TERUNGKAP!!! Permainan Kartu Pra Kerja "LEBIH CANGGIH" Dibanding BLBI


Ada yang berubah dari akun Kartu Prakerja saya ini hari. Bulan mulai terlihat.

Cair!

Pada kolom sertifikat muncul angka 1. Artinya saya mengantongi 1 sertifikat dari Skill-Academy karena ‘mengikuti’ pelatihan “Cari Uang sebagai Penulis Lepas/Jurnalis untuk Media”.

Insentif sudah dijadwalkan 4 tahap: 11 Mei, 10 Juni, 10 Juli, dan 9 Agustus. Sebesar Rp600 ribu masing-masing. Tertera status: belum diproses. Kalau diklik tertulis begini: proses penerimaan saldo membutuhkan waktu 3-5 hari kerja sejak tanggal transfer.

Nanti uang itu masuk ke rekening OVO—tersambung dengan akun Kartu Prakerja saya. Sengaja tidak saya pilih BNI untuk pencairan. Saya mau tes, kalau transfer ke rekening bank lain, apakah OVO mengutip biaya administrasi.

Insentif pengisian survei I yang Rp50 ribu belum nongol.

Pada riwayat transaksi pembelian video pelatihan di Skill-Academy Rp220 ribu tercantum status: berhasil. Artinya, uang sudah masuk rekening Skill Academy.

Berarti, bila mengacu data transaksi per 1 Mei 2020 (20 hari sejak dibuka 12 April 2020), maka:

1- Rekening Skill Academy-Ruangguru terisi Rp82,9 miliar
2- Sisnaker Rp13,14 miliar
3- Pintaria Rp6,59 miliar
4- Tokopedia Rp6,4 miliar
5- Bukalapak Rp4,79 miliar
6- Sekolahmu Rp3,67 miliar
7- Mau Belajar Apa Rp1,69 miliar
8- Pijar Mahir Rp0,9 miliar.

Saya (Peserta Pra Kerja) = Rp600 ribu!

Persoalan nanti 8 platform digital itu menyalurkan ke lembaga pelatihan atau lembaga balas budi, soal lain. Yang jelas, uang negara nangkring di rekening 8 platform itu dulu via transaksi pembelian dari peserta.

Luar biasa barang ini. Lebih cepat, lebih ‘baik’ dari BLBI—yang perlu mengatur soal laporan keuangan, hak tagih, celah perbankan, legal opinion, audit etc. Silakan baca sendiri contohnya dalam berkas perkara kasus BDNI/Dipasena.

Tidak terlalu ribet, duit negara disedot.

Bungkusnya juga manis: membantu masyarakat saat pandemi korona.

Dapat nama baik. Dapat duit.

Itu sangat ‘sempurna’. Tim yang bermain kelihatannya kompak bin solid.

Mohon maaf. Untuk sebuah gagasan yang bagai tim gurem—semacam Persikad Depok (saya orang Solo kelahiran Depok)—Prakerja ini ibarat Persikad dapat Piala Champion Asia melalui gocak-gocek di belakang layar.

Coba merenung sebentar. Pikirkan hal ini:

Apa istimewanya sebuah gagasan memberikan pelatihan kerja kepada pencari kerja/pengangguran usia muda (18-25 tahun)—yang akhirnya dilaksanakan dengan model jual-beli video?

Itu sudah berlangsung sejak dulu. Lihat PP 31/2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang menurut saya cukup komprehensif dan berstandar jelas: sertifikasi kompetensi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), akreditasi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Link and match-nya pun jelas. Karena mencakup juga pemagangan—pelatihan di tempat kerja langsung. Artinya ada orientasi pada kebutuhan pasar kerja.

Apa istimewanya sebuah program yang tidak dipikirkan—boro-boro konsep dan sistemnya—pendanaannya dari mana? Yang penting kampanye dulu. Anggaran pikir belakangan. Ini tidak bisa dibantah. Menteri Keuangan Sri Mulyani berkata begitu, Januari lalu.

Mungkin ‘momentum’ dan kesengsaraan rakyat-lah yang membikin jadi ‘istimewa’. Mendengar janji kampanye itu, terbayang di benak rakyat—yang sedang kesulitan hidup—bahwa pengangguran akan lenyap, skill akan meningkat, kesejahteraan di depan mata. Selamat tinggal kegelapan hidup.

Itulah pemilu. Itulah politik. Lidah tak bertulang!

