Walau Menteri Bawa Uang Satu Truk, Muhammadiyah Tidak Akan Berubah Sikap Soal UU Cilaka

[PORTAL-ISLAM.ID]  Usai menuai penolakan luas sampai pecah demo dimana-mana, pemerintah mulai melakukan safari ke ormas-ormas yang selama ini menolak omnibus law UU Cipta Kerja.

Diketahui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj, pada Sabtu kemarin (10/10/2020).

Dikutip dari CNNIndonesia, pertemuan digelar tertutup di kediaman Said Aqil di Jalan Sadar Raya Nomor 55, Ciganjur, Jakarta Selatan. Pertemuan itu dimulai pukul 20.00 WIB.

Ida tidak menggunakan mobil dinas Menaker berplat RI 30. Ia datang dengan mobil plat B 1848 RFV didampingi voorijder pada pukul 20.00 WIB.

Ia sama sekali tak menyapa awak media yang menunggu di sekitar lokasi. Politikus PKB itu baru memberi keterangan pada pukul 22.45 WIB setelah pertemuan selesai.

Ida mengatakan pertemuan itu hanya sebatas silaturahim. Dia berusaha menjelaskan maksud Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, ke PBNU.

"Saya kira setelah beliau mendapat penjelasan, terutama klaster ketenagakerjaan, saya kira beliau mengerti yang harus didorong adalah memastikan perlindungan," kata Ida usai pertemuan, Sabtu (10/10) malam.

Kabar pertemuan Menteri Jokowi dengan Ketua Umum PBNU soal UU Cipta Kerja ramai mendapat tanggapan publik di sosial media.

Salah satu aktivis Muhammadiyah, Mustofa Nahrawardaya menegaskan kalau Menteri ini datang ke Muhammadiyah walau membawa uang satu truk, sikap Muhammadiyah yang menolak UU Cipta Kerja tak akan berubah.

"Suruh Bu Menteri ini ke Muhammadiyah. Boleh bawa uang satu truk, jika berani. Insya Allah Ormas yg diketuai Pak HN (Haidar Nasir) itu tak akan berubah sikap soal UU Cilaka," ujar Mustofa Nahrawardaya melalui akun twitternya @TofaTofa_id, Minggu (11/10/2020).

Warganet pun menanggapi dan yakin kalau Muhammadiyah akan tetap istiqomah, tak tergiur uang.

"Kalau Muhammadiyah saya percaya. Muhammdiyah ormas yang kaya.. aset ratusan triliun.. Bahkan pemerintah BPJS kesehatan utang ke Muhammadiyah," komen netizen.