Monkopolhukam Mahfud MD berusaha menjelaskan lewat twitter alasan pemerintah menetapkan vaksin berbayar:
== Presiden menetapkan, tdk ada vaksin berbayar, semua vaksinasi gratis utk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu. Semula ide vaksin berbayar muncul krn ledakan Covid varian Delta. Pemerintah menggencarkan vaksinasi, vaksin ada tp tenaga vaksinator tdk cukup.
Terjadi antrean rakyat Tenaga medis tak cukup. TNI, POLRI, BIN turun tangan melatih vaksinator dan turun ke rakyat. Tp tetap bnyk yg tak terlayani, banyak yg sdh antre tp tak bs terlayani saking banyaknya. Muncul ide dari swasta yg akan membelikan utk karyawannya dan menyelenggarakan vaksinasi sendiri.
Idenya Swasta akan memvaksinasi dan mencetak vaksinator sendiri agar industri dan sektor2 esensial bs bekerja. Pelaksanaannya tdk menggunakan APBN dan vaksin Pemerintah. Tp timbul reaksi penolakan yg keras. Menampung aspirasi itu, Presiden melarang program vaksinasi berbayar.==
Kali ini alasannya jelas : karena kekurangan tenaga vaksinator, jadi menurut pemerintah, penyebab terjadinya antrian panjang proses vaksinasi karena kekurangan tenaga vaksinator.
Apa yang dimaksud dengan tenaga vaksinator? Kalau itu adalah petugas penyuntikan maka solusinya sebenarnya mudah karena menyuntik vaksin di bahu itu bukan keahlian khusus, pencandu narkoba ataupun penderita diabetes suntik insulin bisa melakukannya secara mandiri. Saya lihat suntik vaksin tidak ada bedanya dengan itu.
Kalau yang dimaksud vaksinator adalah tenaga untuk menscreening calon yang akan disuntik maka ini memang lebih sulit karena harus dilakukan oleh dokter, memeriksa kondisi kesehatan calon penerima terlebih dahulu. Vaksin berbayar tidak mungkin menjadi solusi karena mendidik orang untuk punya kemampuan sekualitas dokter tidak mudah. Artinya tidak juga menyelesaikan masalah.
Jadi apa alasan sebenarnya diadakan vaksin berbayar ini? Maka tidak aneh kalau banyak orang menduga ini semata-mata dagang, pemerintah melalui BUMN kesehatan melihat peluang bisnis mencari untung dari besarnya animo masyarakat untuk divaksin, lalu melalui Mahfudz MD berusaha menyampaikan alasan yang kira-kira masuk akal.
Sebenarnya bisa saja BUMN melihat ini sebagai peluang, namun tentunya harus wajar sesuai hukum pemasaran. Misalnya BUMN silahkan membeli vaksin berkualitas seperti Pfizer atau Moderna, lalu menjualnya ke masyarakat. Orang-orang berduit tidak akan keberatan lebih memilih vaksin berbayar tersebut ketimbang yang gratis karena ada nilai jualnya.
(Arda Chandra)