Begitu kan?

Anda masih percaya ini kebaikan negara?

200 juta orang di Indonesia perlu melihat angka ini. Perbandingan antara Kartu Prakerja sebelum korona dan setelah korona, yang sama-sama mengacu kepada Perpres 36/2020 dkk. Perbandingan yang sebetulnya tidak mengubah substansi.

Sebelum COVID-19 (target peserta 2 juta)

- Rp1.000.000 (pelatihan online) x 2.000.000 = Rp2.000.000.000.000

- Rp4.000.000 (pelatihan offline) x 2.000.000 = Rp8.000.000.000.000

- Rp550.000 (insentif) x 2.000.000 = Rp1.100.000.000.000

Setelah COVID-19 (peserta 5,6 juta)

- Rp1.000.000 (pelatihan online) x 5.600.000 = Rp5.600.000.000.000

- Rp2.400.000 (insentif mencari kerja) x 5.600.000 = Rp13.440.000.000.000

- Rp150.000 (insentif survei) x 5.600.000 = Rp840.000.000.000

Pos apa yang tidak berubah? Pelatihan online!

Bahkan korona ‘membantu’ menaikkan kuenya sebesar 180%.

Ini saya tidak menggunakan asumsi jika Rp4.000.000 untuk pelatihan offline sesuai rencana sebelum korona juga dilaksanakan melalui model platform digital (kurasi, penyaluran pembayaran, komisi etc).

Korona tidak mengubah hakikat dan dugaan niat ambil untung dari bisnis jual-beli pelatihan online dalam Kartu Prakerja. Korona malah membuat ‘dagangan’ ini makin sedap dan ‘kontekstual’ karena insentifnya dibuat lebih nendang.

Kunciannya manis sekali.

Selama acuannya Perpres 36/2020, Permenko Perekonomian 3/2020, dan Permenkeu 25/PMK.05/2020, permainannya akan seperti itu: beli video dahulu di platform digital, baru terima insentif.

Anda bisa lihat penjelasan tersebut dalam status-status saya sebelumnya.

Kita seperti berhadapan dengan kanker. Sembuh total sulit—kecuali mukjizat—tapi kemoterapi sebagai tindakan paliatif perlu dilakukan. Sayangnya, kemoterapi selain membunuh sel-sel ganas, juga berpotensi membunuh sel-sel baik.

Kritik terhadap bisnis jual-beli video dalam Kartu Prakerja bisa membendung sel ganas itu tetapi berpotensi menghardik balik karena diasumsikan menghambat hak orang mendapat bantuan/insentif saat pandemi.

“Kurang ajar sekali kritikus-kritikus itu. Mulut mangap. Sanggup situ kasih Rp600 ribu per bulan?”

Tadi di diskusi Nusantara TV (rekaman), saya tanya soal itu ke anggota DPR dari Golkar, Maman Abdurrahman. Saya ‘bernegosiasi’ dengan politisi. Apakah mungkin Golkar berposisi untuk membalik urutannya: insentif dulu, kemudian pelatihan dengan format yang diubah lebih baik tanpa transaksi di platform digital.

Tersirat dan tersurat, berat kelihatannya. Argumennya standar: segmennya berbeda, orang butuh dilatih dulu baru mendapatkan insentif, dsb.

Saya ‘turunkan’ posisi dengan, oke pelatihan dulu tapi dengan format yang diubah tanpa transaksi jual beli video di platform digital.

Dijawab seperti mengambang: Prakerja ini seperti kebijakan busway yang awalnya ditentang kemudian manfaatnya banyak. Masukan boleh, secara teknis, untuk evaluasi dan perbaikan. Misal soal verifikasi peserta.

Sistem online, katanya, justru transparan.

Tidak jelas terlihat kehendak untuk mendukung dihentikannya transaksi kali banyak, kali sering di platform digital dalam Kartu Prakerja.

Tapi kita tidak menyerah.

Setidaknya dalam hati, kita harus melawan.

Kita benar.

Kita berdiri tegak lurus dengan langit.

Jangan berhenti.

Salam 5,6 Triliun.

(By Agustinus Edy Kristianto)

Ada yang berubah dari akun Kartu Prakerja saya ini hari. Bulan mulai terlihat. Cair! Pada kolom sertifikat muncul...

Dikirim oleh Agustinus Edy Kristianto pada Kamis, 07 Mei 2020
loading...