"DPR secepatnya akan membentuk tim pengawas hasil rapat paripurna kemarin. Lalu, DPR juga akan membentuk tim gabungan yang akan menuntaskan penyelidikan aliran dana yang beranggotakan Kejagung, Polri, PPATK dan KPK."[Wawancara Rakyat Merdeka online dengan Bambang Soesatyo, salah satu anggota Tim 9 inisiator Pansus Century]
Berikut wawancara lengkapnya:
---
Presiden SBY dan Wapres Boediono sudah mengeluarkan pernyataan terkait hasil rapat paripurna DPR. Apa yang Anda tangkap dari pernyataan mereka?
Mereka ambivalen. Sebelumnya, Presiden SBY telah menyatakan akan mendukung langkah penegakan hukum kasus Century, tapi belakangan SBY menyatakan jika hasil rapat paripurna hanya keputusan politik saja, bukan keputusan hukum yang bisa mengikat. Padahal, semua produk undang-undang kan berawal dari keputusan politik yang dihasilkan DPR.
Mungkin pernyataan itu muncul karena presiden kecewa dengan hasil paripurna DPR?
Wajar dan bisa dipahami jika presiden kurang berkenan dengan keputusan final paripurna DPR memilih opsi C. Pertama, karena presiden telah mengerahkan semua kekuatan yang ada padanya untuk membangun saling pengertian dengan DPR, terutama fraksi-fraksi mitra koalisi pemerintahan. Tetapi, menyikapi skandal Bank Century, mitra koalisi menolak seaspirasi dengan persepsi presiden dan parpol pendukungnya, kendati presiden sudah menyatakan ikut bertanggung jawab atas bailout Bank Century.
Kita boleh mengasumsikan bahwa presiden kecewa berat pada semua instrumen kekuatan yang ada di sekitarnya, karena mereka telah gagal mengelola beda pendapat antar fraksi di parlemen. Bahkan dengan sesama anggota koalisi sekalipun.
Bukan hanya presiden yang kecewa, tetapi Partai Demokrat pun kecewa dengan hasil itu?
Semua instrumen kekuatan di sekitar presiden sedang memendam kecewa akibat kekalahan telak di paripurna DPR. Kami berharap mereka tidak malah mengompor-ngompori presiden. Saatnya untuk legowo. Mereka harus memberi ruang dan membuat suasana di kantor presiden dan Puri Cikeas kondusif, agar presiden realistis dan berpikir positif terhadap situasi politik terkini. Jangan mendorong-dorong presiden ikut-ikutan emosional. Idealnya, presiden dibiarkan independen mengingat dia kepala pemerintahan.
Ada kekhawatiran keputusan DPR justru dimentahkan saat diproses hukum. Contohnya kasus tanker VLCC yang kemudian di-SP3. Bagaimana DPR bisa menjaga agar kasus Century tak berhenti di tengah jalan?
DPR secepatnya akan membentuk tim pengawas hasil rapat paripurna kemarin. Lalu, DPR juga akan membentuk tim gabungan yang akan menuntaskan penyelidikan aliran dana yang beranggotakan Kejagung, Polri, PPATK dan KPK.
Selain itu, saya juga mengingatkan pada pimpinan fraksi dan wakil ketua DPR yang fraksinya memilih opsi C untuk mengawal agar redaksi penyelidikan tidak sumir. Ini memang harus hati-hati, mengingat Ketua DPR-nya bukan dari partai yang memilih opsi C. Hati-hati, opsi C bisa kepeleset di tangan ketua DPR.
Bahkan saya baru dapat kabar dari seorang staf ahli Pansus jika ketua DPR tidak mau tanda tangan hasil paripurna kalau dicantumkan nama-nama yang patut diperiksa. Padahal, nama-nama itu tertera jelas dalam rekomendasi opsi C yang sudah diputuskan dalam rapat paripurna.
Suasana kebatinan di kabinet juga sedang tidak kondusif. Apakah Anda melihat ada kemungkinan menteri parpol di-reshuffle?
Hari-hari ini, suasana di kabinet memang kikuk. Katakanlah bahwa presiden mungkin merasa tidak nyaman dengan sejumlah menteri yang berasal dari parpol mitra koalisi pemerintah. Itu sangat manusiawi. Dan, manusiawi juga jika menteri-menteri salah tingkah. Apalagi, sebelumnya, orang dekat presiden sempat berkali-kali mengatakan para menteri yang partainya tidak sepaham dengan presiden dalam menyikapi skandal Bank Century agar berinisiatif mundur dari kabinet.
Pernyataan agar mundur dari kabinet karena sudah tidak sepaham, saya rasa amat provokatif. Dan dalam konteks politik layak dinilai amatiran.
Kami berharap perilaku kekanak-kanakan dari orang terdekat presiden tidak diteruskan. Kita hormati saja hak prerogatif presiden untuk masalah formasi kabinet ini. Ketidaknyamanan suasana di kabinet tak boleh berlarut-larut. Situasinya segera dibuat kondusif lagi, agar efektivitas pemerintahan tetap terjaga. Jadi jangan lagi mendorong-dorong para menteri dari parpol mengundurkan diri hanya karena berseberangan dengan presiden dalam isu skandal Bank Century. Berhenti menghembuskan isu reshuffle kabinet.
