Di Balik Polemik Penamaan Jalan Mustafa Kemal Ataturk di Jakarta

JAKARTA – Pemerintah berencana menggunakan nama tokoh nasional Turki untuk penamaan salah satu jalan di Ibu Kota. Rencana ini bertujuan mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Turki. Sebelumnya, Indonesia telah mengusulkan nama presiden pertama, Sukarno, untuk penamaan salah satu jalan di ibu kota Turki, Ankara.

Duta Besar Indonesia untuk Turki, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan dia masih membahas rencana itu dengan pemerintah negara sahabat. Ada sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan nama tokoh dan lokasi jalan. “Sebagai negara yang sangat bersahabat, kami saling memberi masukan yang terbaik,” kata Iqbal melalui pesan pendek, kemarin (19/10/2021).

Iqbal mengatakan sejauh ini pemerintah Turki belum menyodorkan nama tokoh negara mereka yang akan digunakan dalam penamaan jalan di Jakarta. Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan memiliki sejumlah nama tokoh yang bisa dipilih. Namun ia tidak menampik kemungkinan Mustafa Kemal Ataturk akan muncul dalam daftar. Apalagi posisi Ataturk sejajar dengan Sukarno sebagai founding father sekaligus presiden pertama Turki.

Pemerintah Indonesia, kata Iqbal, akan menerima pengajuan nama dari pemerintah Turki. Peresmian nama jalan akan digelar saat Erdogan mengunjungi Indonesia pada awal 2022. Dia meminta masyarakat melihat rencana tersebut dalam kerangka penguatan hubungan diplomatik kedua negara.

Sejumlah kelompok masyarakat menolak rencana pemerintah mengabadikan Ataturk menjadi nama salah satu jalan di Jakarta. Alasannya, presiden pertama Turki ini dicap menerapkan kebijakan sekuler yang menyimpang dari ajaran Islam. Tokoh revolusioner Turki ini juga dinilai tak cukup dekat dengan umat Islam di Indonesia. “Ini menjadi polemik untuk sesuatu yang belum ada,” kata Iqbal.

Menurut Iqbal, diplomasi pertukaran nama jalan ini muncul pada 2019 ketika kantor perwakilan diplomat Indonesia dipindah dari Jalan Prof Dr Aziz Sancar Caddesi ke Jalan Belanda. Kedua jalan itu masih berada di Kota Ankara. Adapun perpindahan ini dilakukan karena kantor yang lama terlalu sempit, sementara jumlah staf dan pegawai membengkak hingga dua kali lipat.

Setelah menempati gedung baru, Kedutaan Besar Republik Indonesia berkomunikasi dengan pemerintah Ankara untuk mengganti nama jalan di muka kantor perwakilan Indonesia tersebut. “Permintaan dipenuhi demi mempertimbangkan pentingnya hubungan kedua negara,” ujar dia. “Sebagai balasan, Indonesia pun akan menyediakan satu jalan untuk diberi nama yang diusulkan pemerintah Turki.”

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membenarkan adanya permintaan dari pemerintah untuk mengubah nama salah satu jalan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dengan nama tokoh nasional Turki. Dia membenarkan nama Ataturk memang diusulkan. Namun usul itu masih dipertimbangkan dan belum diputuskan. “Semua harus saling menghormati dan menghargai antarnegara,” kata dia.

Kantor Kedutaan Besar Turki saat ini berada di Jalan Rasuna Said, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Berdasarkan pantauan Tempo, hanya ada satu jalan non-protokol yang berada dekat dengan kantor perwakilan tersebut. Ruas jalan bernama Jalan Patra Terusan ini berada di sisi utara Jalan Gatot Subroto, yang diapit PT Indonesia Power dan Perum Bulog. Jalan ini memanjang ke belakang Kedutaan Besar Turki hingga putaran yang berada dekat dengan Tempo Scan Tower.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tercatat paling keras menolak rencana penyematan nama Ataturk untuk nama jalan di Jakarta. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah PKS Jakarta Khoirudin menilai kepemimpinan Ataturk penuh kontroversi dan merugikan umat Islam. Beberapa di antaranya adalah mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum, menerjemahkan Al-Quran dan azan ke dalam bahasa Turki, dan melarang penggunaan jilbab di sekolah. “Kalau dilihat dari Fatwa MUI, Ataturk termasuk orang yang pikirannya sesat dan menyesatkan,” kata Anwar.

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jakarta justru mendorong penghormatan terhadap upaya diplomasi Indonesia dan Turki. Ketua PWNU DKI Jakarta, Syamsul Maarif, menilai perlu melihat sosok Mustafa Kemal Ataturk secara lebih lengkap dan luas. Selain kontroversi, menurut dia, presiden pertama Turki ini memiliki nilai yang baik, seperti nasionalisme dan antikolonial. Indonesia dan Turki juga mengajukan nama presiden pertama di negara masing-masing. “Persahabatan antarnegara memang harus selalu dibina,” kata dia.

(Sumber: Koran Tempo)