Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan dalam sebuah acara di Jakarta, bahwa demokrasi membutuhkan komitmen kuat, nilai keterbukaan, toleransi, dan ruang untuk perbedaan. Semua itu akan terwujud jika pemerintah punya kebijakan publik menumbuhkan perasaan setara di antara semua pihak.
Menurut dia, wujud dari upaya merawat demokrasi bisa dilihat dalam upaya Pemprov DKI Jakarta menghadirkan ruang publik yang setara. Anies mencontohkan pada pembangunan transportasi umum dan taman. Program dan kebijakan itu dapat menumbuhkan perasaan setara bagi seluruh warganya. Hal ini akan berdampak pada tumbuhnya kota yang demokratis.
“Kita melihat transportasi tidak sebagai alat pemindah badan, tetapi alat penumbuh kesetaraan. Tidak ada umum dan VIP. Semua mendapatkan fasilitas yang nyaman tanpa memandang latar belakang. Begitu juga pada taman, semua orang dengan strata ekonomi maupun sosial dapat berkumpul di sana tanpa ada sekat,” ujar mantan Mendiknas tersebut, dikutip dari fraksipks.id, Ahad (11/4).
Anies mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan terus menjamin iklim demokrasi tetap hidup. “Tugas kami di Jakarta adalah memastikan agar ini berjalan terus, sehingga kita dapat menjaga agar iklim demokrasi dan iklim kesetaraan tetap hidup, dengan kebijakan-kebijakan yang kami implementasikan” ujarnya dalam acara Mimbar Demokrasi yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPR RI di Jakarta, Jumat (9/4).
Di sinilah pemegang kewenangan tersebut akan menunjukkan, mampu merawat iklim demokrasi atau tidak. Jika pemegang kewenangan gagal merawat demokrasi, kehidupan masyarakat akan jauh lebih tidak tenang, tidak teduh dan tidak damai.
Menurut dia, menjaga iklim demokrasi dengan benar adalah dengan cara mendengar dan merespon setiap aspirasi rakyat. Setiap aspirasi harus direspons dengan tata krama yang benar. Pandangan yang berbeda harus dihargai sebagai sebuah suara legitimate dari rakyat. Sehingga, menurut Anies, hal ini dapat menumbuhkan perasaan setara bagi semua pihak.
Selain itu, demokrasi harus menumbuhkan partisipasi dari semua pihak. Hal tersebut dicontohkan dengan pengambilan keputusan, mulai dari tingkat RT/RW, semuanya dengan melakukan rembug/musyawarah dan interaksi langsung dengan masyarakat. “Harapannya, itu akan membuat tidak ada aspirasi yang mampet. Problem-problem dapat direspon dengan cepat dan perasaan kesetaraan dapat ditumbuhkan” ujar Anies. (Aza/Indonesiainside)