Apa yang terjadi bila kasus Century diintervensi?
Kita bisa mengkalkulasi bahwa instabilitas akan tereskalasi jika muncul asumsi proses lanjutan penanganan skandal ini bergerak di area abu-abu karena diintervensi penguasa. Bagaimana reaksi publik terhadap kasus Cicak versus Buaya hendaknya menjadi pengalaman yang membuat kita makin arif.
Biarkanlah proses lanjutan itu berjalan independen. Selama penanganannya oleh Pansus Century, skandal ini menyedot perhatian rakyat. Apa jadinya jika rakyat beranggapan ada intervensi atas proses lanjutan penanganan skandal Century.
Saya cenderung menyarankan, langkah paling bijak yang layak ditempuh presiden hari-hari ini adalah mengonsolidasi koalisi pemerintah untuk membangun kepastian dan meraih kepercayaan publik. Harmonisasi di antara sesama anggota koalisi menjadi satu-satunya pilihan saat ini, karena pemerintah harus kembali fokus pada program pembangunan jangka pendek dan menengah.
*sumber: rakyatmerdeka.co.id
---
posted by: pkspiyungan.blogspot.com
DPR secepatnya akan membentuk tim pengawas hasil rapat paripurna kemarin. Lalu, DPR juga akan membentuk tim gabungan yang akan menuntaskan penyelidikan aliran dana yang beranggotakan Kejagung, Polri, PPATK dan KPK.
Selain itu, saya juga mengingatkan pada pimpinan fraksi dan wakil ketua DPR yang fraksinya memilih opsi C untuk mengawal agar redaksi penyelidikan tidak sumir. Ini memang harus hati-hati, mengingat Ketua DPR-nya bukan dari partai yang memilih opsi C. Hati-hati, opsi C bisa kepeleset di tangan ketua DPR.
Bahkan saya baru dapat kabar dari seorang staf ahli Pansus jika ketua DPR tidak mau tanda tangan hasil paripurna kalau dicantumkan nama-nama yang patut diperiksa. Padahal, nama-nama itu tertera jelas dalam rekomendasi opsi C yang sudah diputuskan dalam rapat paripurna.
Suasana kebatinan di kabinet juga sedang tidak kondusif. Apakah Anda melihat ada kemungkinan menteri parpol di-reshuffle?
Hari-hari ini, suasana di kabinet memang kikuk. Katakanlah bahwa presiden mungkin merasa tidak nyaman dengan sejumlah menteri yang berasal dari parpol mitra koalisi pemerintah. Itu sangat manusiawi. Dan, manusiawi juga jika menteri-menteri salah tingkah. Apalagi, sebelumnya, orang dekat presiden sempat berkali-kali mengatakan para menteri yang partainya tidak sepaham dengan presiden dalam menyikapi skandal Bank Century agar berinisiatif mundur dari kabinet.
Pernyataan agar mundur dari kabinet karena sudah tidak sepaham, saya rasa amat provokatif. Dan dalam konteks politik layak dinilai amatiran.
Kami berharap perilaku kekanak-kanakan dari orang terdekat presiden tidak diteruskan. Kita hormati saja hak prerogatif presiden untuk masalah formasi kabinet ini. Ketidaknyamanan suasana di kabinet tak boleh berlarut-larut. Situasinya segera dibuat kondusif lagi, agar efektivitas pemerintahan tetap terjaga. Jadi jangan lagi mendorong-dorong para menteri dari parpol mengundurkan diri hanya karena berseberangan dengan presiden dalam isu skandal Bank Century. Berhenti menghembuskan isu reshuffle kabinet.
Apa yang terjadi bila kasus Century diintervensi?
Kita bisa mengkalkulasi bahwa instabilitas akan tereskalasi jika muncul asumsi proses lanjutan penanganan skandal ini bergerak di area abu-abu karena diintervensi penguasa. Bagaimana reaksi publik terhadap kasus Cicak versus Buaya hendaknya menjadi pengalaman yang membuat kita makin arif.
Biarkanlah proses lanjutan itu berjalan independen. Selama penanganannya oleh Pansus Century, skandal ini menyedot perhatian rakyat. Apa jadinya jika rakyat beranggapan ada intervensi atas proses lanjutan penanganan skandal Century.
Saya cenderung menyarankan, langkah paling bijak yang layak ditempuh presiden hari-hari ini adalah mengonsolidasi koalisi pemerintah untuk membangun kepastian dan meraih kepercayaan publik. Harmonisasi di antara sesama anggota koalisi menjadi satu-satunya pilihan saat ini, karena pemerintah harus kembali fokus pada program pembangunan jangka pendek dan menengah.
*sumber: rakyatmerdeka.co.id
---
posted by: pkspiyungan.blogspot.com
