[PORTAL-ISLAM.ID] Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menyebut salah satu ancaman bagi Indonesia adalah jika gagal membangun transisi menuju pelembagaan demokrasi. Dia prihatin, 21 tahun sudah reformasi, tapi transisi terus diperpanjang.
“Inilah tema yang perlu diangkat agar kita paham gambar besar kegagalan manajemen transisi kita” kata Fahri melalui akun resminya, Senin 9 Septembrr 2019.
Dia mengatakan, sudah banyak negara gagal menuju demokrasi, tertahan sebagai negara demokrasi tanpa kesejahteraan. Selain itu, banyak lagi kasus transisi yang gagal.
“Indonesia tidak boleh menjadi contoh kegagalan mengelola transisi menuju demokrasi. Kita harus menjadi contoh sukses,” ucapnya.
Indonesia melalui perjuangan panjang menjadi negara demokrasi, maka itu dia memberi perhatian serius tentang kemungkinan gagalnya.
“Salah satunya adalah apabila transformasi gagal kita lakukan secara sistemik. Lalu ada yang ingin jalan pintas,” katanya.
Ini karena demokrasi mencampur 2 unsur sekaligus: kebebasan (freedom) di satu sisi dan aturan hukum (rule of law) di sisi lain. Jaminan bagi pelaksanaannya adalah adanya institusi publik yang kuat. Hal ini menyangkut akuntabilitas dan transparansinya.
“Jika otoritarianisme mengandalkan kekuatan individu di atas kekuatan institusi, maka sebaliknya demokrasi menempatkan kekuatan pada institusi. Sehingga, datang dan perginya individu dengan berbagai keunikannya tidak menggangu sistem secara umum. Ini rahasia demokrasi,” ujarnya.
Institusi penegak hukum adalah lembaga prioritas untuk disiapkan agar transisi Indonesia tidak mengalami kegamangan transisional. Hal ini karena institusi penegak hukum yang menjadi wasit dalam penguatan institusi inti.
“Itulah sebabnya Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah terpenting,” ucap dia.
Tak hanya itu, dalam transisi, sebuah bangsa mengalami ‘goncangan’ politik, sosial, dan ekonomi yang keras sekali. Tidak ada cara lain menghadapinya kecuali menghadirkan institusi yang membantu resolusi konflik sosial, menebar keadilan, dan mendukung kemajuan ekonomi.
Maka, sikap ‘bebas’ dari transisi demokrasi itu hanya mungkin dilalui dengan menghadirkan institusi negara yang kuat. “khususnya institusi inti demokrasi itu sendiri (legislatif, judikatif dan eksekutif). Inilah orkestra pelembagaan,” ujarnya.
Sumber: IndonesiaInside
