Ibu Kota Pindah, Kok Malah Ngotot Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Yang Tolol Siapa

[PORTAL-ISLAM.ID]  Di balik gaduh proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, ada kekhawatiran serius. Bila sudah beroperasi, penumpangnya sepi. Apalagi kalau ibu kota negara jadi pindah ke Kalimantan Timur.

Analis Ekonomi Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra, menyampaikan kekhawatirannya itu. Setelah berdarah-darah menalangi pembengkakan biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dengan APBN, pemerintah masih harus menanggung utang jumbo kepada China.

"Jumlahnya (utang negara) dua kali utang Jepang. Akan lebih konyol lagi, kalau kereta cepat Jakarta-Bandung tidak ada yang naik. Tidak ada pemasukan untuk negara," ungkapnya kepada Inilah.com, Jakarta, Kamis (14/10/2021).

Selanjutnya, Gede membandingkan harga tiket kereta cepat dengan tiket pesawat Jakarta-Bandung Rp207.000 per seat. Dulu, sebelum biaya membengkak, harga tiket kereta cepat Jakarta-Bandung dibanderol sekitar Rp228.000.

"Memang belum ada yang menghitung berapa perkiraan harga tiket setelah APBN harus ikut setor puluhan triliun dalam proyek ini. Ada yang memperkirakan tiketnya mencapai Rp400.000-an. Kalau benar, ya siap-siap kereta cepatnya mangkrak. Karena enggak ada penumpang, jadi besi tua," tuturnya.

Apalagi, lanjutnya, terminal atau stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung, letaknya bukan di pusat kota. Artinya, harus tambah ongkos menuju stasiun. "Nantinya masyarakat lebih memilih naik bus, travel atau kereta biasa. Kalau ada duit lebih, bisa naik pesawat," tuturnya.

Kekhawatiran Gede bisa jadi benar. Ketika Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara, berdampak kepada turunnya jumlah penumpang kereta cepat.

Dan, Presiden Joko Widodo serius ingin memboyong ibu kota negara. Tahun depan, Presiden Jokowi melalui Perpres 85/2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, menyiapkan dana Rp510,79 miliar. Tentu saja, duit itu berasal dari APBN 2022.

Sebelumnya, Bappenas memastikan, kebutuhan dana untuk ibu kota negara anyar sebesar Rp486 triliun. Mayoritas dana dipenuhi lewat kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebesar 54 persen, atau Rp265,2 triliun.

Kemudian, dana khusus dari swasta sebesar 26,2 persen, atau Rp127,3 triliun. Lalu, pemerintah hanya akan mengalokasikan Rp93,5 triliun atau sekitar 19,2 persen dari jumlah dana yang dibutuhkan.[INILAH]