[PORTAL-ISLAM.ID] Kampanye terbuka pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, di Lapangan Pelabuhan Perikanan Bastiong Ternate, Maluku Utara, Minggu (7/4/2019), ternyata menyisakan persoalan.
Koordinator massa kampanye capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Maluku Utara, Kiki Nurain, mengatakan bahwa sampai saat ini, mereka belum dibayar pihak panitia.
Kiki bilang, kampanye ini diprakarsai oleh Aliansi Anak Negeri Indonesia Timur Maluku Utara. Sesuai kesepakatan awal, peserta kampanye akan diberi uang Rp 50.000 per orang usai kampanye.
"Tapi sampai sekarang dorang (mereka - pihak panitia) belum kasih (uang). Saya ditagih massa kampanye. Karena saya koordinator," tutur Kiki, kepada cermat di Ternate, Rabu (10/4/2019).
Lantaran terus ditagih, Kiki akhirnya protes melalui tulisan yang diunggah di media sosial Facebook. Namun, dua unggahan tersebut akhirnya dihapus.
"Pihak aliansi yang minta. Jadi saya hapus. Tapi mereka janji akan cairkan uangnya. Tapi sampai sekarang belum," ujar Kiki.
Kiki menyebut, kemarin dirinya bertemu dengan Ketua Aliansi Anak Negeri Indonesia Timur Maluku Utara, Akmal Iskandar Alam. Mereka membahas persoalan ini.
Dalam pertemuan itu, Kiki mengatakan bahwa Akmal sempat meminta untuk menghapus unggahan tersebut agar proses pencairan anggaran segera dilakukan. Bahkan, Kiki mengaku diancam.
"Kalau kita (saya) mau lawan ngana (kamu), bisa. Karena jumlah torang (kami) banyak. Sedangkan ngana (kamu - Kiki) hanya seorang diri," tutur Kiki menirukan ucapan Akmal.
Setelah dari pertemuan itu, Kiki diminta Akmal menunggu di salah satu pelabuhan penyeberangan speedboat di Ternate.
"Saya menunggu hingga jam 2 malam, tapi mereka tidak datang," katanya.
Kiki bilang, dalam kampanye tersebut, sejumlah massa dari beberapa kelurahan di Ternate turut dilibatkan. Seperti Kelurahan Tobona, Kampung Pisang, Tanah Tinggi, Bastiong, Mangga Dua, Kalumata, dan beberapa kelurahan lainnya.
"Saya koordinator massa kampanye dari Kelurahan Tobona. Jumlah kami sekitar 80 orang. Tapi kami gabung dengan Kampung Pisang. Jadi sekitar ratusan. Setahu saya sebagian kelurahan sudah dibayar. Kecuali Tobona," imbuhnya.
Sumber: Kumparan
