Salamuddin: Kasus Jiwasraya Berawal dari Pencapresan Jokowi di 2019


[PORTAL-ISLAM.ID]  Direktur Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mengatakan, segala macam mega skandal korupsi beririsan dengan berbagai faktor, salah satunya kekuasaan. Dia mencontohkan kasus korupsi yang tengah ramai di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).

“Kisah semua ini berawal dari Pilpres 2019. Ketika sah Presiden Jokowi yang pada 2014-2019 menjabat sebagai presiden dicalonkan lagi pada Pilpres 2019 tanpa harus mengundurkan diri,” kata Daeng dalam Sarasehan Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) di Jakarta Selatan, Kamis 5 Maret 2020.

Atas dasar itu, kata dia, terbukalah peluang korupsi besar terjadi di lembaga pemerintahan sekarang. Menurut dia, dengan keadaan ini banyak sumber daya di pemerintahan dijadikan instrumen untuk melancarkan kejahatan korupsi.

Dia memprediksi, kasus Jiwasraya tidak akan berkesudahan dan akan terus bergulir seperti bola salju.

“Jiwasraya itu mau diurus atau enggak oleh DPR akan menggelinding seperti bola salju. Karena ada beban besar di situ, yakni beban di surat utang negara,” ungkapnya.

“Jadi istilahnya barang ini tidak mungkin bisa disembunyikan, dia akan menggelinding seluruhnya. Kalau disembunyikan dia akan tergulung juga. Jadi untuk apa disembunyikan,” tambahnya.

Menurut Salamuddin, perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia itu secara keseluruhan itu didanai sekitar Rp800 triliun. Karena besarnya dana, para perusahaan asuransi itu diduga bebas bermanuver apapun.

Salamuddin juga mengatakan, permasalahan pada perusahaan asuransi itu yang juga termasuk BUMN digesr masuk ke ranah pidana bukan politik. Karena dengan digeser ke ranah pidana, Presiden Joko Widodo akan selamat. Jika saja masuk ke politik, mungkin saja Presiden Jokowi akan terkena dampak.

“Makin bagus dia bisa menuduh semua perbuatan BUMN ini pidana, jadi tidak bisa digeser ke politik. Misalnya semua orang BUMN dipenjara, pengurusnya di penjara, Jokowi selamat, karena dia berhasil mengatakan, ‘eh ini pidana murni bukan politik’. Tapi kalau dia tidak lakukan, maka saya rasa akan jadi politik,” pungkasnya.

Sumber: Telusur