Gugus Tugas Akui Tak Sanggup Distribusi Anggaran Jika Lockdown


[PORTAL-ISLAM.ID]  Kepala BNPB Doni Monardo menyebut pihaknya akan kewalahan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberlakukan lockdown. Doni menyebut BNPB akan kewalahan mendistribusikan biaya kebutuhan dasar seluruh rakyat Indonesia.

“Bayangkan kalau kemarin Bapak Presiden memutuskan untuk lockdown atau karantina wilayah, mungkin hari ini BNPB akan kewalahan mendistribusikan anggaran dana sekian ratus juta penduduk Indonesia. Karena kewajiban pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakat,” kata Doni dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI yang digelar secara virtual, Senin 6 April 2020.

Doni menyebut keputusan lockdown harus didasari pertimbangan. Dia kemudian menyinggung kondisi masyarakat di daerah-daerah terpencil.

“Belum lagi masyarakat-masyarakat kita yang ada di daerah-daerah sangat sempit dan kumuh. Satu rumah itu dihuni oleh dua keluarga. Mereka tidur bergantian. Mereka bekerja sebagai tenaga kasar, tempatnya sempit. Kalau lockdown, karantina wilayah bagaimana mereka bisa bergerak,” tutur Doni.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 itu mengapresiasi keputusan Jokowi yang tidak menerapkan lockdown. Doni meyakini Indonesia dapat mengatasi wabah virus Corona lebih baik dari negara lainnya.

“Artinya apa kebijakan yang dibuat di satu sisi, pasti ada satu sisi lain yang kurang bagus. Namun apa pun keputusan kepala negara, maka saya yakin kalau kita semua satu komando. Kita bisa menghadapi COVID-19 ini jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain,” sebut Doni.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus Corona. Penetapan PSBB merupakan kewenangan Menteri Kesehatan berdasarkan permohonan kepala daerah.

Sumber: Detik
loading...