Apakah Ormas Yakuza Maneges Akan Kuasai Parkir dan Pasar Seperti Ormas Lainnya?

Deklarasi Organisasi Masyarakat (Ormas) Yakuza Maneges pada 9 Mei 2026 di Hotel Bukit Daun langsung menjadi perbincangan hangat publik. Dengan nama yang sengaja provokatif dan anggota yang banyak berasal dari kalangan marginal serta “santri jalur kiri”, ormas ini diklaim sebagai wadah dakwah inklusif terinspirasi ajaran Gus Miek. Namun, di balik semangat transformasi yang diusung Gus Thuba selaku pendiri, muncul pertanyaan skeptis: akankah ormas baru ini kelak mengulangi pola lama ormas-ormas lain yang berakhir menguasai lahan parkir dan pasar-pasar induk?

Yakuza Maneges mendefinisikan namanya sebagai “Yang Awalnya Kotor, Ujungnya Zuhud Abadi”. Gus Thuba menegaskan organisasi ini bukan geng kriminal, melainkan sarana pembinaan spiritual bagi mantan preman, narapidana, dan masyarakat pinggiran yang ingin berubah. Deklarasi dihadiri Wali Kota Kediri dan tokoh kepolisian, menunjukkan dukungan awal dari pemerintah daerah. Pendekatan inklusif ini memang terpuji di atas kertas. Namun, sejarah ormas di Indonesia mengajarkan kita untuk tidak naif.

Bisnis penguasaan lahan parkir dan wilayah pasar induk telah lama menjadi “ladang basah” yang memicu konflik antar ormas. Di Tangerang Selatan, misalnya, Pemuda Pancasila (PP) diduga menguasai parkir RSUD sejak 2017 dan meraup miliaran rupiah dari pungutan liar. Kasus serupa kerap muncul di Blok M, Tanah Abang, Pasar Induk Kramat Jati, hingga pasar-pasar di berbagai daerah. Ormas menawarkan “jasa keamanan”, lalu memungut setoran rutin dari pedagang dan juru parkir. Penolakan kerap berujung intimidasi atau bentrok fisik.

Hercules beserta GRIB Jaya juga punya sejarah panjang di wilayah ekonomi informal Jakarta. Dari parkir hingga penguasaan lapak di pasar tekstil, pola ini hampir selalu sama: awalnya klaim sosial atau pembinaan pemuda, kemudian bergeser ke perebutan sumber dana operasional untuk mempertahankan loyalitas anggota. Biaya operasional ormas memang besar seragam, basecamp, kegiatan, dan “uang saku” anggota sehingga godaan ekonomi informal sulit dihindari.

Yakuza Maneges masih sangat baru. Belum ada laporan konkret soal keterlibatan mereka dalam parkir atau pasar di Kediri maupun Jember (di mana mereka disebut punya anggota). Namun, skeptisisme publik sudah tinggi. Di media sosial, komentar seperti “awalnya dakwah, ujung-ujungnya rebut lahan parkir” mendominasi. Branding “Yakuza” yang keras dan anggota dengan latar belakang jalanan memang efektif menarik simpatisan marginal, tapi juga rawan disalahartikan sebagai kekuatan intimidasi baru di lapangan.

Gus Thuba dan para pendukungnya tentu berhak membuktikan niat baik mereka. Patroli malam bersama polisi yang sudah mereka lakukan bisa menjadi langkah positif jika konsisten. Namun, tanpa pengawasan ketat dari pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan masyarakat sipil, risiko pergeseran ke bisnis premanisme tetap terbuka. Pengelolaan parkir resmi berbasis aplikasi, retribusi transparan di pasar induk, dan penertiban tegas terhadap pungli adalah langkah struktural yang dibutuhkan.

Fenomena ormas seperti ini mencerminkan kegagalan negara dalam mengelola ekonomi informal dan pembinaan pemuda. Selama lahan parkir dan pasar masih menjadi sumber uang cepat yang minim pengawasan, setiap ormas baru — sekaya apapun klaim spiritualnya berpotensi tergoda mengikuti jejak pendahulunya. Publik berhak bertanya kritis: apakah Yakuza Maneges akan menjadi agen perubahan sejati, atau hanya babak baru dari premanisme berbalut dakwah?

Sejarah telah berulang terlalu sering. Kali ini, semoga berbeda. Tapi harapan saja tidak cukup. Diperlukan pengawasan dan akuntabilitas yang keras.