Pemilu Inggris Pemilu Paling Aneh dan Unik di Dunia, INI FAKTANYA


[PORTAL-ISLAM.ID] Inggris baru saja menggelar pemilihan umum pada Kamis (12/12/2019). Pemilu ini untuk memperebutkan 650 kursi parlemen.

Hasilnya Partai Konservatif menang telak 365 kursi atau 56%, sehingga Boris Johnson tetap menduduki jabatan perdana menteri Inggris.

Pemilu Unik dan Paling Aneh

Inggris dikenal sebagai negara demokrasi tertua di dunia, tetapi juga sebenarnya punya pemilu yang mungkin teraneh.

Inilah pemilu di Inggris, negara dengan ekonomi kelima terbesar di dunia, pemilik senjata nuklir dan punya kursi tetap di Dewan Keamanan PBB.

1. Tidak perlu membawa bukti identitas diri untuk bisa memilih

Proses pada hari pemungutan suara di Inggris sederhana saja.

Tinggal datang ke tempat pemungutan suara - biasanya dekat dengan tempat tinggal pemilih - lalu beritahu nama dan alamat Anda ke petugas, maka Anda akan dapat surat suara.

Coret dengan tanda "X" untuk calon pilihan, masukkan kertas suara ke kotak suara - selesai sudah.

Yang mengejutkan banyak orang di dunia adalah: tidak perlu bawa bukti diri seperti kartu tanda penduduk, dan jari pemilih tidak akan dicelup ke tinta sesudah memilih.

Alasan utamanya karena tidak ada sistem kartu tanda penduduk (KTP) yang berlaku nasional di seluruh Inggris Raya, dan sekitar 3,5 juta orang tidak punya alternatif seperti SIM atau paspor.

Ada usulan untuk menunjukkan kartu pengenal atau membuat semacam kartu pemilih yang wajib ditunjukkan saat pemungutan suara - dan ini sudah diberlakukan untuk sebagian pemilih yang tinggal di Irlandia Utara.

Banyak yang beranggapan tak perlu ada perubahan karena pada pemilu terakhir tahun 2017 lalu, hanya ada satu tuduhan kecurangan dari 44,4 juta suara yang masuk.

Ketika uji coba pemungutan suara dilakukan dengan memperlihatkan tanda pengenal, ratusan orang ditolak dan gagal memilih karena mereka tak punya tanda pengenal yang tepat.

2. Orang mati mungkin menentukan siapa yang terpilih

Pemilih tak perlu datang langsung untuk memilih dan bisa melakukannya lewat pos. Kertas suara akan dikirim ke rumah pemilih dan bisa diposkan kembali.

Ini bisa dilakukan berminggu-minggu sebelum waktu pemungutan suara.

Faktanya, jumlah orang tua di Inggris banyak dan mereka bisa saja mengirim suara lewat pos dan meninggal dunia sebelum penghitungan suara dilakukan.

Di pemilu lalu, seorang anggota parlemen menang di daerah pemilihannya dengan beda hanya dua suara. Maka bisa dipastikan bahwa suara orang mati bisa menentukan siapa yang terpilih.

Kemenangan satu dua suara bisa menentukan siapa yang bakal menjadi perdana menteri.

3. Kebanyakan anggota parlemen Inggris tidak dipilih lewat pemungutan suara

Seperti di banyak negara, parlemen di Inggris ada dua kamar. Sebanyak 650 anggota parlemen (MP) di House of Commons dan hampir 800 bangsawan duduk di House of Lords.

Seluruh MP dipilih dalam pemilihan umum, tapi warga biasa tidak bisa memilih para bangsawan yang duduk di House of Lords atau Majelis Tinggi.

Hampir seluruh keanggotaan di House of Lords berlaku seumur hidup dan mereka duduk di sana karena ikatan darah atau atas dasar penunjukan.

Sekitar 10% anggota House of Lords adalah bangsawan dari garis keturunan.

Termasuk di dalamnya Earl of Caithness Keduapuluh karena keluarganya mendapat gelar itu lebih dari setengal milenium lalu, tahun 1455, sehingga ia bisa duduk di House of Lords.

Hampir sisanya ditunjuk untuk duduk di House of Lords seumur hidup karena mereka memiliki karir sukses sebagai pegawai negeri sipil, di kemiliteran atau dalam profesi seperti seni dan ilmu pengetahuan.

Bisa juga mereka di sana lantaran ditunjuk oleh atau bekerja untuk partai politik.

Tidak ada aturan kaku mengenai ini, tapi secara umum partai berkuasa menunjuk lebih banyak bangsawan dan partai oposisi kebagian lebih sedikit.

Selain itu ada 26 uskup paling senior dari Church of England, Gereja Anglikan, yang mendapat kursi di House of Lords sampai mereka pensiun dari gereja.

Tidak ada pemuka agama lain secara otomatis mendapat tempat di House of Lords.

4. Tidak ada aturan siapa yang bisa menjadi Perdana Menteri Inggris

Jika pemilih ingin menjadi presiden Amerika, konstitusi negeri itu menyaratkan pemilih harus warga negara Amerika, sekurangnya berumur 35 tahun dan telah menjadi penduduk Amerika sekurangnya 14 tahun.

Untuk menjadi Perdana Menteri Inggris? Tak ada syarat sama sekali.

Panduan tertulis satu-satunya dari Cabinet Office Manual Inggris menyatakan bahwa perdana menteri "normalnya diambil dari partai politik yang menguasai kursi mayoritas di House of Commons".

Namun pada tahun 1963, Sir Alec Douglas-Home menjadi perdana menteri ketika ia menjabat sebagai anggota House of Lords.

Ia menanggalkan kebangsawanannya dan selama dua minggu menjadi orang biasa sampai memenangkan pemilu sela lalu kemudian menjadi anggota House of Commons.

Cabinet Office Manual itu bukan dokumen hukum, melainkan hanya panduan yang ditulis oleh pegawai negeri paling senior di Inggris .

Panduan ini juga mengatur bagaimana negosiasi koalisi harus dilakukan seandainya satu partai tidak mendapatkan suara mayoritas di House of Commons sesudah pemilu.

Namun panduan ini tidak mengikat secara hukum.

Jika hasil pemilu tidak konklusif, dan partai politik tak bisa membentuk koalisi (terutama lihat kebijakan soal Brexit membuat jurang perpecahan semakin lebar) maka bisa terjadi kekacauan.

5. Buat beberapa juta orang, suara mereka tidak terlalu relevan

Hasil pemilu ditentukan oleh yang namanya kursi mengambang yang beralih dari satu partai ke partai lainnya.

Dari 650 daerah pemilihan yang diperebutkan pada pemilu kali ini, 192 di antaranya belum pernah beralih pemenangnya sejak Perang Dunia Kedua.

Jumlah penduduk di daerah-daerah itu totalnya 14 juta orang, siapapun calon yang dipilih, hasilnya tidak akan berubah.

Masalah ini bersumber dari demografi di Inggris di mana sebagian daerah selalu memilih Partai Buruh atau Partai Konservatif, tanpa perubahan.

Sistem pemilihan di Inggris populer karena ini berarti setiap daerah pemilihan memiliki wakilnya di parlemen dan biasanya ini memberi hasil yang menentukan.

Satu partai biasanya jadi pemenang dan memerintah sendirian.

Namun keburukan sistem ini - berbeda dengan sistem perwakilan proporsional seperti yang berlaku di Indonesia - banyak suara yang hilang dan tak terhitung serta jadi tak relevan.


Sumber: BBC