataan ngawur ini? apa dalil dan rujukan sejarahnya? Apakah Menag, tidak pernah membuka mata atas torehan sejarah emas peradaban Khilafah yang eksis dalam pentas sejarah selama kurun 13 abad? Lalu kemana suara Menag ketika pembantaian itu nyata dialami umat Islam, baik di Palestina, Uighur, Myanmar, Afghanistan, Irak, Suriah dan kaum muslimin lainnya?

Sebenarnya apa motif Menag mengangkat isu Khilafah?

Diakui Menag, sebelumnya tema Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) Ke-20 hanya seputar Public Policy, lalu Menag tetiba meminta memasukkan agenda Reaktualisasi Fiqh yang didalamnya justru menebar fitnah kepada ajaran Islam Khilafah. Sepertinya, Menag mau mengalihkan isu dari urusan Kemenag yang dikapling hadiah untuk NU, dan ingin mengalihkannya agar publik menyerang ide Khilafah.

Tentu saja, pandangan picik dan pernyataan yang munkar dari Menag ini harus diluruskan. Itulah, salah satu tujuan diadakannya diskusi yang mengambil tema 'MENAG BIKIN GADUH, KHILAFAH YANG DITUDUH'. Dalam acara, juga akan dibacakan pernyataan resmi dari KPAU Banten atas statemen ngawur Pak Menag ini.

*Penulis adalah Ketua KPAU (Koalisi Persaudaraan & Advokasi Umat)