Kendati begitu, Rocky Gerung menyayangkan sikap pemerintah yang menurut dia masih setengah-setengah dalam mengelurkan keputusan, terlihat dari persentase angka wajib Work From Home atau Kerja dari Rumah yang hanya berada pada angka 75 persen saja.
Melihat kondisi Covid-19 yang sudah berlangsung berbulan-bulan, Rocky Gerung menilai pemerintah tidak bisa menganalisis variabel-variabel utama yang membuat publik melanggar protokol kesehatan yakni kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Ini sepertinya pemerintah tidak bisa menganalisis variabel-variabel pertama, yaitu ketidakpercayaan publik. Bayangkan misal semua nanti dioperasi Yustisi, semua akan tunjukin tangan 'borgol-borgol aja'. Wong gak ada efeknya karena pemerintah terlambat memahami," kata Rocky Gerung dikutip Suara.com dari video dalam Kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (16/12/2020).
"Orang diam-diam bilang Pak Luhut kemana aja, Pak Anies Baswedan udah bilang dari 7 bulan lalu (masalah karantina wilayah)," imbuh dia.
Lebih lanjut, Rocky Gerung menyoroti persentase kebijakan work from home yakni 75 persen. Hal itu kata dia tidak bisa ditemukan di luar negeri.
Oleh sebab itu, Rocky Gerung menilai pemerintah terlalu konyol.
"Nanti juga para sopir pejabat atau CEO, pak saya termasuk 75 persen maka dia gak mau masuk kerja antarin bosnya. Makanya 100 persen aja lock down. Hal semacam ini konyol main angka gak baca penambahan covid-19 ini. Berbagai kota di luar negeri sama. Gak ada sekian persen naik lagi," tukas Rocky Gerung.
Dalam video itu, Rocky Gerung juga menyinggung sosok Imam Besar FPI Habib Rizieq yang tersandung masalah protokol kesehatan Covid-19.
Rocky Gerung beranggapan, pemerintah lebih sibuk memprediksi pendukung yang hendak aksi memprotes penangkapan Habib Rizieq daripada angka penambahan Covid-19.
"Pemerintah sibuk memprediksi berapa jumlah massa FPI supaya Habib Rizieq dibebaskan. Tapi sebenarnya kita sudah bisa melihat Covid-19 ini sudah menghendaki ditutupnya Jakarta," ucap Rocky Gerung.
"Sebetulnya ini mengunci karena Covid-19 atau mengunci karena pendukung Habib Rizieq. Pikiran itu tiba di masyarakat karena gabungan berbagai konflik. Itu pikiran publik sudah begitu," lanjutnya menambahkan.
Sebelumnya, guna mencegah lonjakan kasus Covid-19, pemerintah memutuskan melarang kerumunan dan perayaan pada libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di tempat umum.
Keputusan diambil usai Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali secara virtual, Senin (14/12/2020)
Luhut juga menggarisbawahi tren kenaikan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali dan Kalimantan Selatan. Dia pun meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetatkan kebijakan karyawan untuk bekerja dari rumah (work from home) hingga 75 persen.[sc]
