"Soal IKN, sebenarnya harus ada prioritas lain. Belanja rutin tentu harus diprioritaskan. Pemilu tentu juga harus, kecuali memang tidak niat bikin pemilu di 2024 nanti," sentil Bhima dalam diskusi daring 'Jangan Pegel Nunggu Reshuffle', Sabtu (11/6/2022), dilansir CNNIndonesia.
Direktur Center of Economic and Law Studies ini juga mengatakan jika keberlangsungan proyek IKN tersebut mengundang pertanyaan dan diskusi di berbagai lini.
Ia mengklaim banyak hal tidak relevan yang dibangun demi menunjang proyek IKN, termasuk narasi digitalisasi.
"Ada hal lebih penting lagi yang perlu dibahas terkait dengan IKN, terutama jika kita bicara tentang digitalisasi, ini yang pertama," cetusnya.
"Sudah tidak relevan untuk mengaitkan digitalisasi dengan proyek IKN, apalagi ketika melihat anak mudanya yang sudah bisa bekerja di mana saja," sambung Bhima mendasari.
Lebih lanjut, ia pun menyinggung soal pembangunan infrastruktur besar-besaran yang nyatanya tidak memberikan dampak masif ke perekonomian masyarakat.
"Yang kedua, kalau mau bicara soal infrastruktur, pekerjaan rumah dari Pak Jokowi ini masih sangat besar," jelas Bhima.
"Data menunjukkan, dalam kurun waktu delapan atau sembilan tahun terakhir, infrastruktur dibangun dengan masif, tetapi biaya logistik kita masih mahal," imbuhnya.
Ia menambahkan saat ini daya saing ekspor Indonesia masih rendah, meski komoditas ekspor di sektor sawit, batubara, dan nikel mengalami keuntungan besar.
Bahkan, terangnya, industri pengolahan komoditas untuk produk ekspor di luar komoditas unggulan sedang melempem.
"Artinya, pembangunan infrastrukturnya masif - anggarannya sekitar Rp400 triliun per tahun - tetapi imbas perekonomiannya dipertanyakan," terangnya melanjutkan.
"Jangankan kita, orang yang tidak ada kepentingan pada IKN secara langsung, investor pun juga banyak yang berpikir ulang terkait keberlanjutan proyek ini," pungkasnya.
Usulan menunda atau membatalkan proyek IKN juga disuarakan berbagai pihak.
Bahkan ada yang berseloroh dunia sudah mau Perang Dunia III (dimulai dari invasi Rusia ke Ukraina dan ketegangan AS vs China) yang sangat berdampak pada perekonomian internasional (mahalnya komoditas), kok Indonesia mau gelontorkan ratusan Triliun untuk proyek memindah Ibu Kota Negara yang jelas bukan hal yang sangat mendesak.
"Ini mau Perang Dunia Ketiga kok malah bikin proyek ibukota," sentil Dr. Suryade Lalu @suryadelalu di twitter.
Ini mau Perang Dunia Ketiga kok malah bikin proyek ibukota. https://t.co/BJp4vUbPDv
— Suryade (@suryadelalu) June 12, 2022
