[PORTAL-ISLAM.ID] Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aswar Hasan seorang radikal. JK menilai Aswar adalah sosok orang yang moderat dan tidak radikal.
"Sebenarnya Aswar itu orang baek dan moderat, tidak radikal," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (30/7/2019).
JK menduga tudingan itu muncul lantaran Aswar pernah menjabat sebagai Sekretaris Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) yang berbasis di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun menurutnya, KPPSI adalah organisasi dakwah yang hanya ingin agar syariat Islam ditegakkan.
Syariat yang dimaksud, kata JK, adalah pelaksanaan ibadah yang dilakukan sewajarnya oleh umat Islam di antaranya salat dan puasa.
"Komite ini mencakup seluruh organisasi di Makassar, baik itu ormas, NU, atau Muhammadiyah. Syariat Islam kan sederhana, tiap hari kita juga melaksanakan syariat Islam, ya salat, puasa. Jadi tidak ada unsur radikalisme dalam syariat itu," kata JK, yang juga merupakan tokoh Makassar itu.
JK menegaskan bahwa Aswar maupun KPPSI sama sekali tak radikal. Menurutnya, Aswar justru menjadi pihak yang meredam keinginan orang-orang yang ingin menyalahgunakan komite tersebut.
"Lembaga itu bukan radikal dan Aswar juga bukan orang radikal. Jadi jangan alergi ke pelaksanaan syariat Islam, orang yang melaksanakan itu biasa saja. Dan dia itu orang halus saja, moderat saja, buktinya lembaga itu biasa saja, tidak berbuat apa-apa," ucap JK.
Sebelumnya viral di media sosial yang menyebut Aswar seorang yang radikal. Ia disebut berafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan pernah bergabung dalam KPPSI yang dituding mendukung radikalisme. Namun Aswar menegaskan bahwa dirinya adalah seorang yang moderat.
Eks Wakil Ketua KPI Ezki Suyanto (@ezkisuyanto) berkicau dalam akun Twitter-nya, "Salah satu yang terpilih menjadi komisioner KPI hasil jejak digital ternyata pendukung bahkan mantan sekjen syariat Islam. Apakah masih bisa dipertimbangkan kasihan tv2 kita nanti."
Aswar sendiri termasuk salah satu dari sembilan komisioner KPI yang telah disahkan oleh DPR pada 16 Juli lalu. Kesembilan anggota itu ditetapkan dalam rapat paripurna DPR ke-22 masa persidangan V tahun sidang 2018-2019.
Sumber: CNNIndonesia
