JUALAN PANCASILA DENGAN HARGA MURAH

JUALAN PANCASILA DENGAN HARGA MURAH

Oleh: Balyanur (Sastrawan)

Penataran P4 dihapus oleh gerakan reformasi bukan berarti reformasi anti Pancasila, tapi karena Pemerintah Orba dinilai telah jualan Pancasila dengan harga murah hingga membuat harga Pancasila jatuh di mata rakyat.

Itulah yang kembali terjadi sejak tahun 2014. Dulu Soeharto kalau pidato dalam acara apa saja kapan saja dimana saja pasti berhamburan kata “Daripada Pancasila dan UUD45”. Bedanya, dulu rakyat relatif sejahtera. Jadi rakyat nggak peduli Soeharto mau ngomong Pancasila berapa kali kek dalam sehari di tengah merajalelanya KKN. Tentu saja KKN jauh dari nilai Pancasila.

Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dulu beda dengan sekarang. Namanya bukan KKN lagi, masing-masing punya istilah sendiri. Korupsi sekarang lebih parah, untuk membiayai karir politik. Kolusi jadi hal yang umum karena seperti halnya Orba, Oligarki dibalut dengan menebarkan rasa ketakutan di tengah masyarakat akan bahaya radikal radikul, dan dipoles dengan pancasila, cinta NKRI. Nepotisme dipoles atas nama demokrasi.

Dulu mahasiswa dan pengamat menyebutnya dengan Soeharto dan kroni-kroninya. Kroni jadi istilah yang sangat buruk dan korup. Sekarang kroni diganti dengan relawan. Gerbong relawan beriringan sepanjang jalan rel menuju istana dan BUMN seperti halnya kroni Soeharto dulu. Dengan mengganti kata kroni menjadi relawan, nepotisme jadi nampak santun. Kolusi jadi gagah dan layak dapat karangan bunga.

Di penghujung karier Soeharto, dia mengangkat putri sulungnya jadi menteri. Karena Soeharto waktu itu sudah super pecaya diri. Sekarang atas nama demokrasi, putra dan menantu jadi walikota hingga membuat para menteri jadi sungkan pada walikota dibandingkan dengan gubernur. Nggak kebayang kaya apa galaunya gubernur yang punya walikota putra dan menantu presiden. 

Nah, di tengah susana KKN versi old dan versi baru itu kata Pancasila terus dihambur-hamburkan tanpa lelah. Seperti dua sisi mata uang, bicara Pancasila pemerintah orba juga mengancam rakyat dengan istilah antek-antek PKI dan subversive. Sekarang sambil bicara Pancasila rakyat ditakut-takuti dengan radikal radikul.

Bedanya, dulu rakyat hidupnya relatif lebih sejahtera, masa bodo dengan demokrasi, yang penting harga kebutuhan pokok rakyat murah meriah. Swasembada pangan itu fakta. Sekarang, walaupun nggak miskin miskin amat, kebanyakan rakyat nggak sejahtera seperti dulu. Boro-boro swasembada pangan, di tengah musim panen masih saja impor membanjiri negeri ini. Rakyat cukup sedikit dihibur dengan demokrasi. Malah terkadang hiburan sedikit demokrasi itu mau dirampas pula.

Saking murahnya Pancasila dihambur-hamburkan oleh Orba, mendengar kata Pancasila jadi terasa seperti anti demokrasi, makanya gerakan reformasi memberangus penataran P4 yang sebenarnya bukan hanya penataran soal Pancasila saja tapi juga menyelipkan pentingnya kemenangan Golkar agar persatuan tetap terjaga dan rakyat lebih sejahtera.

Bayangkan, kalau misalnya sekarang ada penataran P4 bukan lagi diselipkan pentingnya kemenangan Golkar tentu saja, tapi pentingnya kemenangan parpol koalisi pemerintah untuk menangkal radikal radikul. Pasti penataran P4 kebanyakan jualan radikal radikul, dan tahu sendiri lah kelompok mana yang difitnah radikal radikul, politik belah bambu untuk melanggengkan kekuasaan kelompok atas nama penataran P4. Lihat saja kerjaan BPIP. Terbaca dengan jelas.

(02/10/2021)