[Mengungkap Fakta] VAKSIN: Antara Kesehatan dan Bisnis/Politik

BEDAKAN antara serangan terhadap Proses Pengadaan Vaksin dan Fungsi Vaksin itu sendiri. 

Yang satu masalah bisnis dan politik, yang satu lagi masalah kesehatan. Mengkritik vaksin tidak bisa disamakan dengan pelanggar administratif (Perpres 14/2021) atau pelaku pidana menghalangi penanggulangan wabah (UU 4/1984).

Vaksin adalah global public good. Permintaannya sangat tinggi di tengah pandemi. Demand (permintaan) bisa timbul alami atau dibentuk (salah satunya melalui peraturan). Misalnya penerapan sanksi administratif atau pidana bagi yang tidak mengikuti, kebijakan paspor vaksin seperti di Eropa, kampanye vaksin global, dan sejenisnya.

Masyarakat perlu tahu dua aspek itu: Kesehatan dan Bisnis/Politik. 

Harus tahu barang apa yang dimasukkan ke tubuh, efek sampingnya, daya ampuhnya, dan pertanggungjawaban hukum jika terjadi sesuatu yang membahayakan. 

Dari sisi bisnis-politik, harus tahu juga siapa produsen barang, bagaimana ia diperoleh dan didistribusikan, siapa saja yang dapat profit dalam rantai bisnis, dan potensi penyelewengan yang bisa terjadi.

Transparansi dan akuntabilitas adalah hal yang sangat minim dalam proses pengadaan vaksin pemerintah. Akui saja!

Kita mau telisik untuk apa Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pelesir ke Amerika Serikat dalam masa PPKM. Pihak Jokowi Mania menyebut dua pejabat itu tidak bermoral, apalagi pelesir tanpa masker. Mereka harus mundur atau dipecat.

Soal masker, kita tidak ke sana. Kecuali kejadiannya di Parung selama PPKM, itu baru salah. Tapi sekilas kita bisa lihat terjadi perpecahan juga di dalam tubuh pendukung Jokowi. 

Kejadian pelesir dua pejabat itu tidak berdiri sendiri. Ia satu tarikan nafas dengan peristiwa lain sebelumnya seperti kunjungan Menteri BUMN Erick Thohir ke AS (Mei 2021) dan hubungan telepon Menkeu AS Janet Yellen-Menkeu Sri Mulyani (Maret 2021). Luthfi sendiri mengakui dia ke AS salah satunya urusan vaksin, meski tidak disebutkan spesifik dengan pihak vaksin mana dia bertemu.

Lihat pula keputusan Jokowi menyodorkan bekas Ketua Umum KADIN Rosan Perkasa sebagai calon dubes Amerika Serikat. Lalu apa pula kita dengar kemarin Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah gencar menyosialisasikan vaksin berbayar (membaca Puan berarti membaca juga relasi bisnis-politik suaminya Hapsoro Sukmonohadi, pengendali Rukun Raharja/RAJA, perusahaan yang di dalamnya ada anggota DPR dari Nasdem Rachmat Gobel dan Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid, yang juga ada hubungan saudara dengan Megawati Soekarnoputri, sebagai komisaris).

Arah angin vaksin mulai berubah. Jika pada akhir tahun 2020 dan awal 2021, Sinovac mendominasi perbincangan, kini situasi berbalik. Ini penting dibaca karena Indonesia mengalokasikan Rp35 triliun + Rp18 triliun untuk pengadaan vaksin 2020-2021. Itu bagian dari dana stimulus Covid-19 sebesar Rp695,2 triliun. Pemerintah telah membelanjakan US$45 juta (Rp637,3 miliar) untuk pembelian Sinovac.

Kini Sinovac seperti turun pamor. Thailand beberapa hari lalu mengubah kebijakan vaksinnya dengan menambahkan booster AstraZeneca. Sebanyak 677 ribu nakes yang sudah mendapatkan dosis penuh Sinovac ternyata 618-nya terinfeksi selama April-Juli 2021, 1 suster bahkan meninggal. 

Di Eropa dan UK, Sinovac tidak diakui dalam kebijakan paspor vaksin. 

