Survei INDEF: 66,28% Publik Merespons Negatif Kinerja Pemerintah Menangani COVID-19

(Foto: Twitter @jokowi)

[PORTAL-ISLAM.ID]  INIKAH yang membuat keluar aturan khusus penghinaan presiden terkait wabah corona??? Kepercayaan publik sudah runtuh. Buruk rupa cermin dibanting?

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) melakukan survei terhadap masyarakat terkait kinerja pemerintah dalam menangani virus corona (COVID-19).

Survei ini menggunakan data analyst yang dikumpulkan dari pengguna Twitter sebanyak 145.000 orang yang membicarakan virus corona dan enam portal berita online terbesar. Data tersebut diamati sejak Januari-Maret 2020.

Hasilnya, tampak respons negatif dari masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintah menangani virus corona. Dari 135.000 orang yang telah disaring, sebesar 66,28% memperlihatkan respons negatif sedangkan respons positif hanya 33,72%.

"Itu sentimen negatif ke pemerintah tinggi sekali 66,28%. Jadi saran kami pemerintah harus menaikkan sentimen positif dengan cara jujur, transparan, kemudian sungguh-sungguh dan tidak menganggap remeh," kata Peneliti Senior INDEF Didik Rachbini melalui telekonferensi, Minggu (5/4/2020).

Komunikasi Jokowi dan Terawan 'Belepotan'

Peneliti Senior INDEF Didik Rachbini menjelaskan, alasan masyarakat cenderung tidak puas karena komunikasi antar pemerintah terkait penanganan virus corona sangat buruk. Yang paling banyak mendapatkan sentimen negatif dari masyarakat adalah Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Presiden dan Menkes itu belepotan komunikasinya. Itu hal pertama yang kita lihat dari penelitian ini. Dua orang ini sentimen negatifnya paling tinggi, ini harus diperbaiki," sebutnya.

Selain itu, pemerintah juga dianggap terlalu meremehkan virus corona sejak awal. Sehingga tidak ada persiapan yang matang dalam menangani pandemi ini.

"Ini merupakan hasil bercermin pemerintah karena dari awal sudah bercanda-canda. Misalnya 'tidak mungkin Indonesia kena, kalau kena pakai susu kuda liar'. Jadi komunikasi dari jajaran pemerintah tidak bermutu," sebutnya.

Tidak Ada Larangan Mudik Jadi Pertanyaan

Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani virus corona juga dinilai karena pemerintah tidak konsisten dalam mengambil kebijakan.

Peneliti Senior INDEF Didik Rachbini mencontohkan soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dipilih pemerintah untuk menekan angka penyebaran corona. Tetapi di sisi lain pemerintah malah memperbolehkan mudik yang dianggap sebagai sumber penularan.

"Saya nggak ngerti PSBB itu, pemerintah bilang PSBB tapi boleh mudik. Apa pemerintah ngerti? PSBB tapi boleh mudik kan kacau. Pemerintah membolehkan orang berbondong-bondong untuk mudik, di bus-bus itu lah peternakan virus corona nanti," kata Didik melalui telekonferensi, Minggu (5/4/2020).

Menurut Didik, pemerintah harus memperbaiki komunikasi antar kementerian dan lembaga dalam menangani virus corona. Sehingga dapat memperbaiki sentimen negatif yang timbul di masyarakat.

"Sebelum ada PSBB itu sekolah sudah tutup, sebelum ada PSBB orang sudah di rumah saja. Kalau PSBB saja rakyat itu tidak mengerti, harus lebih dirinci. Sentimen negatif dari masyarakat itu dari komunikasi (pemerintah) yang tidak dimengerti. Saya saja nggak mengerti apalagi rakyat," sebutnya.

Ganggu Pasar Keuangan

Wabah virus corona telah memicu ketakutan yang luar biasa pada investor di pasar keuangan. Pandemi ini benar-benar terasa menggerogoti sektor keuangan.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto mencontohkan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) yang menembus angka Rp 16.000 karena kepanikan pasar akibat corona.

"Mata uang kita rupiah dengan sangat cepat terdepresiasi. Dari Rp 14.000-an jadi Rp 15.000. Dalam waktu 3 hari tembus Rp 16.000, itu luar biasa waktu pertengahan bulan Maret kemarin akhirnya ini tembus level psikologis Rp 17.000. Respons pasar akibat pandemi virus corona ini ternyata juga langsung berimbas ke sektor keuangan," kata Eko dalam telekonferensi, Minggu (5/4/2020).

Jika terus-terusan seperti ini menghantui sektor keuangan, Eko bilang, Indonesia bisa mengalami krisis.

"Ini sebuah situasi yang semakin susah di sektor keuangan, berimbas kepada aspek macam-macam. Peluang terjadinya krisis juga sangat besar kalau tidak bisa ditangani," sebutnya.

Untuk memperbaiki sektor keuangan, Eko menjelaskan, pemerintah harus memperbaiki sentimen masyarakat menjadi positif dalam penanganan pendemi ini.

"Penanganan COVID-19 harus dinilai positif oleh masyarakat. Artinya didukung oleh masyarakat, terus aspirasi masyarakat juga didengar dan dilakukan oleh pemerintah. Ketika itu tidak dilakukan akan susah," ucapnya.

Sumber: detikcom