[PORTAL-ISLAM.ID] Pengelolaan negara ini memang serampangan terlihat dalam keputusan pemindahan Ibu Kota, seperti kata Prof. Dr. Didik J. Rachbini.
(Baca: Prof. Didik J. Rachbini: Keputusan Pindah Ibu Kota Serampangan)
Hal ini juga yang membuat tokoh dan pejabat senior Prof. Emil Salim akhirnya ikut turun gunung dalam persoalan pindah Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan.
Wacana pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan diselimuti berbagai pro dan kontra. Salah satunya dari Prof. Emil Salim, yang pernah menjabat sejumlah posisi menteri di era pemerintahan Presiden Soeharto.
Menurut Emil, beberapa alasan pemerintah untuk memindahkan ibu kota yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan gagasan ibu kota baru dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) keliru.
"Saya berpendapat makalah paper Bappenas yang saya terima, saya terima alasan pindah ibu kota, saya baca, saya anggap keliru," tutur Emil dalam diskusi publik yang bertajuk 'tantangan persoalan ekonomi sosial dan pemerintahan ibu kota baru' INDEF, di Restoran Rantang Ibu, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019), seperti dilansir detikcom.
Emil membeberkan soal alasan pemerintah yang menilai ibu kota harus pindah dari Jakarta karena faktor potensi bencana alam, tingkat kemacetan, krisis air bersih, dan polusi udara. Menurut Emil, pemerintah seharusnya memperbaiki 'rusaknya' Jakarta tersebut, bukan malah memindahkan ibu kota.
"Jadi (kalau) Jakarta itu rusak. Logika saya, lah kalau rusak harus diperbaiki. Tapi ini menjadi alasan untuk pindah. Lah, kalau pindah kan lantas biaya untuk memecahkan masalah Jakarta bagaimana?" ujar Emil.
(Dulu kata Walikota Solo bilang gak susah-susah amat perbaiki Ibu Kota. Terus saat jadi Gubernur bilang persoalan Jakarta akan lebih mudah diatasi jika jadi Presiden. Loh sekarang jadi Presiden mengatasinya dengan pindah Ibu Kota.)
Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Indonesia ini juga menyoal dalih pemerintah yang mencontoh beberapa negara yang berhasil memindahkan ibu kota seperti Malaysia, Brasil, Korea Selatan, Kazakhtan, dan sebagainya. Kata Emil, negara-negara tersebut adalah negara kontinen atau sebagian besar wilayahnya merupakan daratan. Sedangkan, Indonesia adalah negara maritim. Maka pemindahan ibu kota ini sangatlah sulit.
"Lantas apa yang dikatakan (alasan pindah Ibu kota)? Banyak negara yang sudah pindah, Brasil, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhtan berhasil. Lah, ini kan negara kontinen, kita negara kepulauan, 17.000 pulau, kita diapit dua samudera, lalu lintas Maritim. Kau bisa jalan kaki ke Brasilia, bisa jalan kaki ke Putra Jaya, tapi kau tidak bisa jalan kaki ke Kalimantan. Kok disamakan negara kontinen dengan negara kepulauan?" terangnya.
Kemudian, menurut Mantan Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup di era Presiden Soeharto itu, memindahkan ibu kota ke Kalimantan karena letaknya di tengah pulau Jawa tidaklah tepat. Di abad ke-21 ini, ia mengatakan sentral negara bukanlah dilihat dari fisik atau letaknya, melainkan dilihat dari akses atau sarana perhubungannya dengan pulau lain atau negara lain. Sehingga, menjangkau daerah lain dari Jakarta bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi di abad ke-21 ini.
"Teknologi komunikasi ada di tangan kita, seluruh Indonesia bisa diraih dengan teknologi itu, tidak harus fisik harus di tengah negara, ini abad ke 21. Kenapa teman saya di Bappenas kok lupa itu?" bebernya.
(Lah baru saja Jokowi bilang buat apa studi banding kan sudah ada smartphone. Lah buat apa pindah Ibu Kota, kan sudah ada teknologi?)
Emil juga memaparkan soal kondisi Jakarta dan beberapa wilayah di utara pulau Jawa yang terkikis air laut sehingga terancam banjir. Maka 167 juta penduduk pulau Jawa harus diselamatkan.
"167 juta jiwa terancam bencana banjir karena bagian utara Pulau Jawa sinking, jadinya banjir. Tapi mana tanggung jawab Bappenas yang menyatakan ini harus pindah? Astagfirullah, saya bukan orang Jawa tapi saya menangis membaca ini," ucap Emil yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan di era 70-an tersebut.
Untuk itu, ia meminta Bappenas maupun lembaga pemerintahan terkait untuk mempertimbangkan pendapat dari publik dan juga akademisi. Ia bahkan mengajak Bappenas adu logika soal wacana pemindahan ibu kota ini.
"Saya tidak anti Bappenas, tapi mari adu logika dengan logika, demi selamatnya Presiden Jokowi," tandasnya. [detikcom]