Bahkan Arab Saudi membuat kebijakan orang-orang yang telah menerima dua dosis Sinovac dan Sinopharm HARUS mendapatkan tambahan dosis vaksin yang diakui Arab Saudi yaitu Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, dan Moderna, kalau ingin masuk (termasuk umroh dan haji).

Pertarungan bisnis vaksin tengah memanas. Secara umum polanya adalah: vaksin ==> booster ==> medicine ==> profit/dividend. 

Di balik perusahaan-perusahaan itu tidaklah tunggal. Banyak hedge fund sebagai pemegang saham. Sinovac dan Sinopharm, misalnya, bukan murni perusahaan China melainkan PMA. Ada Vision2020, Merrill-Lynch, EQIS Capital dkk di Sinovac. Ada Vanguard Intl, DFA Investment dkk di Sinopharm. Di Pfizer ada Bank of America Corporation, Vanguard dkk, di Moderna ada Blackrock Inc, Vanguard, di AstraZeneca ada Bank of America dan Vanguard dkk.

Mereka memiliki target sales dan profit yang telah ditetapkan. Saya kutip dari The Guardian sbb: Pfizer/BioNTech target sales 2021 US$15 miliar (Rp210 triliun) - US$30 miliar (Rp420 triliun); Moderna target sales 2021 US$18 miliar (Rp252 triliun) - US$20 miliar (Rp280 triliun); Johnson & Johnson > US$10 miliar (Rp140 triliun); AstraZeneca US$2 miliar (Rp28 triliun) - US$3 miliar (Rp42 triliun); Sinovac miliaran USD (unclear).

Bahasa terang saja: kuat nggak 'imun' pejabat kita lihat bisnis besar sampai ratusan triliun begitu? Mampu nggak tetap amanah berakhlak kalau duit yang bisa disabet dari bertindak sebagai makelar purchase order (PO) dan lobi kebijakan sangat cukup untuk membiayai kampanye Pemilu 2024? 

Kesempatan untuk 'mengutil' sangat besar karena ini situasi darurat dan tidak ada komite khusus yang mengawasi pengadaan vaksin. Apalagi konfigurasi penentu kebijakan vaksin ini diisi orang-orang yang homogen (Menkes, Menteri BUMN, Mendag, Ketua KADIN, dubes AS). Ini semacam panggung gemerlap untuk pemain Orkes Melayu Rindu Order, bukan?

Kronologi dan gelagatnya sudah tercium. Awalnya beli Sinovac, lalu dapat hibah/donasi vaksin dari produsen lain (Pfizer dkk), munculkan isu perlunya booster vaksin, keluarkan obat-obatan bagi penderita gejala ringan... tunggu waktu profit/dividen.

Ingat, ini bisnis yang bukan sekali dua kali. Bisnis ini menciptakan ketergantungan jangka berikutnya (awalnya hibah, selanjutnya berbayar). Produsen menguasai paten dan produksi barang. Hukum permintaan dan penawaran mudah dimainkan karena supply hanya ada di sedikit tangan. 

Indonesia pangsa pasar jumbo. Penduduknya banyak. Mayoritas muslim yang akan menjalani umroh/haji. Banyak pula kebutuhan untuk bepergian ke luar negeri. 

Tapi saya tidak menganjurkan orang untuk menolak vaksin. Konsultasikan saja dengan ahli medis. Adanya mafia beras bukan berarti kita drastis berganti kentang, toh. 

Yang terutama adalah memantau pemain Orkes Melayu Rindu Order tadi. Orang-orang yang memiliki jabatan eksekutif/legislatif, akses kekuasaan, privilege untuk tanpa diawasi mengatur kebijakan vaksin. 

Di luar mereka bisa terlihat baik sehingga mendorong rakyat untuk buru-buru berterima kasih kepada pemerintah. Di dalam mereka bisa main mata untuk tukar-menukar kantong. 

Apakah Jokowi tahu dan mengantisipasi? Ya, ndak tahu. Kok tanya saya. 

--Kalau kata Jokowi Mania sih mereka rendah moralnya!--

Salam Rindu Order.

(By Agustinus Edy Kristianto)