ANALISIS - Armenia Menanggung Kerugian Besar Akibat Langkah Agresifnya


ANALISIS - Armenia Menanggung Kerugian Besar Akibat Langkah Agresifnya

Oleh: Araz Aslanlı (Opini Anadolu)

Provokasi tentara Armenia pada 27 September kemarin kali ini membuat Azerbaijan melancarkan serangan balasan untuk menyelamatkan wilayahnya di bawah pendudukan Armenia selama bertahun-tahun.

Pada 30 September ini, Azerbaijan membebaskan sebagian besar wilayahnya yang diduduki Armenia sejak 1994, termasuk wilayah pegunungan yang sangat tinggi dan penting secara strategis.

Meski angka resmi tidak sepenuhnya mencerminkan kebenaran, kedua belah pihak mengalami kerugian militer yang serius.

Secara khusus, media sosial Armenia menggambarkan negara ini mengalami kerugian militer yang serius, yang akan menyebabkan kemarahan massal jika terus berlanjut, dan berita video resmi yang dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Azerbaijan juga menunjukkan kekalahan militer Armenia.

Sementara itu, Armenia berusaha menyerang warga sipil untuk menghentikan kemajuan Azerbaijan. Serangan tentara Armenia terhadap pemukiman sipil Azerbaijan menewaskan 12 warga sipil dan melukai 35 warga sipil lainnya.

Setelah dimulainya perang, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev berpidato di depan rakyatnya pada 27 September, dan kemudian mengadakan pertemuan Dewan Keamanan.

Banyak negara asing yang telah menyerukan gencatan senjata kepada kedua sisi. Institusi dan pejabat internasional, terutama Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, dan para kepala negara menyerukan solusi damai untuk masalah tersebut dalam pertemuan mereka dengan para pemimpin kedua negara.

Turki menyatakan terus mendukung Azerbaijan secara penuh, serta menekankan slogan “satu bangsa-dua negara”, serta berharap terpenuhinya prinsip-prinsip dasar hukum internasional dalam masalah ini.

Dewan Keamanan PBB, yang bersidang pada 29 September, juga mengundang para pihak untuk segera menghentikan konflik dan menyelesaikan masalah dengan damai.

Meski perjanjian gencatan senjata ditandatangani pada 1994, kobaran api tidak pernah berhenti di wilayah tersebut selama periode itu. Bahkan terjadi konflik skala kecil pada September 2009, musim panas 2010 dan Februari 2017, serta 4 hari perang pada April 2016 dan Juli 2020.

Namun, tampaknya tak mengejutkan cakupan dan durasi konflik meningkat di semua konflik itu. Mungkin untuk pertama kalinya tidak mengherankan jika konflik skala besar pecah. Ada banyak alasan untuk ini.

Armenia telah meningkatkan klaim teritorialnya terhadap Azerbaijan sejak paruh kedua 1980-an dan mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum internasional dan hukum Soviet. Sejak awal 1990-an, Armenia mulai menduduki tanah Azerbaijan dengan dukungan asing.

Selama bertahun-tahun, mereka tidak menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB dan organisasi internasional lainnya yang menyatakan bahwa Armenia harus mengakhiri pendudukannya atas wilayah Azerbaijan segera dan tanpa syarat. Sebaliknya, Armenia terus memprovokasi Azerbaijan.


Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev telah menjelaskan secara rinci alasan dimulainya perang dalam pidato kebangsaannya, dalam pertemuannya dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan dalam pernyataan terakhirnya kepada televisi pemerintah Rusia pada 29 September.

Sebagaimana diketahui, Armenia yang lebih siap perang pada tahap pertama (memiliki pasukan berpengalaman organisasi teroris ASALA, dan dukungan luar negeri yang sangat serius dari segi militer, ekonomi, dan diplomatik) menduduki sekitar 20 persen wilayah Azerbaijan, melakukan pembantaian dan genosida di tanah Azerbaijan. Armenia membuat satu juta warga Azerbaijan mengungsi.

