Kritik Kartu Pra Kerja: Masyarakat Butuh Uang Tunai Bukan Pelatihan


[PORTAL-ISLAM.ID]  Kritik Kartu Pra Kerja: Masyarakat Butuh Uang Tunai Bukan Pelatihan

"Uang ini (biaya pelatihan Rp5,6 triliun) malah diberikan kpd lembaga training online, enak banget yang terima uang itu," ujar Ketua Kebijakan Publik Apindo, Sutrisno Iwantono.

***

Pemerintah telah resmi membuka pendaftaran Kartu Pra Kerja bagi masyarakat. Termasuk, para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun yang belum memiliki pekerjaan dengan mengakses www.prakerja.go.id.

Pendaftaran tahap awal dibuka sejak Sabtu (11/4) sampai Kamis (16/4) pukul 16.00 WIB. Untuk tahap ini, pemerintah memberikan kuota bagi 164.000 masyarakat yang akan mendapatkan pelatihan kerja hingga pesangon.

Nilai manfaat dari Kartu Pra Kerja adalah Rp 3.550.000. Namun Rp 1 juta dipakai untuk biaya pelatihan. Sisanya dibayar sebagai insentif penuntasan pelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan, dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 150.000.

Peluncuran Kartu Pra Kerja di tengah pandemi virus corona ini pun lantas menuai kritik. Kalangan ekonom menilai program tersebut kurang tepat guna di situasi saat ini.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, pada kondisi pandemi virus corona, masyarakat lebih membutuhkan stimulus dalam bentuk bantuan langsung tunai untuk mendorong daya beli di tengah lesunya perekonomian.

"Yang dibutuhkan saat ini kan uang tunai dan sembako, sementara target Kartu Pra Kerja 5,6 juta orang diberi pelatihan online. Kan kurang pas ya. Kalau mau bantu ya cash, transfer model BLT (Bantuan Langsung Tunai) ke tiap orang yang di PHK," ujar Bhima ketika dihubungi kumparan, Minggu (12/4).

Senada, Direktur Eksekutif Riset Core Indonesia, Piter Abdullah menuturkan pemerintah memang harus melakukan penyesuaian soal metode penyaluran bantuan yang lebih efektif.

"Sekarang ini tujuan utama adalah membantu masyarakat yang terkena PHK agar mereka bisa tetap hidup layak di tengah wabah corona. Bukan menyiapkan mereka dengan memberikan pelatihan," kata Piter dihubungi berbeda.

Sebagian besar dari para korban PHK yang bakal mendapatkan kartu Pra Kerja itu, kata Piter, merupakan orang-orang yang telah memiliki skill dan pengalaman. Sehingga, pemberian pelatihan seperti format dalam Kartu Pra Kerja, dinilai kurang tepat.

"Mereka tidak butuh pelatihan, yang mereka butuhkan income pengganti upah yang hilang. Karena itu, untuk sementara ini penyaluran Kartu Pra Kerja yang disalurkan kepada korban PHK, menurut saya hendaknya tidak dalam bentuk pelatihan melainkan bantuan tunai," pungkasnya.

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono, juga mengkritik program Kartu Prakerja. Salah satunya mengenai pelatihan di program prakerja. Menurut dia, saat ini masyarakat butuh makan, bukan pelatihan kerja.

"Contohnya yang ga tepat itu adalah subsidi kartu prakerja, kok diberikan dalam bentuk training. Karyawan yang kehilangan pekerjaan dan rakyat kita perlu makan saat ini, bukan pelatihan," tegas Sutrisno dihubungi Merdeka.com Senin (13/4).

Pemerintah sendiri mengklaim kartu prakerja sekaligus menjadi jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak wabah corona alias covid-19.

Namun, menurut Sutrisno, selama ini kegiatan pelatihan yang di gelar oleh instansi pemerintah dianggap tidak efektif dan cenderung memboroskan keuangan negara. Sebab, hanya untuk membiayai sebuah pelatihan kartu prakerja sebesar Rp1 juta per orang, dianggap terlalu besar untuk sasaran 5,6 juta jiwa dengan total anggaran Rp5,6 triliun.

Dana sebesar itu dinilai akan lebih bermanfaat jika diberikan langsung dalam bentuk uang tunai maupun sembako untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat saat kondisi ekonomi sulit.

"Jangan begitulah, rakyat ini sedang susah, berikanlah uang itu pada yang memang berhak menerimanya!" lanjut dia.

Terkait langkah pemerintah yang menggandeng sejumlah e-commerce maupun startup dalam pelatihan program kartu prakerja berbasis online. Dia menuntut pemerintah untuk menyampaikan alasan dari keputusan tersebut ke publik, sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam penggunaan uang negara.

"Uang ini malah diberikan kepada lembaga training online, enak banget yang terima uang itu," tukasnya.


Sumber: kumparan, merdeka

loading...