STOP PEMBOHONGAN PUBLIK! UNTUK MENJATUHKAN ANIES DAN MENAIKKAN RISMA


[PORTAL-ISLAM.ID]  STOP PEMBOHONGAN PUBLIK UNTUK MENJATUHKAN ANIES DAN MENAIKKAN RISMA

(1) MENAIKKAN RISMA

Klaim Risma pengelolaan sampah 30 Miliar ternyata tidak sesuai realita dilapangan.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyebut anggaran pengelolaan sampah di Surabaya sebesar Rp 30 miliar.

Hal itu disampaikan Risma ketika ditanya Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus ketika DPRD dan Pemprov DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, Senin (29/7/2019).

Ternyata anggaran pengelolaan sampah Surabaya bukan Rp 30 miliar.

Dilihat dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019, anggaran pengelolaan khusus sampah senilai Rp 160.643.003.489 (160 M) itu masuk dalam program pengelolaan kebersihan.

Secara keseluruhan, anggaran yang tertuang dalam program pengelolaan kebersihan di RKPD tahun 2019, nilainya sebesar Rp 474.924.244.882 (474 M).

Link:

https://surabaya.kompas.com/read/2019/08/01/18484171/risma-sebut-anggaran-pengelolaan-sampah-di-surabaya-rp-30-miliar-ini?page=all

https://kumparan.com/@kumparannews/risma-klaim-rp-30-m-tapi-data-rkpd-anggaran-sampah-surabaya-rp-474-m-1ra0734NKVX

***

(2) MENJATUHKAN ANIES

Terkait Anggaran Sampah DKI

Nasdem Sebut Anggaran Pengelolaan Sampah DKI Rp 3,7 Triliun, Bagaimana Faktanya?

Ternyata Rp 3,7 Triliun BUKAN ANGGARAN PENGELOLAAN SAMPAH DKI..

TAPI... Rp 3,7 Triliun merupakan anggaran total Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta beserta suku dinas tiap wilayah dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) di bawah Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk pengelolaan sampah di DKI Jakarta berikut faktanya:

- Anggaran Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) tahun 2016 masa kepemimpinan Ahok sebesar Rp 314 M

- Anggaran Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) tahun 2018 masa kepemimpinan Anies sebesar Rp 314 M

- Anggaran Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) tahun 2019 naik 4 kali lipat jadi Rp 1,1 T.

Dengan rincian:
- Pengadaan lahan ITF 750M di Sunter
- Sisanya sekitar 300an Miliar untuk biaya pengelolaan sampah tahunan.

(Artinya, jika tak ada proyek ITF, anggaran pengelolaan sampah DKI hanya sekitar Rp 336.537.095.446 / Rp 336 M)

Artinya anggaran pengelolaan sampah di DKI Jakarta sejak Ahok hingga Anies tidak mengalami perubahan signifikan, hanya dikisaran 300 Miliar. Naiknya anggaran karena ada pengadaan lahan ITF sebesar 750 Miliar.

Intermediate Treatment Facility (ITF)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk menangani permasalahan sampah tersebut dengan membangun alternatif fasilitas pengolahan sampah di dalam kota. Fasilitas pengolahan sebagaimana dimaksud yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau Intermediate Treatment Facility (ITF).

Sesuai dengan Masterplan Pengelolaan Sampah Provinsi DKI Jakarta, fasilitas tersebut akan dibangun di 4 (empat) lokasi berbeda di DKI Jakarta, antara lain di Sunter, Marunda, Cakung, dan Duri Kosambi, sehingga apabila fasilitas ini dibangun, maka akan dapat mengurangi ketergantungan dengan TPST Bantargebang.

Pembangunan PLTSa/ITF ini bertujuan untuk mereduksi sampah sebanyak 80- 90% dari kapasitas total jumlah sampah pada setiap fasilitas PLTSa/ITF. Pengolahan sampah tersebut melalui perubahan bentuk, komposisi, dan volume sampah dengan menggunakan teknologi pengolahan sampah tepat guna dan ramah lingkungan yang memenuhi persyaratan teknis, finansial, dan sosial.

Semoga masyarakat Indonesia bisa jeli dan tidak mudah dibohongi oleh poli-tikus.

Link:
https://tirto.id/mengapa-anggaran-pengelolaan-sampah-dki-lebih-besar-dari-surabaya-efkr
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/30/21054531/bestari-sebut-anggaran-pengelolaan-sampah-dki-rp-37-triliun-bagaimana?page=all
https://upst.dlh.jakarta.go.id/itf/index

Loading...