"Semua orang kaget dan gaduh ketika KPK mengumumkan Komjen Pol Budi Gunawan jadi tersangka. Saya bertanya dalam hati, kok KPK bisa secepat ini memutuskan yang bersangkutan jadi tersangka?" ungkap Hasanuddinn kepada Kantor Berita Politik RMOL, beberapa saat lalu (Selasa malam, 13/1).
Beberapa waktu lalu, anggota DPR ini menyatakan penunjukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapokri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sama sekali tidak melanggar aturan atau prosedur.
Kata dia, penunjukan telah melalui tahap seleksi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang merekomendasikan lima nama. Presiden pun menggunakan hak prerogatifnya dengan menunjuk salah satu nama yang diajukan Kompolnas.
Sekarang, ketika pencalonan Budi Gunawan akan diproses DPR RI, muncul status tersangka dari KPK. Hal ini ia pertanyakan karena KPK seolah memaksakan proses hukum kasus "rekening gendut" untuk menjegal Budi Gunawan.
"Kalau memang benar (tersangka) kenapa tidak dari dulu ditetapkan? Semoga saja KPK tidak sedang bermain politik dan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan," tegas mantan Sekretaris Militer Presiden ini.
Soal kelanjutan fit and proper test di DPR atau Komisi III, Hasanuddin menyerahkannya ke komisi bersangkutan.
"Yang jelas dalam lingkungan TNI/Polri, mereka yang dalam status tersangka tidak dipromosikan dulu sampai clear masalah hukumnya," tegasnya. [ald/RMOL]
Kata dia, penunjukan telah melalui tahap seleksi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang merekomendasikan lima nama. Presiden pun menggunakan hak prerogatifnya dengan menunjuk salah satu nama yang diajukan Kompolnas.
Sekarang, ketika pencalonan Budi Gunawan akan diproses DPR RI, muncul status tersangka dari KPK. Hal ini ia pertanyakan karena KPK seolah memaksakan proses hukum kasus "rekening gendut" untuk menjegal Budi Gunawan.
"Kalau memang benar (tersangka) kenapa tidak dari dulu ditetapkan? Semoga saja KPK tidak sedang bermain politik dan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan," tegas mantan Sekretaris Militer Presiden ini.
Soal kelanjutan fit and proper test di DPR atau Komisi III, Hasanuddin menyerahkannya ke komisi bersangkutan.
"Yang jelas dalam lingkungan TNI/Polri, mereka yang dalam status tersangka tidak dipromosikan dulu sampai clear masalah hukumnya," tegasnya. [ald/RMOL]