Armenia juga tidak pernah memenuhi resolusi Dewan Keamanan PBB dan organisasi internasional lainnya yang mengutuk pendudukan dan menuntut diakhirinya pendudukan secepat mungkin, tanpa syarat.

Negara itu percaya bahwa mereka akan terus menekan Azerbaijan dengan kemungkinan invasi besar-besaran dan serangan baru, dan dapat mencegah upaya Azerbaijan menyelamatkan tanahnya dengan dukungan militer Rusia. Faktanya, para pejabat Armenia mengungkapkan hal ini di setiap kesempatan, termasuk konflik Juli 2020 lalu.

Baru setelah konflik pada Juli 2020, sumber resmi mengumumkan bahwa lebih dari 500 ribu ton amunisi militer dari Rusia dan beberapa negara lain diangkut ke Armenia, serta sekitar 300 teroris PKK/YPG dari Timur Tengah. Informasi ini juga telah dikonfirmasi oleh negara-negara yang dilewati penerbangan yang mengangkut amunisi militer dan teroris.

Saat berpidato di Majelis Umum PBB pada 25 September, Presiden Azerbaijan Aliyev memperingatkan bahwa Armenia sedang mempersiapkan provokasi besar lainnya dengan dukungan militer asing, dan mengundang organisasi internasional untuk mencegahnya.

Namun, para mediator dan organisasi internasional, terutama Ketua Bersama Kelompok Minsk dari Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE), tidak mengambil langkah efektif dan oleh karena itu tidak mengherankan jika perang dimulai belakangan ini.

Armenia, yang selama bertahun-tahun melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional, tidak melaksanakan keputusan organisasi internasional, dan terus-menerus menolak usulan solusi para mediator, terutama ketua bersama OSCE Minsk Group, mulai membuat berbagai klaim ketika mereka tidak dapat mempertahankan upaya Azerbaijan untuk menyelamatkan wilayahnya dari pendudukan.

Pada 29 September, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengklaim bahwa "pesawat tempur Turki berpartisipasi dalam perang dan menembak jatuh pesawat Armenia" dan Azerbaijan membawa "para jihadis" ke wilayah tersebut.

Jika Armenia lebih suka hidup bersama dalam damai daripada menjalankan kebijakan agresif terhadap tetangganya selama perpecahan Soviet, sumber daya besar yang digunakan untuk perang di Kaukasus di masa lalu akan lebih dari cukup untuk kesejahteraan Kaukasus.

Pada awal 1990-an, ketika negara-negara Kaukasus Selatan memperoleh kemerdekaannya, para diplomat Turki yang mengunjungi wilayah tersebut mengungkapkan pandangan dan dukungan mereka agar republik-republik baru tersebut dapat membangun masa depan mereka dengan cara yang lebih positif dengan mematuhi hukum internasional.

Tetapi Armenia selalu mengikuti kebijakan agresif terhadap tetangganya. Banyak peluang muncul untuk terciptanya perdamaian di wilayah itu namun mereka malah mulai menyerang wilayah Azerbaijan.

Keutuhan wilayah Azerbaijan harus dijamin tanpa syarat, kembalinya satu juta pengungsi ke tanah airnya, keamanan dan hak-hak dasar seluruh penduduk di wilayah tersebut, tanpa memandang asal etnis mereka, harus disediakan.

Semua ini akan menguntungkan tidak hanya Azerbaijan, tetapi juga Armenia dan seluruh wilayah. Armenia akan berusaha menjadi negara normal dengan melepaskan kebijakan agresifnya terhadap tetangganya, dengan mempertimbangkan kepentingannya sendiri; atau mereka akan hidup dalam kebutuhan dukungan eksternal yang konstan, terjebak dalam tujuan yang ditetapkan untuk dirinya sendiri oleh kekuatan eksternal, tetapi itu jauh di luar kemampuan mereka.

Tetapi bahkan ini tidak mengubah tujuan Azerbaijan untuk memastikan integritas teritorial; itu hanya merugikan upaya untuk mengubah Kaukasus menjadi zona damai, kerja sama dan kemakmuran.

[Anadolu]