"Memuakkan Membaca Unggahan di Laman Presiden Jokowi, Itu Jauh Lebih Baik Dilakukan oleh Pak RT"

PALING menyedihkan saat pandemi itu adalah melihat pendukung jualan vaksin melakukan pembenaran sana-sini sementara kita mendengar satu per satu keluarga/kerabat/sahabat berpulang karena COVID-19.

2 hari lalu kematian di Indonesia tertinggi di dunia yaitu 1.007. Kemarin 891. Saat ini (saat saya menulis) 864. 

1 kematian adalah malapetaka secara kemanusiaan. 100 kematian/hari menurut ilmu kesehatan sudah lampu merah marabahaya.

Memuakkan pula membaca unggahan di laman Presiden Joko Widodo yang seperti reporter baru mengabarkan berapa biji vaksin datang dan berapa akan datang lagi sambil diselingi unggahan berulang-ulang tentang prokes. 

Itu semua bukannya tidak penting tapi tugas Presiden bukan mengimbau dan mengabarkan. Itu jauh lebih baik dilakukan oleh Pak RT. 

Masalahnya apa misi strategis Anda dan eksekusinya bagaimana sekarang!

Pemerintah seperti sen ke kanan, belok ke kiri. Tidak nyambung dengan situasi kesulitan konkret yang dihadapi masyarakat sehari-hari. 

Masalah vaksin berbayar itu cermati poin pentingnya. Bukan hanya masalah gratis atau tidak gratis. Tapi masyarakat melihat Lord Jokowi tidak berwibawa dan tidak cakap memimpin perlawanan terhadap pandemi. Hati-hati nanti Anda dicap plonga-plongo oleh 'oposisi'.

Anda itu dikelilingi orang-orang yang tidak tulus dan menyelipkan motif bisnis di balik kekuasaan dan wewenangnya. 

Padahal sudah ada panduannya dari PBB (United Nations Office on Drug and Crime/UNODC): Covid-19 Vaccines and Corruption Risks: Preventing Corruption in the Manufacture, Allocation, and Distribution of Vaccines. 

Pengadaan vaksin itu harus kredibel dan transparan. Caranya antara lain ada komite independen kebijakan vaksin, program perlindungan jurnalis-whistle blower, penguatan masyarakat sipil, dorongan kampanye pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat, dan--ini kunci--keterlibatan individu/kelompok yang beragam dalam proses pengambilan kebijakan vaksin.

Lord Jokowi tidak lakukan itu. Tapi malah membiarkan serigala-serigala di dalam pemerintahan bebas berkeliaran mengatur sendiri barang kebutuhan vital global itu. Wajar kalau masyarakat teriak-teriak oligarki dan tak peduli apapun kebijakan Anda. 

Ajakan pemulihan ekonomi pemerintah yang konon untuk memberikan sentimen positif itu omong kosong. Kampanye pemerintah tidak ada dagingnya. Cuma mengulang-ulang angka seperti terompet anak kecil yang tidak terasa di dada masyarakat, yang penghidupannya sulit minta ampun saat ini.

Apa pedulinya kita dengan bahasa selangit Jokowi kemarin di Investor Daily Summit 2021. "Pemerintah memastikan proses reformasi dan transformasi struktural ekonomi terus berjalan."

Orang biasa tidak mengerti Anda omong apa. Bisa jadi Anda juga tidak mengerti apa yang Anda bicarakan itu. 

Yang kita tahu adalah mau bekerja, jalan disekat. Mau makan, saldo menipis. Masih bekerja pun, takut PHK. Tinggal di rumah, dikejar debt collector.

Yang juga kita tahu adalah orang miskin bertambah tapi orang kaya juga bertambah selama pandemi. 

Laporan Credit Suisse Research Institute 2020 berkata jumlah penduduk Indonesia dengan kekayaan bersih mencapai US$1 juta (Rp14 miliar) atau lebih sebanyak 171.740 orang pada 2020, melonjak 61,69% dibandingkan 2019. Meningkat jauh dari tahun 2014 yang hanya 98.487 orang.

Anthony Salim dengan saham perusahaan teknologinya yang melambung pun pemilik Gojek dan Bank Jago (ARTO) mungkin beberapa yang kejatuhan berkah selama pandemi. Apalagi Gojek justru disuntik Rp6,4 triliun oleh Telkomsel (anak BUMN Telkom).

Tapi ingatlah bahwa mayoritas masyarakat megap-megap sekarang.

Yang mendesak dan mau kita lihat dari yang katanya 'orang baik' seperti Anda itu adalah bagaimana caranya mencegah kematian dan memberi makan yang hidup dalam situasi seperti sekarang!

Mencegah kematian berarti membenahi masalah infrastruktur dan SDM kesehatan yang jelas kewalahan. Memberi makan yang hidup berarti orang tidak lapar serta dipastikan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Mayoritas masyarakat itu tidak digaji negara seperti Anda para pejabat. Tidak ambil uang dengan tanda tangan di atas kertas berlogo Garuda sambil bangga betul memamerkan harta yang mungkin tercampur hasil korupsi. 

Tidak terlahir dari keluarga konglomerat yang kemudian digaji negara Rp50-an juta/bulan seperti sejumlah staf khusus milenial yang sama sekali tidak ada gunanya sekarang untuk menghadapi pandemi.

Mayoritas masyarakat itu cari duit sendiri-sendiri di alam liar.

Kalau cuma posting anjuran prokes dan melaporkan kedatangan vaksin, kasih saja kepada para calon reporter. 

Salam Ingah-Ingih

(By Agustinus Edy Kristianto)