Pakar hukum tata negara pernah menyebut ambang batas yang besar, hingga 20 persen, akan membuat Pilpres 2024 dikuasai cukong. Ini lantaran ketentuan itu membuat pihak yang berduit yang mampu 'membeli' parpol untuk mencalonkan presiden.
Menurutnya, jika presidential threshold dipertahankan di 2024, maka yang bisa calonkan presiden cuma cukong saja. Sebab cukong bisa beli enam parpol Istana, masing-masing Rp 1 triliun untuk ajukan satu paslon.
Menanggapi itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi menilai hajatan pilpres hanya akan mengubah hubungan antara penguasa dan pengusaha dengan istilah baru, jika apa yang disampaikan Refly tersebut benar. Hubungannya berubah menjadi cukong dan kacung.
“Jika pilpres merupakan hajatan para Cu Kong hasil pilpres akan mengubah hubungan "Penguasa dan Pengusaha" menjadi hubungan antara "Cu Kong dan Ka Cung,” tuturnya kepada wartawan, Jumat (16/4).
Artinya, dengan ambang batas yang besar dan kemampuan cukong untuk “membeli” partai, maka hanya membuat penguasa terpilih tidak ubahnya sebagai kacung dari para cukong.
Sementara pejabat negara yang berada di bawah kekuasaan presiden sebatas pembantu kacung.
“Lalu di mana posisi rakyat pemilik kedaulatan?” tutupnya. [rmol]
