"Pak Pram (Pramono Anung) mengatakan istana sangat memerlukan kritik kritis, waktu saya diberi Bintang Mahaputra dengan Fadli (Zon), Presiden juga bilang begitu. Pemerintah memerlukan suara suara kritis seperti Pak Fahri dan Pak Fadli," katanya dalam diskusi virtual, Kamis (11/2/2021).
"Tapi di luar sana orang ditangkep juga, dijemput juga oleh suatu yang formalistik yang tidak mau kita ubah, kan ini ada undang-undangnya, Undang-Undang yang dipakai undang-undang No 1 tahun 1946 masih dipakai sampai sekarang," sambungnya.
Eks Wakil Ketua DPR ini meminta tidak ada teror kepada pikiran masyarakat. Biarkan ada perbedaan pendapat yang bebas.
"Jangan ada teror kepada pikiran, biarkan orang berbeda pendapat, karena si A mengatakan A, si B mengatakan B itu adalah kekayaan, saya sering mengatakan berkali-kali," ujar Fahri.
"Tuhan aja menciptakan iblis kok sebagai oposisi, kenapa manusia tidak bisa membuat iblis bagi dirinya, kenapa mesti takut dengan orang yang berbeda pendapat," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan tentang kebebasan pers dan kritik.
"Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga dan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran masukan itu seperti jamu, menguatkan pemerintah," kata Pramono seperti dikutip dari Youtube Sekretaris Kabinet, Selasa (9/2/2021).
Pramono menyampaikan hal tersebut terkait peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2021 yang jatuh pada 9 Februari 2021.
Sebelumnya juga, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah.
Hal itu disampaikan Jokowi saat berpidato di Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2). [merdeka]
