Masukan Konkrit Penanganan Covid
Oleh: Agustinus Edy Kristianto
Saya coba kasih masukan konkret mengenai komunikasi dalam penanganan Covid-19. Prihatin betul dengan kekacauan yang terjadi. Dampak terbesar kepada masyarakat menengah-bawah.
1. Informasi yang diperlukan publik bukan jargon terkendali atau tidak terkendali tapi bagaimana model pengendaliannya
Jelas terlihat PPKM dipatuhi lebih bukan atas dasar kesadaran masyarakat tapi paksaan lewat ancaman sanksi administratif/pidana dan penggunaan aparatus negara (TNI/Polri).
Artinya ada kesenjangan antara tujuan yang mau dicapai dengan cara pelaksanaan. Tidak bulat informasi yang sampai ke masyarakat apa yang mau dicapai dengan PPKM dalam jangka dekat, menengah, panjang.
2. Pemerintah tidak kompak
Friksi internal muncul ke permukaan yang dibaca masyarakat sebagai bentuk ketidakcakapan dan sikap oportunis sebagian pejabat.
Bagaimana mau bersatu melawan Covid-19 jika Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto malah mengimbau agar masyarakat tidak alergi dengan Crypto. Itu berita kemarin dan bukan pertanyaan wartawan. Dia (tim komunikasinya) membuat rilis dan disebar ke media. Itu atas dasar inisiatif dia sendiri.
Sejak muncul pandemi, tidak jelas apa yang dilakukannya. Informasi yang disampaikan malah cenderung menyesatkan. Disampaikan hanya yang 'baik-baik' dengan bahasa yang klise khas politisi. Orang ini yang Desember 2020 jumawa mengatakan fasilitas kesehatan Indonesia sanggup menangani Covid-19. Sekarang, ketika sistem kesehatan ambruk, dia bicara crypto.
Dia juga menunjukkan kecenderungan bisnis di tengah pandemi dengan mendorong vaksinasi berbayar segera. Siapa yang bilang? Menkes Budi Gunadi Sadikin.
3. Blusukan ala Jokowi yang diikuti sejumlah menteri ke pasar-pasar harus dihentikan sebagai strategi komunikasi
Wartawan bosan menggunakan pola pencitraan. Tidak ada dialog dan pesan penting yang mau disampaikan selain visual muka terlihat lelah untuk memancing simpati dan disebarkan via kanal-kanal buzzer. Itu terjadi juga ketika Menkeu Sri Mulyani keliling pasar Santa untuk menenteramkan pedagang ketika dikritik isu pajak sembako.
Pejabat itu berbicara lewat kebijakan dan eksekusinya. Bukan lewat mulut pendengung (buzzer). Yang kita mau bukan melihat wajah-wajah pejabat blusukan kasih sembako malam-malam yang mengganggu orang istirahat. Itu malah menunjukkan mesin birokrasi macet, sebab tindakan demikian lebih baik dilakukan oleh Pak RT dan warga. Itu malah menunjukkan solidaritas yang bisa ditularkan kepada yang lain.
Yang juga mau kita lihat itu mana wibawa Jokowi untuk membangkitkan semangat persatuan dan solidaritas seluruh elemen bangsa. Semakin Anda pakai blusukan, semakin terlihat Anda adalah boneka. Sebab sekeliling Anda sudah jauh berperan sebagai penentu kebijakan yang sesungguhnya. Jangan mau negara disetir Ateng.
4. Ukuran penanganan tidak jelas sumbernya sehingga informasi yang sampai kacau di masyarakat
Kadang beberapa pejabat hanya menggunakan feeling dan asal omong untuk menilai situasi. Saluran resmi yang harusnya digunakan malah tidak dimanfaatkan. Soal makanan dan obat, ya BPOM (Menteri BUMN tidak usah sotoy). Soal sistem kesehatan, ya Kemenkes. Soal proyeksi penanganan, ya libatkan Bappenas (sudah ada proyeksi Covid-19 dari Bappenas berikut prediksi kematian akibat Covid-19. Bagaimana bisa pejabat bilang tidak bisa memprediksi). Soal data, ya BPS. Soal informasi, ya Kemenkominfo. Pubikasi negara, ya TVRI dan Antara. Jangan malah kasih porsi besar ke buzzer yang bikin friksi rasa pilpres makin tajam dan buang-buang tenaga dan biaya.
Indonesia jangan disetir oleh konsultan! Pecat mereka.
5. Sia-sia seorang Menteri BUMN beretorika keras ke jajaran direksi/komisaris BUMN untuk tidak menyusahkan rakyat. Omong-kosong jika tidak ada contoh nyata
Publik sulit percaya. Jajaran itu tidak akan serius selama pandemi ini tidak menyentuh perut mereka. Contoh konkret, potong gaji mereka 80%, hilangkan fasilitas, bonus, dan tantiem. Rasakan apa yang masyarakat rasakan. Beritakan.
6. Pemerintah terlalu eksklusif dalam proses kebijakan
Tidak melibatkan warna berbeda dalam partisipasi pembuatan kebijakan. Semua seakan diurus oleh menteri superman. Sampai berbusa-busa Anda membela diri soal vaksin berbayar, orang tidak akan percaya. Sebab yang bicara orang yang itu-itu saja. Orang malah berpikir, Anda berbisnis. PBB sudah menyarankan buat komite independen kebijakan vaksin. Isinya orang yang betul-betul ahli dan independen di bidangnya untuk lawan tanding ketika Anda membuat kebijakan. Itu salah satu contoh.
7. Tarik dulu seluruh aparat dari jalanan
Berita aparat memburu dan menyekat warga merusak visualisasi berita dan menimbulkan antipati masyarakat. Buat apa ada tank di jalan raya, buat apa ada BIN di pekarangan untuk alasan memvaksin warga (di kepala orang, BIN itu ya tukang bakso yang bawa HT sambil memantau gerak-gerik orang), buat apa ada polisi adu urat dengan pengendara motor, buat apa ada Satpol PP pukuli ibu hamil...
Akar masalahnya adalah ganti strategi untuk meningkatkan kesadaran warga untuk patuh. Semakin pakai kekerasan, semakin tinggi potensi orang memberontak. Ingat, banyak orang susah dan lapar sekarang.
8. Jangan cuma bicara penegakan hukum ke bawah tapi tumpul ke atas
Hukum pejabat/aparat yang bersalah. Ganti pejabat yang tidak cakap dan merusak perang terhadap Covid-19 (macam Menko Perekonomian itu mungkin). Buru para koruptor untuk mengembalikan kerugian negara. Sita duitnya untuk bantalan sosial yang miskin dan kesusahan. Jangan cuma mengimbau, mengimbau, dan mengimbau.
9. Ganti cara mengomunikasikan statistik harian Covid-19
Wartawan sudah bisa lihat statistik harian dari sumber lain seperti Worldometer. Informasikan yang konkret dan praktis buat masyarakat. Bagaimana caranya memenuhi selisih kekurangan oksigen 400 ton/hari, bagaimana caranya memenuhi kekurangan ventilator, bagaimana supaya nakes tidak resign karena bertumbangan, bagaimana caranya supaya tidak banyak yang meninggal...
10. Media tidak salah memberitakan Covid-19 setiap hari karena itu memenuhi kaidah nilai berita. Masalahnya apa materi yang diberitakan selain statistik harian. Jika media mengkritik pemerintah itu bukan melemahkan imun tapi sadar karena ada yang tidak beres dalam penanganan Covid-19 di lapangan.
Jadi pejabat itu jangan asal marah-marah dan main otot.
Salam Perubahan.
16/7/2021
[fb]
