ADA YANG GERAH.. PDIP Sebut Cabut Izin Reklamasi Bertentangan dengan Pemerintah Pusat


[PORTAL-ISLAM.ID] Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin reklamasi menuai pro dan kontra. Banyak pihak yang mendukung keberanian Anies, namun PDIP justru menyebut keputusan itu bertentangan dengan aturan pemerintah pusat.

Anggota DPRD Fraksi PDIP Gembong Warsono mengatakan, jika keputusan ini permanen akan bertentangan karena aturan reklamasi belum selesai.

"Kan yang aturan daerah yang mengatur reklamasi belum selesai, berarti bertentangan dengan pemerintah pusat, dong," kata Gembong Warsono saat dihubungi VIVA pada Kamis, 27 September 2018.

Selain itu, Gembong juga mengatakan bahwa pemerintah pusat sudah mengeluarkan hak pengelola lahan, yang sudah diatasnamakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Itu harus diatur Pemerintah Provinsi.

Link: https://www.viva.co.id/berita/metro/1079145-pdip-sebut-cabut-izin-reklamasi-bertentangan-dengan-pemerintah-pusat

***

Sontak penentangan PDIP ini mendapat kecaman dari warganet.

"Ya jelas bertentangan dengan pusat, pasti ada yang makan duit reklamasi di pusat, gak mungkin enggak," ujar @helmifelis.

"Apapun Kebaikan Yg Dilakukan Pasti Bertentangan Dengan PDIP ...SebetulNya PDIP itu Bela Wong Cilik Apa mencekik WOng Cilik ???" komen @Jokoelie.