"Kalau era Jokowi, karena saya kerja dan riset di bidang hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia), saya mengajar juga, atau saya baca laporan orang, kesimpulan saya di zaman Jokowi ini kondisi hukum memburuk," kata Haris dalam program Ngompol JPNN.com, Minggu (21/2).
Selain dari sisi hukum, Haris memberikan rapor buruk kepada pemerintah era Jokowi dalam bidang HAM. Bahkan, Haris menyebut buruknya rapor HAM era Jokowi menguntungkan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Saya tidak bilang zaman SBY bagus (dari sisi HAM), tetapi SBY menikmati nama baik gara-gara zaman Jokowi memburuk," ungkap mantan koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu.
"Sebetulnya saat zaman SBY, kami banyak bikin komplain. Zaman dia (SBY, red) banyak juga stuck, tidak jalan. Namun, pada zaman Jokowi semakin memburuk," ungkap dia.
Menurut Haris, rapor buruk Jokowi dilengkapi dari sisi pemberantasan korupsi. Sebab, terjadi pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara sistematis.
Pelemahan ke KPK itu, kata Haris, setelah disahkannya Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Kalau korupsi di zaman SBY sebetulnya serangan ke KPK banyak, tetapi dukungan dan penguatan ke KPK juga ada meskipun tidak ideal. Namun, zaman Jokowi justru KPK dilemahkan. Ada UU KPK yang memberangus kewengan KPK sebelumnya," tutur Haris. [jpnn]
