HAJI 2021... RUWET... RUWET... RUWET

[PORTAL-ISLAM.ID]  Persoalan Haji Indonesia makin kesini makin ruwet... ruwet... ruwet... Ambyarrr.

Awalnya Menag Yaqut heran bin bingung Arab Saudi belum mengizinkan Indonesia masuk ke Saudi.

Lalu Menko Luhut dan Yenny Wahid meloby Dubes Saudi untuk kuota haji 2021.

Kemudian, entah hasil lobynya seperti apa, Menteri Agama Yaqut lalu secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia tidak akan memberangkatkan jamaah haji tahun ini.

Pemerintah Indonesia cq Kementerian Agama sudah mengambil keputusan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji untuk 1442 Hijriah atau tahun 2021 ini.

Ada sejumlah pertimbangan yang menjadi alasan keputusan pemerintah tersebut.

Salah satunya, pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) soal penyelenggaraan haji 2021.

Atas pertimbangan tersebut serta komunikasi dengan Komisi VIII DPR, MUI, organisasi masyarakat keagamaan, BPKH, dan penyelenggaran haji dan umroh, maka pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkat jemaah haji Indonesia 2021.

"Bahwa sebagai akibat dari pandemi COVID-19 dalam skala lokal dan global, pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi," kata Yaqut saat membacakan poin e keputusan tersebut, Kamis (3/6/2021).

TERBARU... ada berita pernyataan Dubes RI untuk Arab Saudi yang membantah bahwa Indonesia tidak dapat kuota haji 2021.

Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Arab Saudi Agus Mahfud Abegebriel membantah bila Indonesia tidak mendapatkan kuota haji dari Arab Saudi. Pasalnya sampai sekarang, pemerintah Arab Saudi belum mengumumkan apakah tahun ini akan membuka pelaksanaan haji atau tidak.

“Saya tegaskan bahwa sampai hari ini, detik ini belum ada pengumuman resmi dari Kerajaan Saudi terkait pelaksanaan haji tahun 2021 ini,” katanya, Jumat (4/6/2021).

Kalau Kerajaan Saudi belum mengumumkan soal pelaksanaan Haji 2021, kenapa pemerintah RI sudah membuat keputusan membatalkan?