Ini Daftar 37 Pernyataan Blunder Pemerintah Soal Corona

[PORTAL-ISLAM.ID]  Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menilai pemerintah mengeluarkan sejumlah blunder pernyataan selama pandemi virus Corona (COVID-19). Pernyataan yang dinilai blunder ini dikeluarkan sejak fase awal krisis virus Corona.

Direktur Center untuk Media LP3ES, Wijayanto, mengatakan, di awal wabah, pemerintah terkesan menolak peringatan-peringatan yang disampaikan lembaga dunia dan penelitian-penelitian berbagai universitas dunia bahwa virus Corona bisa saja menyerang Indonesia. 

"Pada fase ini terjadi denial, penolakan, yang berlarut-larut, data di kita Menkes mengatakan 'Tak perlu panik oleh penyebaran virus corona, enjoy saja'. Ini tidak serius mengantisipasinya," ujar Wijayanto.

Wijanto juga menyinggung statement Menko Polhukam Mahfud MD soal Corona. Mahfud, kata Wijayanto, berkomentar di media sosialnya 'COVID tak sampai ke Indonesia, karena perizinannya berbelit-berbelit'. 

"Luhut juga mengatakan 'Corona kan sudah pergi dari Indonesia', jadi lagi-lagi penyataan yang menggampangkan, kepala BNPB juga 'Mungkin karena kita sering minum jamu sehingga kita baik-baik saja'," tutur Wijayanto.

Wijayanto turut mengkritisi statemen Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio yang sama-sama bicara soal insentif untuk pariwisata ketimbang penanganan Corona.

"Kesimpulannya dalam tempo kurang dari 100 hari sejak Corona menjadi isu dan ancaman di Indonesia mulai akhir Januari 2020, telah ada 37 pernyataan blunder yang dikeluarkan jokowi dan kabinetnya dalam penanganan COVID-19," ujar Wijayanto.

Wijayanto merinci terdapat 13 pernyataan blunder pemerintah di masa pra krisis, 4 pernyataan blunder di fase awal krisis dan 20 pernyataan blunder di masa krisis. Wijayanto menyoroti sikap pemerintah yang dinilai tidak serius menangani Corona.

"Ada 13 statemen blunder pemerintah dalam wujud penolakan kemungkinan corona yang dinyatakan oleh 10 pejabat mulai dari presiden, wakil presiden, menteri kesehatan, menko maritim, menko polhukam, menko perekonimian, menhub, kepala BNPB, menteri pariwisata hingga dirjen perhubungan, begitu banyaknya yang berkomunikasi," kata Wijayanto.

Akibat sikap pemerintah yang cenderung menyepelekan, sebut Wijayanto, membuat publik gagal menyiapkan diri dalam menghadapi wabah virus Corona. 

(Sumber selengkapnya: Detikcom)