APA Susahnya PDI P dan TKN Minta Maaf Soal Poster Raja Jokowi?


[PORTAL-ISLAM.ID]  Poster yang menampangkan Joko Widodo lengkap dengan mahkota raja sempat tersebar di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Munculnya poster itu sempat membuat PDI P berang karena dianggap melakukan kampanye hitam.

Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Pereira beranggapan bahwa poster itu merupakan produk musuh. Alat peraga kampanye (APK) itu diklaim Andreas bukan merupakan produk PDIP untuk kampanye.

“APK siluman. Sesuatu yang jauh dari fakta diri Jokowi yang sebenarnya,” kata Andreas kepada reporter Tirto, Selasa pekan lalu.

Tiga hari sesudahnya, relawan pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang menyebut dirinya Kaukus Anak Muda Indonesia (KAMI) mengaku bertanggung jawab atas pemasangan poster itu.

Pengakuan itu disampaikan Koordinator KAMI, Ade Irmanus Sholeh. Ia mengaku KAMI sudah mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi dua periode awal November 2018 lalu.

Menurut Ade, tidak ada arahan poster harus seperti apa sehingga KAMI kemudian mendistribusikan poster itu.

“KAMI semua koordinator kota dan kabupaten tidak dijelaskan secara gamblang dan jelas terkait spesifikasi gambar. Hingga akhirnya pengurus PDI P merasa keberatan dengan gambar Jokowi yang mengenakan mahkota dan logo partai,” kata Ade, Sabtu 16 November 2018.

Keterangan Ade yang menyebut KAMI sebagai relawan Jokowi disangsikan Andreas. Alasannya, poster dari relawan tak memuat logo partai, yang dalam poster itu memuat logo PDIP.

Sama seperti Andreas, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga sempat meragukan keterangan Ade. Hasto memandang ada upaya untuk mendiskreditkan PDI P lewat kampanye hitam.

Namun setelah KAMI terkonfirmasi sebagai relawan Jokowi, Hasto tak berani berkomentar macam-macam. Ia hanya menegaskan TKN Jokowi-Ma’ruf akan menggantinya dengan poster lain.

“Poster-poster tersebut telah kami lepas dan kemudian kami akan pasang poster yang didesain sesuai dengan karakter kepemimpinan dari Pak Jokowi,” kata Hasto, Senin 19 November 2018 kemarin.

Setelah kasus ini sudah jelas, kenapa PDIP tak minta maaf atas gembar-gembor tudingan kampanye hitam dari lawan?

Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf dari Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago tak merasa PDIP perlu meminta maaf atas kegaduhan yang mereka buat. Menurutnya, seharusnya masyarakat memaklumi ulah relawan yang tidak bisa dipantau TKN dan partai.

“Namanya juga relawan, mungkin cuma kreativitas saja, itu kan kostum Kresna dalam pewayangan,” kata Irma kepada reporter Tirto, Selasa 20 November 2018.

“Apa itu merugikan orang lain?” kata Irma menambahkan.

Ibarat Maling Teriak Maling

Anggapan Irma yang menyebut “Apa itu merugikan orang lain?”, ditanggapi Andre Rosiade, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Menurut Andre, PDIP dan kubu Jokowi seakan tak mau disalahkan, padahal mereka seharusnya minta maaf atas kegaduhan yang mereka buat.

“Udah, nuduh-nuduh orang dengan berapi-api, minta maaf, enggak,” kata Andre kepada reporter Tirto.

Andre mengibaratkan sikap PDIP seperti “maling teriak maling.” Ia pun menyebut kubu Jokowi-Ma’ruf berbeda karakter dengan kubu Prabowo-Sandi. Andre menyebut, kubu Prabowo-Sandi dua kali meminta maaf atas kesalahan yang mereka lakukan. Pertama soal hoaks Ratna Sarumpaet, kedua soal Sandiaga melangkahi makam.

“Itu beda karakter dan mental kubu kami dengan kubu sebelah,” kata Andre.

Ada Gengsi PDIP

Ketidakmauan PDIP dan TKN Jokowi-Ma’ruf meminta maaf terkait poster Jokowi raja dinilai dosen ilmu politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin dilatari masalah gengsi.

“PDIP gengsi mengakui persoalan ini terjadi di internal mereka karena sudah terlanjur menuduh orang lain,” jelas Ujang kepada reporter Tirto.

Meski begitu, Ujang menilai tidak ada yang salah dengan pemasangan poster Jokowi raja. Oleh karena itu, Ujang menilai, PDIP tidak perlu ragu meminta maaf karena masyarakat akan memahami kesalahan komunikasi antara partai dan relawan.

“Kalau diam saja tentu PDIP akan dijadikan serangan (karena) belum ada kejelasan tapi sudah berniat menuduh. Artinya PDIP bisa dianggap sebagai partai yang memutarbalikkan fakta,” kata Ujang.