Agustinus Edy Kristianto: Maaf, saya tidak mau bahas kasus narkoba Ardi Bakrie-Nia Ramadhani, Ada yang ....

Maaf, saya tidak mau bahas kasus narkoba Ardi Bakrie dan Nia Ramadhani. Bukan karena saya dukung Bakrie Group melainkan saya nilai bobot urusan pribadinya lebih besar, meskipun secara umum narkoba memang harus dijauhi (amit-amit). Apalagi ujungnya biasanya adalah rehabilitasi. Mudah diterka! 

Isi dinding saya (wall fb) fokus ke 4 hal: Penyalahgunaan kekuasaan, Manipulasi keuangan, Kelakuan busuk pejabat, dan Ketidakadilan terhadap masyarakat kecil.

Terserah orang bilang saya sok pahlawan atau nyinyir padahal suara saya tidak akan didengar Lord Jokowi. Saya tak peduli. Kebahagiaan saya tidak ditentukan oleh Jokowi. Saya menulis maka saya bahagia.

Berita yang juga ramai adalah rencana IPO (penawaran perdana publik) unicorn/decacorn Bukalapak dan GoTo. Diberitakan, Bukalapak bidik Rp14 triliun dari IPO, menyalip GoTo. 

Pesan disebarkan ke mana-mana. Dibumbui beragam analisa komentator. Intinya prospek akan bagus, harga saham akan to the moon, anti-nyangkut. Apalagi pemerintahan Jokowi mendukung bisnis digital. Buruan pesan dan beli, sebelum ketinggalan kereta. Kaum FOMO (Fear of Missing Out) pun tergiur.

Mengapa market maker (bandar) bisa sebebas itu berpromosi? Ya, karena mereka pegang barang, punya uang, bisa melobi kekuasaan, mendominasi kepemilikan media massa, membeli pengaruh sosial dan politik, menguasai sumber daya teknologi.

Masyarakat, si calon konsumen, sampai dibuat begitu kagum hingga lupa bertanya hal sederhana: duit triliunan itu dari mana, apakah betul usahanya menguntungkan, kalau saya beli siapa yang untung duluan, lalu bagaimana jika usahanya rugi atau bandarnya lari sehabis IPO, raksasa teknologi itu apa, prospek itu bagaimana mengukurnya...

Dalam dunia market, pompom dan bandar adalah hal lumrah. Begitu pula jor-joran bakar uang di bisnis start-up. Model bisnis begini ada gurunya. Anda bisa baca laporan Nikkei Asia berjudul "How Softbank taught the market to love lossmaking startups" (26 Mei 2021).  

CEO Softbank Masayoshi Son jelas berkata ia 'berjudi' dalam bisnis unicorn. Dia akui sendiri hanya 5% dari investasi startup-nya yang untung, sisanya rugi dan terus merugi. IPO penting bukan cuma untuk dapat return tapi demi reputasi Softbank. 

Spesifik Indonesia, Lydia Jett, petinggi Vision Fund, pun jelas berkata tujuan bisnis ini di Indonesia adalah membawa sebanyak mungkin masyarakat Indonesia jadi konsumen dompet digital. Catat: sekadar KONSUMEN!

Juli 2019, Son ini bertemu Lord Jokowi. Ada bekas Menparekraf Wishnutama di situ yang kemudian setelah jadi menteri diangkat sebagai Komisaris Tokopedia, startup di mana Softbank tanam uang.

Lobi orang-orang ini luar biasa ke pejabat teras. Entah apa 'perjanjian' di antara mereka. Naif kalau tidak ada 'pengertian'.

Yang jelas perjudian mereka pun merembet ke jabatan publik. Komisaris Bukalapak Bambang S. Brodjonegoro, bekas Menteri Keuangan, merangkap Komisaris Utama BUMN Telkom (dia juga Komisaris Astra Intl (ASII) di mana Astra juga pemegang saham GoTo). Pendiri dan pemegang saham Bukalapak M. Fajrin Rasyid merangkap Direktur Telkom. 

Pengaruh sosial masyarakat juga digarap. Yenny Wahid, misalnya, dia digaet sebagai Komisaris Bukalapak. Mungkin biar ada sosialisasi literasi investasi juga di kalangan santri.

Mulailah era 'perjudian' baru berkedok investasi digital. BUMN diseret masuk ke pusaran, akuisisi sana-sini, ketimbang fokus pada pembangunan fundamental teknologi yang riil dan mandiri.

Orang dibuat lupa, selama ini apa saja sih yang untung dari akuisisi sana-sini Telkom (70% keuntungan Telkom dari Telkomsel, terutama layanan mobile)? Orang justru lupa bahwa investasi Telkom melalui anak usaha PT PINS di Tiphone gagal total dan menjadi kasus di KPK yang nilai kerugiannya capai Rp485 miliar. 

Dirut PINS pernah dipanggil KPK pada Oktober 2020 tapi kasusnya langsung berhenti. Belakangan IndonesiaLeaks mengungkap ternyata itu ada kaitannya dengan pemecatan pegawai KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Diduga Ketua KPK 'menyandera' Deputi Penindakan KPK Karyoto (orang yang vokal di KPK) yang kedapatan sering 'berkoordinasi' penanganan kasus Tiphone itu dengan orang Telkom dan pengusaha yang ternyata ada kaitan dengan pimpinan Tiphone. 

