[PORTAL-ISLAM.ID] Mantan Menteri Keuangan Boediono menyebutkan, ada beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satunya, penguasaan informasi teknologi (IT) dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi di era digitalisasi saat ini.
Boediono menjelaskan, IT merupakan senjata ampuh untuk mengumpulkan data penerimaan di sektor perpajakan. Tidak terkecuali dalam mengambil keputusan dan merancang kebijakan.
"Big data atau data analytics harus sudah masuk jadi bagian aspek di setiap keputusan di negara kita," tuturnya dalam acara ramah tamah Hari Pajak di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin 15 Juli 2019.
Mengumpulkan data menggunakan IT, disebut Boediono, merupakan upaya yang lebih efektif dibanding dengan mengandalkan sistem lama, yakni mengumpulkan secara statistik dan menganalisa sendiri. Sebab, pada umumnya, penghitungan statistik cenderung tidak komprehensif atau menggambarkan populasi keseluruhan.
Selain itu, pemanfaatan IT akan membantu meringankan beban tenaga dan waktu bagi pemerintah. Hanya saja, Boediono menekankan, kunci utamanya bukan terletak pada pembelian peralatan, melainkan sumber daya manusia.
"Bagaimana kita membangun kapabilitas manusia yang dapat melakukannya di dalam organisasi," ujar mantan wakil presiden periode 2009-2014 itu.
Langkah lain yang juga harus diperhatikan adalah kondisi eksternal. Dunia kini sedang mengalami globalisasi yang begitu cepat di tengah kondisi perang dagang dan proteksionisme sejumlah negara.
Boediono menuturkan, pemerintah tidak cukup melihat permasalahan dalam negeri, juga harus di luar negeri. Artinya, kemampuan diplomasi menjadi sangat penting. Apabila tidak, potensi perpajakan justru dapat diambil oleh negara lain.
Yang terakhir, Boediono menambahkan, pekerjaan ke depan bagi pajak akan sangat kompleks dan tidak mudah. Meski menulis teori perpajakan terkesan mudah, pengaplikasiannya di dunia nyata tidak seperti itu. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan politis.
Boediono menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mulai mengarah kepada poin tersebut. Hal ini dicermati Boediono dalam pidato Visi Indonesia Jokowi pada Ahad 14 Juli 2019 malam.
Boediono menyebutkan, Jokowi akan memberi peluang bagi 'anak buahnya' untuk menjalankan kebijakan yang agak pahit, namun mampu memberikan hasil luar biasa di masa mendatang.
Peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara umum. Sebab, sering kali, kebijakan di sektor keuangan kurang populer mengingat dampaknya yang dianggap 'pahit' oleh beberapa kalangan.
Tapi, Boediono menegaskan, kebijakan pahit tersebut justru memiliki potensi untuk menciptakan hasil yang manis dalam jangka panjang. “Short term pain, long term gain," katanya.
Sumber: Republika
