Waktu Debat Ide Prabowo Naikan Gaji Kepala Daerah Untuk Cegah Korupsi DITOLAK, Sekarang Kemendagri Wacanakan Kenaikan Gaji Kepala Daerah Untuk Cegah Korupsi


[PORTAL-ISLAM.ID]  Cegah Kepala Daerah Korupsi, Kemendagri Wacanakan Kenaikan Gaji

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut persoalan penghasilan atau gaji menjadi salah satu penyebab kepala daerah terlibat korupsi. Sebagai pencegahan, Kemendagri menyatakan peningkatan gaji kepala daerah menjadi prioritas.

"Saya pikir salah satu faktor pemicu kepala daerah selalu mencari-cari sumber pembiayaan alternatif bahkan di luar ketentuan hukum. Ke depan soal peningkatan penghasilan tetap kepala daerah atau wakil kepala daerah patut menjadi prioritas. Ini penting agar sang pemimpin daerah yang kita pilih melalui proses pilkada, yang dipilih secara langsung, yang begitu mahal, tidak tumbang seketika karena soal-soal korupsi," kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharudin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/1/2019).

Hal itu disampaikan Bahtiar terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Mesuji Khamami.

Link: https://news.detik.com/berita/d-4399319/cegah-kepala-daerah-korupsi-kemendagri-wacanakan-kenaikan-gaji

***

Ide Menaikkan Gaji Kepala Daerah Untuk Mencegah Korupsi pertama kali disampaikan calon presiden Prabowo Subianto saat Debat Pertama Capres Cawapres pada Kamis pekan lalu (17/1/2019).

Prabowo Subianto: Gaji kepala daerah harus besar hindari korupsi

Prabowo mengatakan, perlu ada terobosan dengan menaikkan gaji kepala daerah, pejabat daerah dan pejabat negara; untuk meminimalkan perilaku korupsi.

"Bagaimana bisa seorang gubernur gajinya hanya Rp8 juta, kemudian dia mengelola provinsi umpamanya Jawa Tengah, yang lebih besar dari Malaysia, dengan APBD yang lebih besar. Jadi ini hal-hal yang tidak realistis," kata Prabowo.

https://pemilu.antaranews.com/berita/788766/prabowo-subianto-gaji-kepala-daerah-harus-besar-hindari-korupsi

Ide Prabowo itu saat debat ditolak petahana juga para pendukungnya. Yang ramai malah soal Jawa Tengah Malaysia yang diplintir jadi "luas" padahal "besar".

Tapi sekarang Pemerintah via Kementerian Dalam Negeri akhirnya "mengakui" dan "setuju" kenaikan gaji kepala daerah sebagai salah satu cara (bukan satu-satunya) untuk mencegah korupsi.