Faktanya adalah Tiphone (TELE) sekarang ekuitasnya minus Rp2 triliun, belum memberikan laporan keuangan, dan terancam dicoret dari bursa (delisting). 

Belum lagi kasus Mitratel, Tower Bersama, dsb.

Nggak malu masih ngoceh-ngoceh investasi? Publik dan investor gunakanlah nalar dan cek-ricek ketika menerima ocehan model begini.

Harusnya KPK atau penegak hukum lain mengusut kasus itu sampai bandarnya. Jika tidak dihukum, mereka tidak akan jera. 

Semoga setelah Lord Jokowi lengser, hal itu akan terjadi. Kalau sekarang, rasanya mustahil! Sapunya juga kotor.

Kembali ke IPO Bukalapak. Logika sederhana saja, tak usah bicara prospek. Yang pasti untung duluan adalah investor/pemegang saham saat ini, para pendiri, dan broker ventura yang mengincar fee/komisi pengelolaan dana. 

Lihat fakta saja di aktanya (perubahan terakhir 4 Juni 2021). Modal disetor Bukalapak itu 'cuma' Rp3,86 triliun. Nilai per lembarnya Rp50. Total lembar sahamnya 77.296.514.554. Pemegang saham terbanyak adalah PT Kreatif Media Karya (Grup Emtek) sebesar 31,9%, API (Hongkong) Investment Limited sebesar 17,4%, Archipelago Investment Pte. Ltd sebesar 12,6%, Achmad Zaky Syaifuddin sebesar 5,76%, New Hope Oca Limited sebesar 4,22%, Muhammad Fajrin Rasyid sebesar 3,53%... 

Orang pun ramai bicara valuasi di media massa menggunakan istilah-istilah rumit. Kalau menurut putaran pendanaan (dikutip dari Crunchbase) nilainya US$784 juta (Rp10 triliunan). Kalau menurut berita-berita yang dihembuskan valuasi mencapai US$5 miliar (Rp70 triliunan).

Gampang saja menghitungnya. Tak butuh sekolah tinggi-tinggi.

Kalau pakai valuasi Rp10 triliunan, berarti kekayaan Fajrin (direktur Telkom) itu, misalnya, menjadi naik 184% atau setara Rp386 miliar (per lembar Rp142). Kalau pakai valuasi yang di berita-berita berarti kekayaannya naik 1.711% menjadi Rp2,4 triliun (per lembar Rp905).

Terserah saja mau dibuat valuasi 1 miliar triliun kek, masalahnya orang mau beli nggak. Perusahaan berumur 11 tahun, belum pasti keuntungannya, informasi cuma dengar-dengar dari gempuran media massa, valuasinya hampir 18 kali lipat. 

Itu kan perjudiannya. Kalau publik menahan beli, bandar akan terus keluar uang untuk merayu, melobi sana-sini, menaruh pembeli 'palsu' untuk memancing... 

Lihat juga fundamental kegiatan usahanya. Rata-rata pendapatan Bukalapak periode 2017-2020 adalah Rp149 miliar, tidak triliunan juga. Kuartal 1 tahun ini pendapatannya baru Rp5 miliar. Itu saya kutip dari Laporan Keuangan EMTK (induk usaha Bukalapak). Belum dikurangi beban dan gaji/kompensasi, saya pikir Bukalapak masih megap-megap juga jalannya. Boncos!

Tapi, keputusan investasi adalah urusan Anda masing-masing. Sekarang Anda sudah tahu modal mereka, siapa aktornya, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana keadaan riil usahanya. Anda mau FOMO dan kalap memborong saham IPO, silakan saja. 

Anda pun tahu bagaimana caranya mengendalikan market, memainkan permintaan dan penawaran, menggoreng saham dengan berkaca pada kasus Jiwasraya selama kurun 2008-2019. Caranya dengan melobi pimpinan BUMN agar bisa mengelola dana, bekerja sama dengan manajer investasi, menggunakan banyak tangan sebagai proxy untuk eksekusi, menyebarkan rumor di media dan forum-forum saham, menggunakan pejabat sebagai endorser... 

Yang saya keberatan adalah para bandar ini memasuki wilayah jabatan publik sebagai bagian dari aksi korporasi mereka. Menempatkan orang pada jabatan publik yang di situ bisa terjadi benturan kepentingan dan penggunaan fasilitas serta nama/reputasi jabatan publik/informasi orang dalam untuk keperluan yang tujuannya keuntungan pribadi atau kelompok. Berpotensi mengakali celah aturan atau mempengaruhi kebijakan perusahaan negara dalam keputusan investasi (seperti dalam kasus investasi Telkomsel di GoTo Rp6,4 triliun).

Jika berkasus, berpotensi mendapatkan proteksi untuk tidak diusut (seperti kasus Tiphone). Jika semua berjalan mulus dan IPO sukses, keuntungan terbesar ada di bandar dkk lebih dulu (ingin diulang kesuksesan IPO Adaro, milik Boy Thohir dkk, pada 2008). 

Semoga kita makin memahami, beginilah hasil dari jualan kecap Lord Jokowi waktu kampanye membanggakan unicorn-unicorn: yang sejahtera bukan masyarakat umum tapi bandar dkk.

Salam Bandar IPO

(Agustinus Edy Kristianto)

*fb